DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis dan Tarif Layanan; Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan; Perubahan Tarif; Evaluasi Tarif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Blud Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor · 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 22);
16.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
9.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode anggaran bersangkutan.
10.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11.Penerima Layanan adalah pengguna barang dan/atau jasa layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
12.Invois (tagihan) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual barang atau jasa sebagai bukti terjadi transaksi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan :
1. a.sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalisasi Pendapatan;
2. b.menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
3. c.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
4. d.memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis dan Tarif Layanan;
b.tata cara pemungutan Tarif Layanan;
c.keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan;
d.perubahan tarif;
e.evaluasi tarif; dan
f.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

JENIS DAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

(1)Jenis Layanan pada UPTD yang dikenakan Tarif, meliputi:
1. a.pengujian di laboratorium; dan
2. b.pengujian di lapangan.
(2)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya dengan mempertimbangkan:
1. a.kontinuitas dan pengembangan layanan;
2. b.daya beli masyarakat;
3. c.asas keadilan dan kepatutan; dan
4. d.kompetisi yang sehat.
(4)Tarif yang dikenakan pada jenis layanan pengujian di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi yang diperlukan saat pelaksanaan kegiatan pengujian.
(5)Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan menjadi tanggung jawab Penerima Layanan.
(6)Ketentuan mengenai detail rincian objek dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Pendapatan yang berasal dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pendapatan BLUD.
(2)Pemanfaatan dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan UPTD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

(1)Penerima Layanan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan znvozs (tagihan) / dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
(3)Pembayaran Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara Non tunai.
(4)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum dan setelah layanan diterima berdasarkan kesepakatan.
(5)Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

BAB IV

KERINGANAN,PENGURANGAN,PEMBEBASAN,ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

(1)Gubernur berdasarkan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dengan memperhatikan kondisi Penerima Layanan dan Kemampuan Keuangan UPTD.
(2)Kondisi Penerima Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan.
(3)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPTD.
(4)Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas Tarif Layanan kepada Gubernur atau Kepala UPTD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan/latar belakang yang jelas.
(3)Alasan/latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Penerima Layanan.
(4)Gubernur atau Kepala UPTD dapat menyetujui/menyetujui Sebagian/menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaJuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan Tarif Layanan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala UPTD sesuai kewenangannya. BABV PERUBAHAN TARIF

Pasal 10

(1)Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif Layanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Kepala UPTD.
(2)Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berupa:
1. a.perubahan jenis layanan dan/ a tau Tarif Layanan;
2. b.pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/ a tau
3. c.penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala UPTD ditetapkan.
(4)Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala UPTD melalui Kepala Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Kepala UPTD ditetapkan.

BAB VI

EVALUASI TARIF

Pasal 11

(1)Tarif Layanan BLUD dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
(2)Kepala UPTD menyampaikan hasil evaluasi Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…