DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Pada DInas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, mengenai Ketentuan Umum; Prinsip dan Tata Cara Penetapan Tarif; Dasar Penetapan Tarif; Mekanisme Pengusulan Tarif Layanan; Jenis, Tarif Layanan dan Pemanfaaatan Tarif; Tata Cara Pemungutan Tarif; Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Tarif Layanan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); --- ----~Peraturan Menteri Dalam NegerCNomor 80 Tahu~ 201~{ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 13.Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pemimpin adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11.Penerima Layanan adalah orang dan/ atau badan selaku wajib bayar dan/ atau penjamin tarif layanan.
12.Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan badan layanan umum daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja clan anggaran.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutkan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 1 7. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
18.Invois / dokumen yang dipersamakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan sebagai dasar pembayaran atas layanan yang digunakan.

Pasal 2

dimaksudkan sebagai dalam pelaksanaan sesuru ketentuan

(1)Peraturan Gubernur 1n1 pedoman bagi Bapelkes Pemungutan Tarif Layanan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.terselenggaranya layanan pada Bapelkes yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. b.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan Bapelkes kepada Penerima Layanan; dan
3. c.terwujudnya peran serta Penerima Layanan dalam pemanfaatan fasilitas layanan pada Bapelkes.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.prinsip dan tata cara penetapan tarif;
b.dasar penetapan tarif;
c.mekanisme pengusulan Tarif Layanan;
d.jenis, tarif layanan dan pemanfaatan tarif;
e.tata cara pemungutan tarif; dan
f.keringanan, pembebasan dan penghapusan tarif.

(1)Bapelkes mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada penerima layanan.
(2)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/ atau pola Tarif.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
(4)Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh Balpelkes.
(5)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
(6)Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF Pasal 4

Pasal 5

( 1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang merupakan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dicatat sebagai retribusi daerah.

(2)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Bapelkes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Detail rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 6

( 1) Tarif Bapelkes ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri seJems.

(2)Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
(3)Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing-rnasing kegiatan yang dikeluarkan oleh Bapelkes.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

( 1) Pernimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur.

(2)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
(3)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
(4)Untuk rnenyusun Tarif Layanan BLUD sebagairnana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
1. a.perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.unsur perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profesi.
(5)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

( 1) J enis layanan pada Bapelkes yang dapat dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:

a.layanan pendidikan dan pelatihan; dan
b.layanan pemakaian aset.

(2)Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.meningkatkan mutu dan kualitas layanan;
2. b.pemeliharaan a set;
3. c.tidak berorientasi pada keuntungan; dan
4. d.memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.
(3)Penghitungan dalam penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada biaya satuan (unit cost) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.
(4)Komponen dalam Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa sarana; dan
2. b.jasa pelayanan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian jenis layanan dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Tarif Layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a tersedia dalam bentuk paket, meliputi:
1. a.pelatihan dengan asrama; dan
2. b.pelatihan non asrama.
(2)Tarif Layanan pelatihan dengan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
1. a.narasumber / fasilitator;
2. b.alat tulis kantor;
3. c.cetak dan penggandaan;
4. d.makan dan minum;
5. e.asrama;
6. f.ruang belajar;
7. g.transportasi lokal; dan
8. h.sertifikasi.
(3)Tarif Layanan pelatihan non asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.narasumber / fasilitator;
2. b.alat tulis kantor;
3. c.cetak dan penggandaan;
4. d.makan dan minum;
5. e.ruang belajar;
6. f.transportasi lokal; dan
7. g.sertifikasi.
(4)Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan ke dalam perjanjian/kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal kondisi tertentu atau keadaan mendesak, terhadap jenis layanan beserta detail rincian dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Kepala Bapelkes.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.perubahan jenis layanan dan/ atau Tarif Layanan;
2. b.pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/atau
3. c.penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Kepala Bapelkes ditetapkan.
(4)Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapelkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Kepala Bapelkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1)Pendapatan yang berasal dari pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan pendapatan BLUD.
(2)Selain pendapatan yang berasal dari pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Bapelkes juga dapat berasal dari perjanjian/kerjasama dan/ atau sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Pemanfaatan dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Balpelkes sesuai dengan RBA.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 12

(1)Penerima Layanan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan invois / dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
(3)Pembayaran Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara Non tunai.
(4)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada awal/ akhir penggunaan layanan/berdasarkan kesepakatan.
(5)Tarif layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan ke Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

BAB VII

KERINGANAN,PEMBEBASAN,PENGHAPUSAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

( 1) Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan/pembebasan/Penghapusan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Bapelkes.

(2)Gubernur dapat mengabulkan atau menolak permohonan pemberian keringanan/ pembebasan/ Penghapusan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pemberian keringanan/pembebasan/Penghapusan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan/ pembebasan/ Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapelkes.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…