DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 September 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,ketentuan lain-lain,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Sunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke1ja (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Adrninistrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8.Peraturan Pemcrintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Bci·usaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10.Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2017 Lentang Perubahan atas Peraluran Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
11.Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
12.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
13.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badandi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Oubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN "12-..%V- '?l\.',I\¼. 1 {&1HDMV',NH ££Rl';fl;),-i;0R 1?ROOR'i:,V.1F D1\l';\ PENGHAPUSAN SANKS! ADMTNTSTRASI BERUPA DENDA DAN BUNGA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BAL!K NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatcra Selatan.
3.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Unit Pelaksana Teknis Sadan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gcrak kendaraan bermotor.
6.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajal< atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi dalam Provinsi Sumatera Selatan.
8.Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi dalam Provinsi Sumatera Sela.tan.
9.Sanksi Ad.ministrasi PKB merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
10.Pajak Kendaraan Bermotor Progresif adalah pengenaan tarif PKB secara progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
11.Bea Balik Naina Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hal< milik kendaraan bermotor sebagai al<ibat perjanjian dua pihak a.tau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual bell, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya adalah penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
13.Subjek Bea Balik Na.ma Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya adalah Orang Pribadi atau Sadan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik da.ri dala.m maupun dari luar Provinsi Sumatera Sela.tan.
14.Sa.nksi administrasi BBNKB adalah sanksi administrasi berupa denda dan bunga BBNKB.

Pasal 2

(1)Dengan Peratura.n Gubernur 1111, Pemerintah Provinsi memberikan keringanan tarif pembayaran PKB progresif untuk kepemilikan kendai·aan bermotor pribadi kedua dan seterusnya.
(2)Pemberian keringana.n Tarif PKB progresif sebagaimana dimal<sud ayat (1), dipungut berdasarkan tarif dasar pengenaan pokok PKB sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(3)Pemberian keringanan Tarif PKB progresif sebagaimana dimal<Sud ayat (1) diberikan kepada:
1. a.kendaraan bermotor dengan tarif progresif pada ta.hun berkenaan; b . kendaraan bermotor dengan tarif progresif yang merniliki tunggakan PKB;
2. c.kendaraan bennotor dengan tarif progresif yang memiliki lunggakan PKB kurang bayar.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, Pemerintah Provinsi memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB.
(2)Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak rnenghilangkan kewajiban wajib pajak untuk membayar PKB dan BBNKB
(3)Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku bagi PKB dan BBNKB pada tahun berkenaan dan tunggakan PKB dan BBNKB tahun-tahun sebelumnya. PasaJ 4 Bagi kendaraan bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan PKB dan BBNKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku tetapi belum melakukan pembayaran/ penyetoran, dapat mengikuti keringanan tarif PKB progresif dan pengbapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana 1 �11tiK:iclu.1u��ic1u..1 n f' asl:a.('l� A aEtt, 0 rasb....�...racaga..tlil:"l�� .....;;c..«!t.��!""__ ulang terhadap kutipan ketetapan pajak (remove).

Pasal 5

(1)Batas waktu pemberian keringanan Tarif PKB progresif dan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku terhitung pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan masa akhir pembayaran tanggal 31 Desember 2021 pukul 12.00 WIB.
(2)Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang pada T.A 2022 yang diatur dengan Peraturan Gubemur.
(3)Pemberian keringanan Tarif PKB progresif daJ1 penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan serentak di seluruh UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Sumatera Selatall.
(4)Khusus untuk pelayanan mutasi masuk dari dalam daerah dan Juar daerah dan pelayanan BBNKB, pendaftaran paling lambat dilakukan sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 pukul 15.00 WIB, dan untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pukul 12.00 WIB. t Diundangkan di Palembang pada tanggaBO Sel'te:.be12021 Pj. SEKRETARISDAERAH I: 'It PROVINSISUMATERA SELATANf'{.t, ~--,~ ~ H. S. A. SUPRIONO BERITA DAERAH PROVINSISUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 21 . HERMAN DERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 30 Septellber 2021 ,.M, GUBERNUR SUMATERA S . AT

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur in.i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pemberian keringanan tarif PKB progresif dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga PKB dan BBNKB, dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2)Terhadap wajib pajak PKB dan BBNKB yang telah melakukan pembayaranj'penyetoran sebelum Peraturan Gubemur ini berlaku tidak dapat mengajukan pengembalian pembayaran pajak PKB dan BBNKB. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011