DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang jalan dan jembatan serta laboratorium bahan konstruksi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/Sj tanggal 5 Desember 2017 ha! Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik T.,;:,Jinw!s.ia 'N.llCOJlC 4.6551,;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8.Peraturan Gubemur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAlAN TUGAS DAN FUNG$! UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANO PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPTD Jalan dan Jembatan adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada wilayah kerja masing masing.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
9.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang Jalan dan Jembatan.
10.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 9 (sembilan) UPTD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas, kelas A;
2. b.UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, kelas A;
3. c.UPTD Ja1an dan Jembatan Kabupaten Muara Enim, kelas A;
4. d.UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang, kelas A;
5. e.UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelas A;
6. f.UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin, kelas A;
7. g.UPTD Ja1an dan Jembatan Kabupaten Lahat, kelas A;
8. h.UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kelas A; dan
  1. 1.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Lugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang di bidang jalan nan jen,'ua'i:a:n ser\a '1a'o01mur'rau1 'ifdra.r, 'A-waf.:ru'F.."!:i,.

BAB III

SVSUNAN ORGANISASJ

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Kelas A terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Jalan;
4. d.Seksi Jembatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian Material;
4. d.Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. Laboratorium Bahan
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang di bidang jalan dan jembatan pada masing-masing wilayah kerja sesuai kewenangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.penyusunan program, rencana kerja dan anggaran;
b.pengkoordinasian program kerja intern;
c.pengevaluasian hasil kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
d.pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
e.pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; f . pengendalian perencanaan umum dan surve1 pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;
g.pengendalian kegiatan penanggulangan bencana alam;
h.pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketata- usahaan yang meliputi urusan keuangan, umum dan kepegawaian, peralatan dan perbekalan;
1. 1.penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas kepada Kepala Dinas; J. pengevaluasian prestasi kerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana;
k.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
l.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas

a.melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
b.merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan;
c.menyelenggarakan kegiatan urusan kerumahtanggaan;
d.melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
f.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan alat berat;
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J· melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Jalan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun program dan rencana jalan;
2. b.melaksanakan pekerjaan dan survei kondisi jalan;
3. c.menyelenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan;
4. d.melaksanakan penanganan dan penanggulangan darurat jalan;
5. e.menyusun dokumen kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan;
6. f.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
7. g.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
8. h.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Jembatan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun program dan rencana jembatan;
2. b.melaksanakan pekerjaan dan survei kondisi jembatan;
3. c.menyelenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jembatan;
4. d.melaksanakan penanganan dan penanggulangan darurat jembatan;
5. e.menyusun dokumen kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jembatan;
6. f.melaporkan hasil pelaksanaan rugas kepada Kepala UPTD;
7. g.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
8. h.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian material dan pengendalian mutu.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…