DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Penghapusan PKBAA dan Penghapusan BBNKBAA,Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa daJam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat Sumatera Selatan saat menghadapi kondisi perekonomian nasionaJ yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan tertundanya kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Bea BaJik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air; l:l. l:iab.�a d.alarx,. t:�1..a. ro.P.ui.ndJ'lklani,u.ti basil LaQOran Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/LHP/XVII.P LG/12/2021 tanggal 19 Januari 2021 temuan potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) perlu adanya suatu kebijakan yang meringankan beban ekonomi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 73 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat 1nemberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Penghapusan Bea BaJik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'l'iYi'9 ihm,trr 'L'o�, ian1'crdr,a:r, 'am�'M', '}�p:.'21 R�p,:}.:Ji}ii. Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor l Seri BJ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Perubah an atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
11.Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Dae rah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 'u'Llbt!TfaT "tlt1tr1t11 4r1 lGtl'fur.1 'lf'�/l� t"t-�,•tw1g 9�T-.!t�'M.'.m..l Kelima atas Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
12.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS A1R.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3.Sadan Pendapatan Daerah adaJah Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Unit Pelaksana Teknjs Sadan yang selanjutnya rusingkat UPTB adalah urut organisasi yang melaksanakn kegiatan teknis operasionaJ dan/atau kegiatan tekrus penunjang tertentu pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jaJan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan Jainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan berrnotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang ruoperasikao di air.
6.Pajak Kendaraan Bermotor ru Atas Air, yang selanjutnya rusingkat PKBAA, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
8.Obyek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, dan instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selalan.
9.Sanksi Adminisb·asi PKBAA merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKBAA yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
10.Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air yang selanjutnya rusingkat BBNKBAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor di Atas Air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

PENGHAPUSAN PKBAA DAN PENGHAPUSAN BBNKBAA

Pasal 2

Memberikan Penghapusan PKBAA yang ruoperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 GT (tujuh Gross Tonnage) termasuk sanksi administrasi denda dan bunga. Diundamgkan di Palembang pada tanggal 21 September 2021 I Pj.SEKRETARISDAERAH P PROVINSISUMATERASELATANt r: --7'" t~ JIr.S.A. SUPRIONO BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2021 NOMOR20 H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 21 September 2021 PUBERNUR SUMATERASELATAN,~ orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

(1)Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku untuk tahun 2021 beserta tahun-tahun sebelumnya.
(2)Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
(3)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuaJikan terhadap PKBAAdan BBNKBAAyang teJah meJakukan pembayaran sebelum peraturan ini berlaku.

Pasal 3

Memberikan penghapusan BBNKBAA dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 GT (tujuh Gross Tonnage) termasuk sanksi administrasi berupa denda dan bunga. " , , Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHAPUSAN PKBAA DAN PENGHAPUSAN BBNKBAA

Pasal 2

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHAPUSAN PKBAA DAN PENGHAPUSAN BBNKBAA

Pasal 2

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011