DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peratutan ini diatur mengenai ketentuan umum, revitalisasi SMK, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga r aan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN D I PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyeienggaraan pendidikan.
8.Pendidikan Sistem Ganda (Dual System) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah, dengan pembelajaran di tempat dunia usaha dan dunia industri.
9.Pemberian Fasilitas adalal1 berupa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan proses beta.jar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.
10.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilil<i kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Sela.tan.
11.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan roenengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama a.tau bentuk lain yang sederajat a.tau lanjutan dari hasil belajar yang dialrui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
12.Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-kornponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidil<an agar proses pendidikan <la.pat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13.Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disebut Percepatan Revitalisasi SMK, adalah upa.ya melalrukan perubahan secara cepat <la.lam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
14.Pembelajaran Berbasis lndustri (Teaching Factory) adalah konsep pembelajaran yang memadukan kepentingan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
15.Sinkronisasi Kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis dunia usaha dan dunia industri ke arah terwujudnya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
16.Sertifikasi Profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
17.Lembaga Scrtifikasi Profesi Pihak Kesatu Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan, yang selanjutnya discbut LSP Pl, adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 84Poian �ciJJa. Maksud dan Tujuan Pasal 2

(1)Mak.sud percepatan revitalisasi SMK adalah untuk meningkatkan pendidikan kejuruan dengan meningkatkan sarana prasarana yang ada, mempekerjakan tenaga pend.idik yang kompeten dalam bidangnya, memperbaiki mutu lulusan SMK yang memiliki potensi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tujuan percepatan revitalisasi SMK adalah untuk menyiapkan peserta did.ik siap bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya ke depan, dan menyiapkan pescrta didi.k agar dapat menjalankan kehidupan secara layak meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya agar menjadj warga negara yang mand.iri dan bertanggung jawab, serta menghasilkam lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tunlutan dunia usaha maupun dunia industri baik nasional maupun global.

BAB II

REVITALISASI SMK

Pasal 3

(1)Pemberian kemudahan kepada masyarakat, dilakukan melalui:
1. a.penambahan daya tampw1g dan lokasi SMK;
2. b.perlakuan khusus dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMK; dan
3. c.pemberian jaminan kepada peserta didik SMK untuk mengikuti sertifikasi profesi sesuai dengan kompetensinya.
(2)Perlakuan khusus sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

(1)Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan dengan cara:
1. a.melakukan pemetaan dan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
2. b.menyusun program pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan;
4. d.kerjasama dengan perangkat daerah, industri dan lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja;
5. e.memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk menjadi guru sebaya dan/atau untuk mengikuti pendidikan guru SMK; dan f . melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, dilakukan dengan cara:
1. a.menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan SMK;
2. b.merealisasikan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. c.melakukan kreasi dan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
4. d.mendorong dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyediaan sarana prasarana; dan
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

Pasal 5

(1)Penataan kelembagaan, dilakukan dengan:
1. a.memberikan kemudahan kepada SMK untuk melaksanakan pembukaan program kejuruan baru yang disesuaikan dengan potensi lokal, kebutuhan dunia usaha dan dun.ia industri;
2. b.menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang kemudahan kepada SMK dalam penyusunan dan pelaksanaan: 1) standar pelayanan pendidikan SMK; minimal penyelenggaraan 2) standar pelayanan publik penyelenggaraan pendidikan SMK; dan 3) standar prosedur pendidikan SMK. operasional penyelenggaraan
(2)Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
(1)Dalam rangka Pasa16 meningkatkan mutu mengembangkan SMK Unggulan dengan cara: SMK perlu
1. a.mendorong SMK untuk melakukan sinkronisasi kurikulum antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, melalui: l] penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan kerja, dunia usaha dan dunia industri; dan 2) pelaksanaan sistem ganda (dual system) dan pembelajaran berbasis industri (teaching factory).
2. b.mendorong SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan revitalisasi SMK, melalui: 1) metode pembelajaran yang difokuskan kepada pendidikan sistem ganda (dual system) dan pembelajaran berbasis industri (teaching factory); dan 2) pembelajaran ruang pada SMK untuk mengembangkan metode pembelajaran • yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia industri dalam rangka peningkatan kualitas Julusan.
(2)Kurikulum pendidikan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan dunia ke1ja dengan menganut pada kebijakan link and match yang mengimplikasikan sumber daya manusia, wawasan masa depan, wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah, dan wawasan ekonomi.

Pasal 7

Dalam rangka mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK dilakukan untuk menjadikan SMK sebagai LSP P l , dengan memfasilitasi dan mendorong:

a.SMK untuk roembentuk dan menyelenggarakan LSP P l ;
b.SMK untuk membentuk tempat uji kompetensi; dan
c.tenaga pendidik untuk rnemi� sertifikasi kompetensi sebagai tenaga assesment kompetensi.

Pasal 8

Dalam rangka mendorong dan memberi fasilitas serta dukungan kepada perangkat daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK, dilakukan dengan cara mendorong perangkat daerah untuk:

a.mernberikan pelatihan sesuai kurikulum;
b.memberikan kemudahan untuk pemagangan peserta didik; dan
c.memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian peningkatan kinerja.

Pasal 9

(1)Dalam rangka mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah daerah lain dan/atau kabupaten/kota, serta masyarakat, dilakukan dengan cara:
1. a.mernfasilitasi dan menyalurkan lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
2. b.mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk: I) menyerap h.tlusan SMK; 2) mendirikan SMK di kawasan industri; dan 3) mendirikan akademi komunitas di kawasan industri bekerjasama dengan perguruan tinggi. r·
3. c.memfasilitasi SMK untuk membuka akademi komunitas bekerjasaroa dengan perguruan tinggi;
4. d.memfasilitasi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri; dan
5. e.mendorong lembaga keuangan memberikan bimbingan, kemudahan dan memfasilitasi untuk mendapatkan modal kerja bagi lulusan SMK yang akan mengembangkan usaha mandiri.
(2)Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3) dan huruf c, dilaksanakan agar lulusan SMK mendapatkan pengakuan setara Diploma I atau Diploma II.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan revitalisasi SMK, perlu dilakuka.n:

a.penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
b.penyediaan dan pengalokasian anggaran;
c.pemberian dorongan kepada dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berperan serta percepatan revitalisasi SMK; dan
d.penyusunan pedoman penggunaa.n, pertanggungjawaban dan pelaporan pembiayaan penyelenggaraan SMK.

Pasal 11

Dalam rangka percepatan revitalisasi SMK untuk memenuhi ketentuan dala.m Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi terkait dengan prosentase perbandingan SMK sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan SMA sebesar 30% (tiga puluh persen), dilakukan dengan:

a.menghentikan pendirian untuk sementara (moratorium) ' SMA;
b.mempermudah proses alih fungsi SMA menjadi SMK; dan
c.melakukan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, siswa agar bagi siswa yang ingin memasuki dunia kerja dapat . memilih sekolah SMK sesuai dengan bakat, mi.nat dan kema.mpuannya. H. NASRUNUMAR BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2019 NOMOR 22 Diundangkan di Palembang pada tanggal 2 Okt~bezr 2019 SEKRETARlSDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang padatanggal 2 Olc..t.ben 2019 GUBERNURSUMATERASELATAN, penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganiniGubernurPeraturanpengundangan memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 13 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pendanaan percepatan revitalisasi SMK berasal dari:
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan! atau
b.sumber pendanaan lainnya yang sah. BABII! PENDANAAN

Pasal 12

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. HERMAN DERU dto.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…