DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pemberian beasiswa dan/atau bantuan beasiswa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis dan sasaran beasiswa dan/atau bantuan beasiswa, persyaratan penerima beasiswa dan/atau bantuan beasiswa; kewajiban, hak dan sanksi, sumber dana, seleksi, dan penyaluran dana, monitoring dan evaluasi, penutup.

Isi peraturan

Pasal 7

a.p~ndUd'llk dan berdomisili di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan Kart'u Tanda Periduduk dan Zatau Kartu Kcluarga;
b.diprioritaskan bagi YlJ~g berasal dari keluarga tidak marnpu, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurab /Kepala Desayan diketahui oleh Camat;
c.mlai rapot dari semestj 1 sampai dengan semester 5 rata- rata > 7,50;
d.lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi M · p . a] P .1. itra ernermt 1 rOVlnSI;
e.bcrsedia mCnyeleSail31n kuliah tepat waktu sesuai pcraturan yang diteta.pl an Perguruan Tinggi;
f.mcrniliki perkernbanga lndeks Pre stasi Kumulatif (IPK) tiap semester mmirnal 2,75;
g.Indeks Prestasi KumUI;~tif (IPK) minimal rnerupakan clasar penentuan kelanjutar beasiswa tahun anggaran berikutnya;
h.sctelah lulus pendidifan apabila diperlukan siap dan bersedia rnengabdi di P ovinsi 8umatera Selatan. I
g.perkernbangan Indeks Prestasi Kumulatif (JPK) minimal setiap semester 3,0 (tiga korna noll sebagai dasar pertimbangan kela~jutan pemberian beasiswa tahun berikutnya: !
h.berscdia melaksantkan studi dengan status tugas belajar, dimana surjt tugas belajarnya diterbitkan oleh pejabat yang belTenang di wilayah tugas guru bersangkutan; I. bersedia melanjutk~l dengan biaya sendiri apabilu tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan;
j.bersedia tetap merigabdi di Satuan Perididikan ternpat bertugas semula mi1imal 5 (lima) tahun.

(2)Kesediaan Sebagaimani dirnaksud pad a ayat (1.) huruf h, i, clan huruf j dibuk ikan dengan surat pernyataan berrnaterai. , I I Pasal 8
(1)Bcasiswa dan/ atau Barltuan Beasiswa 83 bagi Dose n dapat diberikan kepada Doset Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan sebagai b,rikut:
1. a.berstatus sebagai Doren Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap Yayasan dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun di perguruan tinggi lnegeri maupun swasta eli wilayah Provinsi;
2. b.berusia rnaksirnal 45 (empat puluh lima) tahun;
3. c.Jolos seleksi dan di lerirna di perguruan tinggi di luar provinsi dengan Fakultas/Prograrn Studi yang terakreditasi minim'JB dan linier dcngan program studi S2 yang dimiJikinya;
4. d.mendapat rekomend si dari Dekan yang diketahui oleh Rektor Perguruan Ti~gi tempat bertugas;
5. e.tidak sedang atau, fkan menerima bantuan beasiswa sejenis dad sumber lfn;
6. f.perkembangan Indekf Prestasi Akademik Kurnulatif (IPK) minimal setiap semlster 3,00 (tiga koma nol ) sebagai dasar pertimbanganl kelanjutan pemberian beasiswa tahun berikutnya;
7. g.bersedia tetap menJabdi di Perguruan Tinggi tempat bertugas sernula minimal 5 (lima) tahun;
8. h.bersedia melaksanal<an studi dengan status tugas belajar, dimana surjt tugas belajarnya diterbitkan oleh pejabat yang berwenFg pada perguruan tinggi ternpat tugas dosen bersang~tan;
  1. 1.bersedia melanjutkatl dengan biaya sendiri apabila tidak selesai dalarn waktu lang ditetapkan. ! mengabdi di wilay (lima) tahun. ': (2) Laporan perkembangalf Indeks Prestasi Kurnulatif (IPK) scbagairnana dimaksu~ pada ayat (1) huruf d, bagi penerirna Beasiswa 4an/atau Bantuan Beasiswa 81 menjadi kewajiban Per~ruan Tinggi Mitra, I Provinsi sekurang-kurangnya 5 IBABIV KI);WAJIBAry, HAK DANSANKSI fasal 10 (J) Penerima Bcasiswa d~n/atau Bantuan Beusiswa diwajib- kan: I a, rnenandatangani perjanjian sebagai pencrima Beasiswa , danj atau Bantuan Beasiswa ;
9. b.mengikuti kegiatan perkuliahan sebagairnnna rnestinya scsuai ketentuan ya1g berlaku;
10. c.mcrncrruhi segala I ketentuan yang bcrlaku pad a perguruan tinggi berrangkutan;
11. d.rncnyarnpaikan luporan perkernbangan lndcks Prestasi Kurnulatif (IPK) s(;!ti~pakhir semester kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi;
12. e.menyelesaikan pendlll'dikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
13. f.segera menyampaikain laporan setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Cubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi; I
14. g.menandatangani s~rat pemyataan kesediaan untuk mengabdi di wilayah Provinsi apabila diperlukan, apabila tidak diperl an yang bersangkutan tetap wajib I IPasal9
(1)Untuk rncndapatkan B~asiswa dan/atau Bantuan Beasiswa bagi yang mernenuhi ffersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pas~1I6, Pasal r dan Pasai 8 narus mcndapatkan persetujuan Gubernur 4a1am bentuk Kcputusan Guberm ..rr.
(2)Guberriur dapat mem~erikan rekomendasi khusus untuk pernberian Beasiswa dan/ atau Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa Sumatera Selatan non Pegawai Negcri Sipil, bukan guru atau dosen yang sedang mcnempuh jenjurig 82, araupun 83 pada Prguruan Tinggi dcngun tukultasj' program studi terakreditasi minimal B. I -6
(2)Kesediaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf g, h, dan huruf dibUktik,'"an dengan surat pernyataan berrnaterai. " .'" .. ..'. .. ".",..."'" ...... " ,.""". . . ~.., """ J Semua jenis Beasisw~ danj'atau Bantuan Beasiswa sebagairnana dirnaksud d1run Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pacta Anggaran pendapatar dan Belanja Daerah Provinsi. I binaan Pendidikan;
1. c.biaya buku;
2. d.biaya Kuliah Kerja yata, Penelitian dan Kuliah Kerja Lapangan;
3. e.biaya pembuatan la oranJskripsi/thesis/disertasi;
4. f.biaya ujian dan WiS~da;
5. g.biaya hidup;
6. h.biaya pernondokan apabila kuliah di kota bukan domisili; I. perjalanan pulang pergi dari kota dornisili ke kota ternpat kuliah: dan J. biaya lainnya yang telah disetujui dalam Kesepakatan Bersarna dengan perrruan Tinggi Mitra.
(2)Pcnctapan jcnis biayal yang diberikan kcpada pcnerirna Beasiswa dru1/atau qantuan Beasiswa dilakukun oleh Dinas Pendidikan provirSi. lasal 12 Penerima Bcasiswa d Jatau Bantuan Beasiswa dapat dikenakan sanksi sebagai erikut :
1. a.mcnunggung sendiri s gala biaya sebagairnuna diruaksud dalarn Pasal 11 apabila I tidak dapat memer uhi batas minimal Indcks Prestasi Kumulatif (IPK) yan . telah ditetapkan;
  1. 2.tidak dapat meny;!esaikan perididikan scauai jungka waktu yang diteritulcan oleh Perguruan Tinggi;
2. b.rncngembalikan selunJ~ biaya yang telab diterima apabila penerima Beasiswa dan Zatau Barituan Bcasiswa mcngundurkan diri d Jatau tidak mampu menyelesaikan studi (drop out) atas alasan apapun.
(1)Penerirna BeasiswaBantuan , I 1-7- pa~al 11 Beasiswa I danj atau I atkan:mempunyai hak mend
1. a.biaya pendaftaran ul
2. b.biaya Surnbangan P } tuan Bcasiswa kepada pihak-pihak iadakan evaluasi penyelenggaraan Bcasiswa dan/atau Ba yang berkepcntingan dun evaluasi program. (I) Dmas Pcndidikan monitoringrovinsi melakukan pclaksanaan perkutia! an pcnerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa.
(2)Monitoring dilakukan unruk rnengetahui keberadaan, lingkungan ternpat til1gEal, dan perkernbangan sosial, serta kcgiatan akademis PCJerima Beasiswa dan j atau Buntuan Beasiswa.
(3)Monitoring Sebagaima.nr dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan paling r1 (satu) kali dalarn I (satu] tahun.
(4)Hasil monitoring dilaporkan kepada Gubernur melalui Kopala Dinas pendidikjn Provinsi.

BAB V

SUMBER DANA, SrLEKSI DAN PENYALURAN DANA rasal 13 g dan matrikulasi;

Pasal 17

(I) Scbagai bentuk aku'tabilitas dalam penyelenggaraan , " (I) Pcnyaluran Beasiswa cl o /atau Bantuan Beasiswa 81 bagi rnahasiswa yang sedan mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Mitra dilaku secara kolektif melalui transfer langsung kc rekening p rguruan tinggi rnitra.

(2)Pcnyaluran Deasiswa dan Zatau Bantuan Beasiswa 82 danj atau S3 bagi gu dan / atau dosen dilakukan melarui transfer langsung e rekcning mahasiswa yang bcrsangkutan dan Zatau ke rekening perguruan tinggi mitra.
(3)Usulan penyaluran Be siswa darr/ atau Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidika Provinsi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asc Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur. IBAB VI MON1TORlfGDAN EVALUA81 asal 16 , •, rasal 14
(1)Scleksi terhadap eal1n penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa 51 lagi lulusan 5MA/MA/SMALB/SMK dilukukan olch Pergurus n Tinggi Mitra.
(2)Seleksi terhadap propo a) perrnohonan Beasiswa dan / atau Bantuan Beasiswa 82 dan /atau 83 bagi guru aiau dosen dilakukan oleh tim sel ksi yang dibentuk oleh Guberrrur dan Zatau olch Perguru: 11 Tinggi Mitra.

Pasal 15

--- _,' BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 2.2 H. MUKTI SULAIMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSISU~C SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal I} I~ei 2015 -H. ALEx NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal e I-lei 2015 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

(2)Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubemur. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…