DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, dewan pengawas RS, pejabat pengelola RS, pembinaan teknis, pembinaan keuangan, pengawasan operasional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, komite/organisasi non-struktural, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, telah ditetapkan pola tata kelola Rumah Sakit Emaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa terhadap Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyempumaan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdaserkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 20 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURNOMOR7 TAHUN2016 TENTANGPOLATATAKELOLARUMAHSAKITERNALDIBAHAR PROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN ·. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5607);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
9.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 10.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; tentang Republik
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ V/2011 ten tang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara RepubJikIndonesia Tabun 2014 Nomor 1221);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/ Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws);
17.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Oaerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri 0) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor6);
18.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor49);
19.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Oaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
20.Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 7). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7, RS Erba mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
b.perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
c.pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
d.penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kernasyarakat- an dan sistem rujukan;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 4.Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasall9, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasa!22 dihapus.
2. 3.Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, serta huruf f dan huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

RS Erba mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang kesehatan.

Pasal 7

(1)RS Erba merupakan unsur pelayanan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan.
(2)RS Erba dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pasal I PROVINSISUMATERASELATAN. RUMAH SAKIT ERNALDI BAHARPOLA TATA KELOLA Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURNOMOR 7 TAHUN2016 TENTANG MEMUTUSKAN:

5.Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 6 (enam) pasal yaitu Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 220, Pasal 22E, dan Pasal 22F, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas untuk RS Erba dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur RS Erba.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)Pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan anggota Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22B

(1)Dewan Pengawas bertugas me1akukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RS Erba selaku BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola RS Erba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Pengawas berkewajiban:
1. a.memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBAyang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. b.mengikuti perkembangan kegiatan RS Erba dan mernberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RS Erba;
3. c.rneJaporkan kepada Gubernur tentang kinerja RS Erba;
4. d.memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RS Erba;
5. e.melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
6. f.mernonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
(3)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur seeara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22C

(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
1. a.pejabat SKPDyang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
2. b.pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

Pasal 22E

(1)Gubemur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. (II Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya.
(2)Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Guberrrur.
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;atau
4. d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Pasal 22D

c.tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RS Erba.
(3)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
1. a.memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau kornisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
3. c.mernpunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
(1)Pengangkatan dalarn jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RS Erba sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola RS Erba berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(3)Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan RS Erba untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
(4)Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pemimpin RS Erba bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
(1)Pejabat PengelolaRS Erba terdiri atas:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan;
3. c.pejabat teknis.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
(3)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah WakilDirektur Umum dan Keuangan.
(4)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c adalah Wakil Direktur Medikdan Keperawatan.

7.Ketentuan PasaJ 24 dihapus.
8.Diantara ketentuan PasaJ 24 dan PasaJ 25, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu PasaJ 24A,yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

6.Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22F Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RS Erba selaku BLUDdan dimuat dalam RBA,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pengawasan operasional RS Erba selaku BLVDdilakukan oleh Pengawas Internal.
(6)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RS Erba bertanggung jawab kepada Pemimpin RS Erba.
(7)Pejabat Pengelola RS Erba mempunyai tugas, kewajiban, dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba dapat berasal dari PNS dan/ atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
(9)Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba yang berasal dari Non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(10)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Pengangkatan dan pernberhentian Pegawai RS Erba yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan, serta mernpedornani ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Pemimpin RS Erba merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
(13)Dalam hal Pernimpin RS Erba sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan RS Erba wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggararr/Barang Daerah.
(14)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai RS Erba yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dihapus. 10.Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, disisipkan 5 (lima) pasal yaitu Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 390, dan Pasal 39E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1)Pembinaan teknis RS Erba selaku BLVD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pembinaan keuangan RS Erba selaku BLVD dilakukan oleh Pejabat Pengeloia Keuangan Daerah (PPKD).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…