DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja, Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Diatur mengenai ketentuan umum, analisis standar belanja, pembinaan pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Analisis Standar Belanja; L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah . DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR at TAHUN2022 TENTANG ANALISISSTANDARBELANJA GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor4 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/dasa Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor57);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Surnatera Selatan.
5.Inspektorat Daerah Provinsi adalah inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan.
7.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA. adalah dokurnen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA. MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistern lnformasi Pernerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14.Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
15.Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 26); ASBbertujuan untuk:

a.menetapkan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif;
b.menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
c.meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak tepat sehingga menyebabkan inefisiensi angggaran;
d.menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
e.menentukan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif;
f.menyusun anggaran menjadi lebih tepat waktu;
g.memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yangjelas; dari/atau
h.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
(2)ASB digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan anggaran Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

(1)Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah- ubah.
(2)Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume danl atau target kinerja suatu kegiatan.
(3)Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan. Pasa18 Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dan suatu kegiatan.

Pasal 7

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, rnerupakan penjelasan detail operasional perunrukan dan ASB. Pasa!6 KomponenASS terdiri atas:

a.deskripsi;
b.pengendali belanja;
c.satuan pengendali belanja tetap;
d.satuan pengendali belanja variabel;
e.rumus penghitungan belanja total; danj atau
f.batasan alokasi objek belanja.

Pasal 5

(1)Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi mengacu pada ASB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Gubernur ini. BABD ANALISISSTANDARBELANJA Pasal 4
(1)Gubemur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan ASB.
(2)Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
(3)Pengawasan sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
(5)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. BAB HI PEMBINAANPENGAWASANDANPENGENDALIAN Pasa113
(1)Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat dianggarkan sesuai kebutuhan rill, ketentuan besaran total belanja darr/atau ketentuan alokasi sub rincian objek belanja kegiatan, yang dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD.
(2)Dalam hal kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh TAPD dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

(1)Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
(2)Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua)jenis, yaitu:
1. a.rata-rata; danr atau
2. b.batas atas.

Pasal 11

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya total dari suatu kegiatan. Pasall0 Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

• ! \ .". A. SUPRIONO BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR 2·1 Diundangkan di Palembang pada tanggal 23_Sop;ter.tbclIl:2022 SEKRETARlSDAERAH ~ PROVINSJSUMATERASELATAN,

f.~_,_ ~ H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang Pada tanggal 29~ Scptemberr 2022 ( GUBERNURSUMATERASELATAN,f penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Seiatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubemur Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan Pasal 15 Pada seat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 15), dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV KENTENTUANPENUTUP PasaJ 14 ·7· Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…