DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingk:at I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '·
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelcnggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorl852);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 1,1�,:r:,J:iar.at>. Qar..r.ab. l?r.11'lli..o..'>-i. S1J.co.at.eca. Selatan Tahun 20 I 1 Nomor l Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
12.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
13.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun :?018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 42);
14.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan kepernilikan dan/atau penguasaan kendaraan berrnotor.
(2)Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepernilikan kendaraan bermotor.
(3)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terdiri dari:
1. a.kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
2. b.kendaraan berrnotor yang dioperasikan di air; dan
3. c.kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
(4)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
2. b.mobi°l bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi mobil barang pick up, light truck,- truck, dan mobil barang lain yang sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
6. f.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

(1)Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2)Subjek pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/a tau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

I /li''/.Li-::a,�S>-.,1,,-Wg.i.m?ul?v.'Uma1".t'.!.d...rWa m.�....."8.L4. �<1..t -'?1,'1nn ,.c"' ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2018.

(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan scbelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.dalam ha! diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
(4)NJKB w1tuk usia kendaraan sebelum tahun 2019 dapat ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB l % (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebelumnya, maksimal umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun untuk kendaraan roda dua dan umur kendaraan 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kendaraan roda empat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalarn koefisien yang nilainya I (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sarna dengan l (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sarna dengan 1,025 (satu koma no! dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma no! lima puluh);
4. d.blind van, pick up, dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma no! delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
6. f.light truck dan truck nilai koefisien sarna dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pcncemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk, tercantum dalarn Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terp1sahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 9

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bcrmotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(4)Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari das'ar pengenaan BBNKB.
(5)Khusus pengenaan PKB dan/atau BBNKB untuk kendaraan bermotoi; angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubemur ini.

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b , ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bcrdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2018.
(3)Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan d i air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/ Gross Tonnage) antara GT 5 (lima) sampai dengan GT 7 (tujuh), fungsi, dan umur rangka/ body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut daya kuda/ horse powerdan umur motor.

Pasal 11

(1)Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/ body, ya1tu:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
3. c.besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
(2)Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
1. a.angkutan penumpang dan/atau barang;
2. b.penangkap ikan;
3. c.pengerukan; dan
4. d.pesiar, olahraga, atau rekreasi.

Pasal 12

Nilai jual bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…