DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal; Pergub Sumsel No. 20 Tahun 2025 memperbarui Pergub No. 19 Tahun 2023 untuk menyesuaikan kebijakan tugas belajar ASN agar lebih relevan dengan kebutuhan kompetensi jabatan dan ketentuan nasional terbaru; Menegaskan kriteria akademik dan batas usia ASN penerima tugas belajar, serta memperketat akreditasi dan pengakuan program studi; Mengatur format baru perjanjian tugas belajar mandiri yang lebih jelas dan mengikat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir serta menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, Pemerintah Provinsi telah

Menetapkan

menetapkan pedoman dalam pemberian tugas belajar yang ditetapkan dengan peraturan gubernur;

b.bahwa agar dalam pemberian tugas belajar dilakukan secara objektif dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian mengenai persyaratan batas usia dan persyaratan program studi yang dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal diperlukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. 12.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. 13.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
14. 14.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
15. 15.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 19); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Togas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
16. 1.Ketentuan ayat (5) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/ atau Perguruan Tinggi luar negeri.
(2)Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perguruan Tinggi Negeri;
2. b.Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
3. c.Perguruan Tinggi Swasta.
(3)Togas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri se bagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(4)Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(5)Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Togas Belajar diperguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Provinsi;
2. b.memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lem baga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri; dan
3. c.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang pendidikan bagi Program Studi Perguruan Tinggi luar negeri.
  1. 2.Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan dalam pemberian Togas Belajar sebagai berikut:

a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b.batas usia mengajukan permohonan Tu.gas Belajar:
1. 1.bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi, paling tinggi: a) 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang akademik; b) 35 (tiga lima) tahun untuk jenjang Strata 1; c) 40 (empat puluh) tahun untuk JenJang pascasarjana; dan d) 45 (empat puluh lima) tahun untuk JenJang Doktor, kecuali untuk golongan IV.
2. 2.dengan biaya mandiri/ sendiri atau biaya dari pihak lain, paling kurang: a) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau b) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
c.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
d.sehatjasmani dan rohani;
e.tidak sedang dalam kondisi berikut:
1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ a tau tindak pidana;
2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
3. 3.menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ a tau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
f.tidak pernah dalam kondisi berikut:
1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. 3.dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
g.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
h.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tu.gas Belajar;
1. 1.pengecualian persyaratan pemberian Togas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/ atau Provinsi; dan J. jabatan sebagaimana dimaksud huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Gubernur.
2. 3.Ketentuan Lampiran huruf C Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Togas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 10 Juli 2025 SEKRETARIS DA orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur 1n1 dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 Juli 2025 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 23 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL. C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI PERJANJIAN TUGAS BELAJAR NOMOR: ................................... . Pada hari ini.................. tanggal . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . tahun dua ribu dua puluh . . . . . bertempat di ............................ , yang bertanda tangan di bawah ini :
3. 1.Nama ............................................................. . Jabatan Alamat Kantor : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan : Jalan Kapten P. Tendean No. 06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
4. 2.Nama NIP Pangkat, Gol. / Ruang Jabatan Unit Kerja Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor ...... Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama- sama sepakat clan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1)PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri
(2)PIHAK KEDUA berseclia menerima clan melaksanakan tugas belajar mancliri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program ... ... .............. , di dalam negeri jurusan / bidang ilmu ........................... ... . Fakultas ... ........ . Program ........................ pada .............................. mulai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.d

Pasal 3

(1)PIHAK KESATU berhak atas:
1. a.pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
2. b.pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
(2)PIHAK KEDUA berhak atas :
1. a.pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
2. b.gaji dan tunjangan lainnya;
3. c.kenaikan pangkat;
4. d.kenaikan gaji berkala;
5. e.penilaian kinerja; dan
6. f.masa kerja.

Pasal 4

(1)PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
1. a.memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
2. b.memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
3. c.memberikan kenaikan pangkat;
4. d.memberikan kenaikan gaji berkala;
5. e.memberikan penilaian kinerja;
6. f.memberikan masa kerja; dan
7. g.memonitor pelaksanaan tugas belajar.
(2)PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
1. a.melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per- semester kepada pimpinan unit kerja;
3. c.melapor secara tertulis kepada p1mpman unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
4. d.menyerahkan 1 (satu) buah tesis/ disertasi dan foto kopi ijazah yang diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian Daerah;

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Demikianlah Surat Perjanjian Togas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. PIHAK KEDUA, NAMA PANGKAT/GOL.RUANG NIP PIHAK KESATU, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NAMA PANGKAT/ GOL.RUANG NIP GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…