DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan atas peraturan gubenur nomor 6 tahun 2014 tentang rencana umum penanaman modal tahun 2014-2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunan lainnya, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan Potensi Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 - 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja II 0�1-.,..,,.,..,rt Man.<,.,,-, f.)0"'·'1-.1\·1. •n,.,,.,rt,..,;., 'J'~l-.ton '){)')fl Nnrnnr\-••lV·u..a.u.1,1,''l"'"'t>..-� .,,.,t'u1.:, 'f•i.. -.�u1,..._-.:,""'"'- r\l,.l -·· ___ ,,, ...... --...- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan l.nvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelengga.ran Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidan.g Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kela.utan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 202 l tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
19.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagain1ana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2021);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21.Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanainan Modal Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
22.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaxan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9); tentang Daerah
23.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
24.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
26.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020- 2050 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014-2025. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 20 14-2025 (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

l.Provinsi adalah Provinsi Su1natera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
7. 8.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
8. 9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. 10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. 11.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2014-2025 yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.
11. 12.Rencana Umum Penana.man Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten/kota adalah Rencana Umum Penanaman Modal di kabupaten/kota di Sumatera Sela.tan yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal.
12. 2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

(1)Tujuan pcnyusunan RUPMP adalah terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pmbangunan di bidang penanaman modal khusunnya antara RUPM, RUPMP, RUPM Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan pembangunan di bidang Iainnya.
(2)RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPM Kabupaten/Kota.
(3)RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas kebijakan di bidang penanaman modal.

3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, angka 5, angka 6 dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan dalam suatu Dokumen yang disusun dengan memuat isi sebagai berikut:
1. a.PENDAHULUAN
2. b.ASAS DAN TUJUAN
3. c.VIS! DAN MIS!
4. d.ARAI-I KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL, yang terdiri dari :
  1. 1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. 2.Persebaran Penanaman Modal;
  3. 3.Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  4. 4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green. Investmenrj;
  5. 5.Pe1nberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. 6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal;
  7. 7.Promosi dan Kerjasarna Penanaman Modal; dan
  8. 8.Pengembangan Sumberdaya Manusia, llmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. e.PETA PANDUAN (ROADAfAA IMPLEMENTASI RUPMP, terdiri dari:
  1. 1.Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
  2. 2.Fase II Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
  3. 3.Fase III Pengembangan lndustri Skala Besar; dan
  4. 4.Fase IV Pengembangan Pengetahuan economy).
6. f.PELAKSANAAN Ekonomi Berbasis (Knowledge based ..
(2)Ketentuan mengenai dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini diubah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

(1)Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota dan pengendalian pelal<sanaan penanaman modal di Provinsi.
(2)Dalam rangka penyusunan RUPM Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.

5.Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, semula 6 (enarn) ayat menjadi 5 (lima) ayat tata urutan menyesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPM Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pembelian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksucl pada ayat
(1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
(3)Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau lnsentif Pena11aman Modal sebagaimana climaksud pada ayat
(2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan PD terkait. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2 S. A. SUPRIONO Diundangkan dl Palembang pada tanggal 13 Febrt.lari 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH ~PROVINSI SUMATERA SELATANLv It (f H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palernbang pada tanggal I Februari 2022 ;UBERNUR SUMATERA SELATAN,~ penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. ini denganGubernurPeraturan memerintahkanorang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Dto. Dto. LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODALTAHUN 2014-2025. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL A. PENDAHULUAN Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan 1nemanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini a:l.Karenakan penanaman moo.al mt::rupai<.an 'ra:ngkan awa'J aa'Ja:rn kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal. yang tinggi. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pe1nerintahan Daerah. Dalam Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diatur bahwa "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan." Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam sub bidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang perundang undangan yang berlaku. Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta ildim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi , pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. Rencana Umum Penanaman Modal berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor- sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah A Daerah untuk menyusun RUPMP/RUPM Kabupaten/Kota. Melihat kepentingan dari RUPM tersebut, maka DPMPTSP melakukan penyusunan RUPMP. RUPMP merupakan Rencana Umum Penanaman Modal ditingkat Provinsi Sumatera Selatan, yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang ctimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPMP, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah . Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masin g -masing pihak. Rencana Umum Penanaman Modal di Sumatera Selatan diperlukan agar pelalcsanaan penanaman modal bcrjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah dibidang penanaman m.odal sehingga tl.tjuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dapat tercapai. B. ASAS DAN TUJUAN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kcbijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisicnsi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2.menciptakan lapangan kerja;
3.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. VISI DAN MISI Visi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2025 adalah "Penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mewujudkan Sumatera Selatan unggul dan terdepan.., Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu l . meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2.pemerataan kegiatan ekonomi Sumatera Selatan
3.meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan visi dan misi diatas, n1.aka arah dan kebijakan penanaman modal di Sumatera Selatan dibagi dalam 8 (delapan) elemen utama, yaitu 1 . perbaikan iklim penanaman modal;
2.persebaran penanaman modal;
3.fokus pengembangan pangan , infrastruktur dan energi;
4.penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
5.pemberdayaan Koperasi, Usaha Milcro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
6.pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal;
7.promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
8.pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL. 1 . Perbaikan Iklim Penanainan Modal. Arah kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim penanaman modal di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memperkuat kelembagaan penanaman modal melalui koordinasi penanaman modal antar Instansi dan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.Adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kota, dengan melimpahkan Pemerintah Kabupaten/ dan mendelegasikan kewenangan dibidang penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Sumatera Selatan sekurang kurangnya dilakukan dengan: 1 ) menguatkan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal sehingga seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dapat didelegasikan atau dilimpahkan dari lembaga atau instansi terkait kepada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) . 2) penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah. 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. 4) mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem -solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Sumatera Selatan. b) Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan. Pengaturan Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku tentang Bidang usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan Persyaratan. c) Persaingan Usaha. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1 ) menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan anta.ra usaha besar, kecil, menengah dan koperasi. Persaingan usaha diatur sedemikian rupa agar terhinda.r da.ri pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. 2) Mengawasi kegiatannya dan menindak pelaku usaha yang menghambat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak sehat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Hubungan Industrial. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untu.k mendukung pengembangan sumber daya m.anusia di Sumatera Selatan, oleh karena itu diperlukan: 1 ) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi parapekerja. 2) Penetapan kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi pnns1p itikad baik. e) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi. Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pUrtguta.n paja.k daerah dart rettibUsi yang a.kan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas irtserttif perpajaka.n daetah dart retribusi bag:i kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dart priotitas pengembangan bidang usaha. 2 . Persebaran Penanaman Modal. Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Sumatera Selatan adalah: 1 ) pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki kabupaten/kota dan daya dukungwilayah. 2) pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Sumatera Selatan. 3) pengembartgart pusat-pusat pertumbuhart sttategis melalui pendekatan kluster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukkan industri termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menyedia.kan fasilitas pendulru.ng sepetti sumber energi, transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya. 4) pertgembartgart sum.bet ertetgi baru dart terbarukan serta kekayaan alam lainnya sehingga mendorong pemerataan penanaman modal di sumatera Sela.tart. 5) percepatan pembangunan infrastruktur dengan mertgembangkan pola Kerjasama Pemerirttah dertgan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS yang di integrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.
3.Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur danEnergi. Pencanangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi dan Lumbung Pangan menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pengembangan pangan dan energi yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. a) Pangan. Program Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan diartikan sebagai rangkaian aktivitas terpadu dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usahaagrobisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor sektor pertanian, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan/atau mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi dan/ atau mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan masyarakat. Adapun arah kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di bidang pangan antara lain: 1) menciptakan iklim usaha, sarana dan. prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit-unit usaha dibidang pangan. 2) pemberian pembiayaan dan kejelasan status lahan serta mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi produk pangan. 3) pengembangan kawasan, sentra produksi komoditi unggulan dan hilirisasi. 4) memperluas infrastruktur pertanian melalui kerjasama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan polaKerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS. 5) peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan. 6) peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pangan Sumatera Selatan. 7) pengembangan sektor strategis pendukung ketahru.1.an pangan Suinatera Selatan, antara lain sektor pupuk dan benih. . ' b) Infrastruktur. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah: 1 ) meningkatkan daya saing infrastruktur Sumatera Selatan untuk menambah nilai Investasi di sumatera selatan. 2) optiroalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia untuk menjamin konektivitas antar wilayah. 3) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dari kabupaten/kota. 4) pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai peran masing masing dan jangkauan pelayanan infrastruktur. 5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang. 6) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur rnelalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/ Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau non KPS. 7) percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti Pelabuhan Tanjung Api-Api/ Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kawasan Ekonomi Khusus, Jalan Tol, Jalan laya.ng (fly over), Jalan strategis nasional, Jembatan, Jalur KA double track. 8) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia. c) Energi. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi antara lain: 1 ) mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi. Mendayagunakan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral, minyak bumi, gas bumi, batuba.ra, panas bumi, dan $umber Daya Air (SDA) Air bawah tanah, serta energi yang dihasilkan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan. 2) meningkatkan konservasi dan diverifikasi energi dalam rangka penyediaan energi yang optimal dan berkelanjutan. 3) pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan. 4) pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 5) optimalisasi potensi dan s u mber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanamar1 modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik. 6) promosi dan Pengembangan bisnis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang lainnya. 7) Pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumberdaya energi yang mengedepankan kerjasama pemerintah dan investor, serta pengembangan regulasi yang mendukung kemudahan pendistribusian output dari eksplorasi sumberdaya energi.
4.Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment). Arah kebijakan untuk mendorong penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) antara lain a) penanaman modal yang dilakukan harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program penguranga11. emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. b) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan dari hulu hingga hilir. c) pengembangan ekonomi hijau (green economy). d) pemberian kemudahan dan/ atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya- upaya -1 l - pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon. e) peningkatan penggunaan teknologi dan proses prod u ksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari hulu hingga hilir. f) pengembangan daerah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5.Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Arah kebijakan pemberdayaan KUMKM terdiri dari empat bidang. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut: a) Bidang a.kses KUMKM kepada sumber pembiayaan: 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan a.kses KUMKM kepada sumber-sumber pembiayaan. 2) memperkuat sistem penjaminan kredit bagi KUMKM melalui Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah. 3) mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan KUMKM. b) Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia: 1 ) meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manus1a. 2 ) melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya KUMKM di daerah terkait dengan aspek teknis, inovasi dan manajemen. 3) mendorong tumbuhnya teknologi. kewirausahaan berbasis 4) mendorong tumbuhnya kewirausahaan penguatan Lembaga inkubator wirausaha. c) _ Bidang Peningkatan Peluang Pasar Produk KUMKM: melalui 1 ) mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk KUMKM. 2 ) mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antarpelaku pasar yang berbasis aliansi dan kemitraan. 3 ) mengembangkan sinergi pasar. 4) memfasilitasi KUMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran. perdagangan. (Trade Expo) , temu usaha (Match Making) dengan penanam modal (Investor) potensial dan lain-lain. d) Bidang Reformasi ReguJasi Kebijakan: 1 ) menyediakan insentif perpajakan bagi KUMKM. 2) menyusun kebijakan perijinan usaha yang dapat mendorong pembentukan KUMKM. 3) fasilitasi penanaman modal bagi KUMKM dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan penanaman modal baru oleh kelompok wirausaha yang berkeinginan menjalankan proses produksi dan (ii) terpenuhinya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha KUMKM melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada. 4) melakukan pemutakhirkan data seluruh KUMKM di daerah, klasiflkasi, memverifikasi, serta menetapkan KUMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA); 5) merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani KUMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain menggunakan instrument subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah dan lain-lain; 6) memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas KUMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan. Penguatan KUMKM dilakukan berdasarkan 2 strategi besar yaitu

a.Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pad.a skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kem.udian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
b.Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbu.kaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasa.ma produ.ksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha {linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.
1. 6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau lnsentif Penanaman Modal. lnsentif dan Kemudahan Investasi merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebua:h perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untu.k mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/1nelakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pola Umum Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. a) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian insentif dan kemudahan diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP, kemudahan al<ses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di Kawasan strategis, dan pemberian kenyainanan berinvestasi di daerah, kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain. besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan lnvestasi dan Kemudahan Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat. b) Penetapan pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan berdasarkan kriteria antara lain: memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, menggunakan sebagian sumberdaya lokal, 1nemberikan kontribusi bagi pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi, industri yang menggunal<:an barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah serta berorientasi ekspor. Selain itu dalam penetapan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Sumatera Selatan. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pertgklasifikasia.rt wilayah dapat didasarkart pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, pnns1p dasar pemberian insentif dan kemudahan, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan demikian, pemberian Insentif danKemudahan Investasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang: i) memiliki keterkaitan yang luas; 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yangtinggi; 3) memperkenalkan teknologi baru;serta 4) memiiiid niiai strategis bagi perekonomian nasionai. Sedangkanpenanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; 2) memperkuat struktur industri nasional; 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi. Bentuk/Jenis Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah. Insentif Investasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; 3) pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah; 4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah; 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di daerah; dan/atau 6) bunga pinjaman rendah. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap rangka mendorong Pem.erintah Daerah berupa: kegiatan penanaman modal dalam peningkatan penanaman modal. dapat memberikan kemudahan
l.Penyediaan data dan informasi penanamanmodal;
1. 2.Penyediaan sarana dan prasarana;
2. 3.Fasilitasi Penyediaan lahan ataulokasi;
3. 4.Pemberian bantuan teknis; peluang
4. 5.Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP
5. 6.Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
6. 7.Kemudahan investasi langsung konstruksi;
7. 8.Kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
8. 9.Pemberian kenyamanan berinvestasi di daerah;
9. 10.Kemudahan proses sertifi.kasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan;
10. 11.Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
11. 12.Ke1nudahan akses pasokan bahan ba.ku; dan/ atau
12. 13.Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentifdan Kemudahan Investasi di daerah, Pemerintah memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria: 1 ) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; 2) menyerap tenaga kerja; 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regionalbruto; 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 7) pembangunan infrastruktur; 8) melakukan alih teknologi; 9) melakukan industri pionir; 10) melaksan.akan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; 1 1 ) bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; 1 2 ) industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi dalam negeri; 13) mela.kukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah; 14) berorientasi ekspor Mekanisme Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang -bidang usaha, Eermasuk didalamnya bidang bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan · Investasi. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melibatkan SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan lnvestasi. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan / atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh pemberian insentif dan kemudahan investasi. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
13. 7.Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal. Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Sumatera Selatan adalah: a) Penguatan image building sebagai daerah penanaman modal yang menarik mengimplementasikan kebijakan pro penanaman tujuan dengan modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal. b) Penguatan kelembagaan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan strategi promosi dan kerjasama yang lebih fokus (ta rgetted promotion), terarah dan inovatif. c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan. d) Peningkatan peran koordinasi promosi dan kerjasama penanaman modal dengan Kementerian lnvestasi/BKPM, seluruh SKPD terkait, Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) Propinsi lain dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM). e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi dan kerjasama secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
14. 8.Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu modal pembangunan adalah jumlah penduduk yang besar dan berkualitas. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2006, Sumatera Selatan akan menikmati bonus demografi diperkirakan pada tahun 2030. Bonus demografi rnenunjukkan suatu kondisi ketika struktur masyarakat suatu perekonomian bercirikan lebih besarnya porsi penduduk usia produktif dibandingkan usia non-produktif yang ditunjukkan dengan rendahnya rasio dependensi. Bonus demografi sering dikaitkan dengan suatu kesempatan yang hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk Negara yakni the window of opportunity. Kesempatan yang ada berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dan non produktif. Terbukanya jendela kesempatan yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah bila ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya, termasuk menciptak:an SDM yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan beberapa kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan te.knologi dalamrangka memanfaatkan bonus demografi tersebut antara lain: a) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. b) peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang - 2 0 - bermutu melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan baku c) peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan (apprenticeship) d) peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja e) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat layanan f) periin.gkatart ptasararta dart fasilitas pelayartart kesehatan g) peningkatan kualitas pelayanan kesebatan h) revitalisasi pendidikan, kepelatihan, keahlian dan keterampilan untuk membangun dan produktif secara mandiri berpartisipsi dalam mengembangkan usaha ekonomi i) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenagakerja lokal. j) penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha. E. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI. Peta panduan implementasi RUPMP disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dertgan lairtrtya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasa1:1 stra.tegis P.rovmsi Sumateta Selatafi yartg tetkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lirigkliriga.rt hidtip.
15. 1.Fase I (2014 - 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dart cepat mertgnasilkart. Pelaksanaan Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modaljangka pendek (2014-2015). Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap - 2 1 - menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi 1mpor, serta penanaman modal penunjang infrastrukt u r. Langkah-langkah kebijakan antara lain: a) membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya. b) meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur pendukung sehingga permasalahan yang timbul berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur semakin cepat teratasi. c) menata dan mengintensifkan strategi penanaman modal dalam dan luar negeri. promos1 d) mempromosikan Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (the right place to invest). e) Mengidentifikasi dan mempromosikan proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang s1ap ditawarkan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah. f) Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tam.bah tinggi dan peroerataan pembangunan. g) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan. h) Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.
16. 2.Fase II (2014 2019) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi. Pelaksanaan Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2014 - 2019). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Langkah -langkah kebijakan antara lain a) prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Perrteriritali.-Swasta (KPS), diantatartya perrtbartgUrtan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dankesehatan. b) melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi. c) pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. d) penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.
17. 3.Fase III (2020 - 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar. Pelaksanaan Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi pertartarrtart modal jangka parijang. Pelaksanaan Fase irii baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang berdaya saing. Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri di Kawasan perkotaan metropolitan Palembang, Kawasan Tanjung Api Api, Lubuk Linggau, dan Muara Enim. Pada Fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Fase Ill dan mendukung Fase-Fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: a)pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyedia.an infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/ a.tau insentif penanaman modal. b)pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster- klaster industri dan pengembangan ekonomi. c) koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar. d)pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker) .
18. 4.Fase IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-based economy). Pelaksanaan Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Sumatera Sela.tan sudah tergolong ma.ju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
a.Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development) , menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
b.Mcnjadi Provinsi yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
c.Mendorong Pemerintah Kabupaten / Kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). H. HERMANDERU f ~UBERNUR SUMATERASELATAN,v- F. PELAKSANAAN Terb.adap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksan.aan sebagai berikut:
1. 1.Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMP.
2. 2.Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
3. 3.RUPMKditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupaten/ kota. dapat berkonsultasi dengan Kepala DPMPTSP. Dto. LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014- 2025. PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014-2025 NO i FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 1 2 1 . BIDANG PANGAN JANGKA PENDEK 2014-2015 3
a.Prasarana usaha yang menunjang pengembangan unit- unit usaha dibidang pangan.
b.Pemberian pembiayaan dan kejelasan status lahan serta mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi produk pangan.
c.Peningkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan. JANGKA MENENGAH 2014-2019 4 JANGKA PANJANG 2020-2025 5
a.Pengembangan kawasan a. Peningkatan kegiatan dan sentra produksi penelitian, promosi dan komoditi unggulan dan membangun citra positif hilirisasi. produk pangan Sumatera
b.Memperluas infrastruktur Selatan. pertanian melalui kerjasama dengan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan mengembangkan pola kerjasama dengan Pemerintah Sadan Usaha (KPBU), kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan Non KPS.
b.Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Sumatera Selatan. �
1. 2.BIDANG INFRASTRUKTUR - 2 6 -
a.Optimalisasi kapasitas dan I .a. Percepatan pembangunan I a. Pengembangan sector i pendukungkualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia
b.Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak utama (prime mover) seperti Pelabuhan Tanjung Api-api, Kawasan Ekonomi Khusus, jaJan to!, JaJan layang, jaJan strategis nasional, jembatan, jaJur KA double track. infrastruktur terutama pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang.
b.Percepatan kebutuhan pemenuhan infrastruktur melalui mekanisme skema strategis pembangunan infrastruktur antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/ material bangunan yang Kerjasama Pemerintah tersedia. dengan Badan Usaha b. Pengintegrasian (KPBU), Kerjasama pembangunan infrastruktur Pemerintah Swasta (KPS) nasionaJ, provinsi dan atau non KPS. kabupaten/kota sesuai peran
c.Pengembangan infrastruktur I c. Pengembangan masing jangkauan masing dan baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dari kabupaten/kota. infrastruktur perluasan ban.1 dan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota. pelayanan infrastruktur. A .ri .ri NO 1 1 . LAMPIRAN Ill PERATURAN OUBERNUR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANO RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2014-2025. RENCANAFASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN LANGKAH-LANGKAH PROYEK KONDISI SAA.T INI PERMASALAHAN PEMECAHAN POKOK MASALAH 2 3 4 5 PT. Hitay Tanjung Sakti Energy. Pemerinlah, terutama atas tawaran Belum beroperasional Perusahaan harus - Bidang usaha pelaksanaan PSPE (Survei Pendahuluan dan karena PT Hitay Tanjung berkoord inasi pertambangan gas Eksplorasi) di daerah t�rkait yang telah Sakti Energy saat ini dengan Kementerian alam dan panas disambut baik oleh Badan Usaha. umi/Pengusahaan tenagc sedang menunggu ESDM dan panas bumi Hanya saja pada Q4 2017 muncul saran dari Peraturan baru mengenai stakeholder terkait. - NIB. 8120000822033 Menteri ESDM agar penu�asan PSPE dapat tarif Panas Bumi yang dilakukan lewat skema kernitraan dengan PT memenuhi keekonomian Tgl. 23 Agustus 2018 PLN (Persero). Perusaha8Ji saat ini tengah proyek . Lokasi Tanjung Sakti mempelajari usulan tersebut.. Kabupaten Lahat PT. Hitay Tanjung saltti Energy telah Nilai rencana investasi menempatkan komitmen eki,plorasi pada bulan Rp.30.066.250.000,- - Realisasi investasi US$ Januari 2019 sebagai syar�t pemberian PSPE 998.590,00 Tanjung sakti sebesar USD S00,000. Kontak Person Indra Pratama Saat ini perusahaaan SUClah menerima SK HP.081382503332 penugasan WPSPE untuk wilayah Tanjung sakti dan sudah mempresen.tasikan Rancangan Kerja dan Biaya untuk kegiatan PSPE Tanjung sak:ti. � - 2. 3. PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energy. - Bidang Usaha Pertambangan Batubara - NIB. 9120104862497 tanggal 29 Agustus 2009 - Lokasi Kabupaten Musi Rawas - Nilai Realisasi Investasi Rp.107.3 12.532.574,0 0 - Kontak Person : Michael Agus HP. 08129482461 Ganesh Hp. 081254127108 PT. Energate Prima Indonesia - Bidang Usaha Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau - Izin Usaha: 1057 / 1/IU /PMA/2014 2014 Nomor tanggal 22 Juli - Lokasi Kabupaten Penukal Abab Lematang llir Kontak Person:Akmal HP.081279552335, Fifi HP.081256003900 - 29- Lahan / Jokasi proyek di Muara Kelingi, Muara 1akitan dan Megang Sakti Kabupaten i'J.usi Rawas. Pelabuhan sejak November 2020 tidak operasional karena batubara tidak masuk lagi melalui pelabuhan Jetty. Perusahaan belum beraktifitas disebabkan masih tertundanya !UP dari Kementerian ESDM dan BKPM. Kendala yang perusahaan transportasi masuk terharnbat melewati dihadapi adalah keluar barang karena jalan perusahaan lain. Segera memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan izin. Koordinasikan denganl perusahaan pemiliki jalan yang dilewati, 1 serta pihak terkai Iainnya �
1. 4.Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api Profil Proyek
a.Jenis lndustri.
b.Lokasi Proyek: Banyuasin. Bidang Kabupaten
c.Status : PMDN/Swasta
d.Nilai lnvestasi: 1.083,51 Trilliun
e.Bidang Usaha: Pembangunan Kawasan Industri.
f.Luas Lahan: 2.170 Ha.
g.Tenaga Kerja: 25000 s.d 52.000 TK.
h.Rencana Proyek: Tahun 2021 Kontak Person: Titi Handayani

(081271714605)dan Harry Nugraha (08117872492). Perkembangan terakhir:
1. a.lzin Lingkungan Nomc)r: 0389 /DPMP TSP.V/IX/20 : 20.
2. b.Finalisasi Revisi Dokume/1 MP dan FS sesuai hasil review DN KEK.
3. c.Revisi Rekomendasi Bupati sesuai Format Sekretariat DN KEK Lahan seluas 2.170 Ha dalarn proses sertifikasi HGB.
4. a.Belum ada industry. ancho� - Diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat
5. b.Perlunya investor/ mitra. maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) untuk memfasilitasi dalam upaya mewujudkan Kawasan Ekonomi yang akan memberikan kontribusi dalarn Perekonomian Daerah. - Memperbanyak kunjungan perwakilan /ekonomi kedutaanasing mencari investasi. ke dagang di utk peluang - Membuat penawaran kerjasama mekanisme dan yg lebih menarik pihak investor asing/ dalarn negeri utk menanamkan modalnya (PT. TRI PATRIA). A
  1. 5.Kawasan Industri Tanjung Enim:
6. a.Jenis proyek: lndustri Bidang
7. b.Lokasi: Kabupaten Muara Enim
8. c.Status : PMDN/Swasta
9. d.Nilai lnvestasi: Rp. 5.415.729.000
10. e.Bidang Pembangunan Industri. Usaha: Kawasan
11. f.Luas Laban: seluas 585 Ha.
12. g.Tenaga Kerja: 6.211 tenaga kerja. - Telah memiliki dan - Kondisi Transportasi kurang memadai. Akses I - Diperlukan menyelesaikan Masterplan dan Feasibility Study (Oktober 2020); - Telah diperoleh Rekomendasi ANDALALIN dari Oirjen Perhubungan O;1rat, Kementerian Perhubur1gan (November 2020); - Telah diperoleh lzin 1,ckasi (Februari 2021); - Telah diperoleh lzin Lingkungan (April 2021); - Telah diperoleh lzin U:,aha Kawasan Industri (Mei 2021); - Sedang diproses permohcJnan keanggotaan asosiasi Himpunan Kawasan Inctustri Indonesia (HKI). Darat - lndustri yang dibangun memerlukan air daJam jumlah yang sangat besar (.!.3,9 m3/detik). - Belum ada perencanaan tata ruang di sekitar kawasan. - Belum adanya infrastruktur telekomunikasi dan jaringan IT yang memadai. Belum adanya infrastruktur telekomunikasi dan jaringan IT yang memadai. - Perlunya alokasi permukiman baru beserta infrastruktur pendukung permukiman. penataanruang di hulu sungai untuk melindungi catchment area Sungai Enim atau dengan pembangunan embung. - Dukungan lnfrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan IT. - Diperlukan ruang di penataan sekitar kawasan sebagai bufferzone terhadap area di sekitarnya. •. �
  1. 6.a. Nama Perusahaan: Lokasi untuk lahan stoc.kpile Lokasi sebelah utara - Melakukan kerja sama PT.Fortuna Marina beserta fasilitas pendukung yang berbatasan dengan PT.ABS dengan perusahaan Sejahtera harus ada pada lokasi tambang dan sebelah barat yang berbatasan
13. b.Nama Pemohon: saat ini belum tersedia berbatasan dengan PT. langsung dengan Antony Mas serta timbulnya perusahaan.
14. c.Jenis Proyek: Stockpile kerjasama antara kedua - Melakukan dan fasilitas PT. Tersebut pengurusan IZln yang penunjanglainnya terkait dengan
15. d.Lokasi: Desa Merapi Kee. lingkungan hidup Merapi Barat Kab. Lahat - Melakukan
16. e.Status: Baru pemantauan SOP dan
17. f.Nilai lnvestasi: pendataantenaga kerja
18. g.Pertambangan Batubara
19. h.Lahan: 20 Ha
20. i.Tenaga Kerja: 50 J. Rencana Produksi: 100.000 ton/bin < � ~ . z ~ ...l C:tl (f) ;:J ~ 0:: C:tl C:tl 0 ~ z -c ::s ::s :J 0:: (f) C:tl 0:: ::r:: :J z ::r:: 0:: w ~ IX) :> ~ -e, I as t1I) t1I) a c lii ~ lii c ~ as ;::l '" ;::l s '" ;>, '" 2 SIll) as c c a 61 § C "0 as as as as c .t:' as ~ as C -So 6 v ~ ~ v 0..v 0.. .S v ..:.: r/J r/J 0.. 2 ~ <Ii ] c 2 @ @v v C § .t:' 0.. ~ 0.. as ;::l "0 J;l S ..:.: ...." ..:.: ~ § § ~ 2 ~ ~Ill) as Ill) v .D r/J 0.. as~ c .... C ~ .... - cv ., ., ., v Il) v 0 ::s "0 .D "0 ~ 0.. ~ (/) E , , , ~ t ... t .... t ::l as e ... as ;::l .~ co.... c c C ~ ..c:: ~ ~ ~ ~ as c - c V c., II v~ "0 "0 .D V II v V "0 r/J r/J V r/J m c ro @ as 1:: c '" '" ~ S "0 as v .~ .... r/J .... r/J as as as ~ of 0.. .D (/) .D (/) ~ .... «: .... ::s s II 01) II.0 a (/) s ..c:: c t1I) .~ as c <a <II <a .~ as 0....., E! ....., :x: :-::: til.D 0 t1I) 'E 6 a t:S ~ ..!!l ..:.: ~ g 2 c ~ \I) ;::l Ill) 0..4 § r/J § 01) ...,., r/J r/J ~ 8 § as S 0.. ~ .... 'en S as as as C .D 0.. '" ro 6'0 2 -as 01) as ..... as ::.:: a "0 "0 .D § .~ tI£) .ci '" s <a as as as ..:.: - ::.:: ... t 'J .3 v ro 0 E- .D "0 ~ 2 I as ~ c lil ro .~ ·c _;,: r/J ~I) co "3 v i:i .0 § co I ~ ~ 0 § ~ ;::l .~ OJ § "00 ..c: 'ii1 'B ~ r/J as OJ 0 0.. 0 .- 6:: .D as ..c: eo :x: .t:> 6:: 2 .... .- .... as cas S "0 0.. r/J 0 ~.b § !:! co V r/J as 01) &! <c: > ::> .D 01 as 0.. as as .... Il) en c eo 6 as § as ~ as ::s ::s - c § en ..c:: r/J .... 2 g ~ S 1:: .~ ..Id as rJ as 'Qj ro as o .~ C t1I) '" :3 s "0 .... ..c:: c c as 01) 01) a 01) 01) :-::: .~ &! j ~ &z a z co 'J 0 ::.:: (/) z co <Ii .0 c) "0 U ....... bD ..d .- ....., t-- \

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…