DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan serta di bidang pengelolaan pendapatan daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 ha! Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali cliubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TaJ1un 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6.Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMSENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SADAN DI LINGKUNGAN SADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Sadan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Sadan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Sadan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalaro rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk 22 (dua puluh dua) UPTB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.
(2)UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a . UPTB Pusat Pengelolaan lnformasi dan Aplikasi Pendapatan Kelas A;
1. b.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Kelas A;
2. c.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang II Kelas A;
3. d.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir Kelas A;
4. e.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering llir I Kelas A;
5. f.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin Kelas A;
6. g.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I Kelas A;
7. h.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih Kelas A; '·· TJl?'tR l?P..tvff.lnl::uin l?,:wJa.r,i'3taO Daerah Wila)!ah Muara Enim Kelas A; J. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Kelas A;
8. k.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur I Kelas A; I. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Musi Rawas Kelas A;
9. m.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Lubuk Linggau Kelas A;
10. n.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat Kelas A;
11. o.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagar Alam Kelas B;
12. p.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan Kelas B;
13. q.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Rawas Utara Kelas B;
14. r.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Empat Lawang Kelas B;
15. s.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah PALI Kelas B; t . UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu Timur II Kelas B;
16. u.UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir II Kelas B; dan v . UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin II Kelas B.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

(1)UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2)UPTB merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi dan aplikasi pendapatan, serta di bidang pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kelas A, terdiri dari
1. a.Kepala UPTB;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
4. d.Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri dari
1. a.Kepala UPTB;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pendataan dan Penagihan;
4. d.Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B, terdiri dari :
1. a.Kepala UPTB;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasionaJ dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan, di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem dan aplikasi pendapatan serta infrastruktur jaringan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTB mempunyai fungsi: a . penyusunan program kerja informasi pendapatan;

b.pengelolaan Sistem Jnformasi Manajemen (SIM) Bidang Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik;
c.pelaksanaan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
d.pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
e.pengumpulan dan pengolahan data pendapatan daerah;
f.penyajian informasi pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan;
g.penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h.pelaporan dan evaluasi kegiatan sistem informasi teknologi pendapatan;
1. 1.pengkoordinasian dengan unit kerja terkait; J. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas

a.menyusun perencanaan anggaran belanja; b . menyelenggarakan kegiatan administrasi umum;
c.mengelola dokumen pelaksanaan anggaran;
d.melakukan tata kelola keuangan pelaksanaan anggaran belanja, evaluasi dan penyusunan laporan;
e.mengelola administrasi perlengkapan;
f.menyusun kebutuhan perlengkapan dan anggaran pegawru;
g.memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
h.melaksanakan penanganan telpon/email dan fasilitator komunikasi dengan pemakai;
1. 1.mengelola ketatausahaan dan kearsipan; J. mengelola administrasi kepegawaian;
k.menyampaikan laporan kepada Kepala UPTB;
l.memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n.menilai prestasi kerja pegawai; dan
o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas:
1. a.memonitoring aktivitas dan kejadian operasional data base;
2. b.melakukan back up data, dan memonitoring data base;
3. c.memantau kondisi infrastuktur pusat data dan melalui network operation center dan melakukan operasional harian seperti melakukan back up system, pemeliharaan rutin dan membuat laporan status seluruh perangkat komputer setiap harinya;
4. d.melakukan pemeliharaan, dan perencanaan kapasitas data base;
5. e.melaksanakan penyusunan, pemutakhiran data pendapatan dan strategi penyajian data base sesuai kebutuhan;
6. f.melaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi data pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor dan alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
7. g.melaksanakan inventarisasi data potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor dan alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
8. h.melaksanakan update data pendapatan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor dan alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
  1. 1.melaksanakan dan mengelola sarana dan prasarana pusat data termasuk perangkat server, komputer, rak, alat pendingin, dan perangkat lainnya yang berada dalam ruang data center, J. melaksanakan pengadministrasi layanan terkait dengan aplikasi sistem informasi dan mengelola serta pemberian dukungan teknis aplikasi sistem informasi;
9. k.melakukan pendataan dokumen atas semua pekerjaan yang dilakukan;
  1. 1.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
10. m.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
11. n.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan dan
12. o.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh p1mpman.
(2)Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pembuatan akun pengguna dan akses untuk perangkat jaringan dan sistem aplikasi pendapatan;
2. b.mengembangkan dan memperbaiki program aplikasi perangkat keras dan lunak jaringan komputer pengguna;
3. c.melaksanakan pengadministrasian layanan-layanan terkait dengan perangkat keras, lunak dan jaringan teknologi informasi;
4. d.memberikan informasi status perubahan konfigurasi infrastruktur dan konfigurasi manajemen ;
5. e.melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi Badan, sehingga memenuhi tingkat layanan yang sudah disepakati oleh pelanggan/pemakai internal;
6. f.melaksanakan perobuatan kajian awal terhadap permintaan dan pengelolaan aplikasi yang akan digunakan ;
7. g.melaksanakan komunikasi tingkat pengguna dan perubahan layanan ke penutupan terhadap insiden/kondisi pemantauan kebutuhan pelatihan pengguna;
8. h.melaksanakan pembuatan akun pengguna dan akses untuk sistem aplikasi berdasarkan akses profil pengguna yang telah ditetapkan;
  1. 1.melakukan penataan dokumentasi atas semua pekerjaan yang dilakukan; J. melaksanakan konfigurasi sistem penyimpan perangkat keras, lunak dan jaringan teknologi informasi berdasarkan pengaturan dan parameter yang sudah ditetapkan;
9. k.melaksanakan monitoring fasilitas pusat data, pengelolaan gedung dan ruangan server, listrik dan genset serta pengkondisian lingkungan dan sistem pengamannya, penerima perangkat baru dan pengeluaran perangkat Jama serta pemeliharaan; I. melaksanakan kinerja dan ketersediaan perangkat pusat data sesuai dengan tingkat layanan yang telah di tetapkan;
10. m.melaksanakan pengembangan implementasi penambahan dan instalasi jaringan;
11. n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
12. o.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
13. p.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
14. q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…