DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok dalam peraturan ini ialah : Ketentuan Umum Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang pembiayaannya tidak langsung mengunakan APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari indetifikasi kebutuhan sampai dengan serah terimah hasil perkerjaan Peraturan Gubenur ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Prinsif dan Kebijakaan Pengadaan barang /Jasa Efisiensi,Efektif,Transparan,Kompentitif,Adil dan Akuntabel Rencana Umum pengadaan yang di maksud meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayain oleh BUMD sendiri dan kegiatan dan anggaran pengadan barang/jasa yang akan dibiayain berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama ( Co-FINACING ) sepanjang diperlukan Persiapan pengaadan barang/jasa meliputi : Menetapkan HPS,Menetapkan Rancangan Kontrak ,Menetapkan Speksifikasi Teknis /Kerangka Acuan kerja ;dan /atau ,menetapkan uang muka jaminanan uang muka ,jaminamn pelaksanaan ,jaminan pemeliharran sertifikasi garansi dan /atau penyesuaian harga Pelaksanaan dan Pengadaan Barang /Jasa , Pengawasan : Gubenur wajib melaksanakan pengawasan pengadaan barang /jasa melalui aparat pengwasan internal pada inspektorat Daerah,pengawasan sebagai di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit,review,pemantauan ,dan evaluasi ,pengawasan di maksud pada ayat (2) dapat di lakukan bersama dengan instansi pemerintah di bidang pengawasan keuangan daerah ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Noroor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noroor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhl{ Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01· 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 9.Peratu.ran Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peratu.ran Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selat.an Tahun 2014 Nomor 14); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA SADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas.
3. 4.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidal< berwujud, bergerak maupun tidal< bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
4. 5.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang pcmbiayaannya tidak langsung menggunakan APBN/ APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan satnpai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. 6.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan lujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Pen&:,<>una Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direksi selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
7. 8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pengguna Anggaran.
8. 9.Pejabat Pembuat Komitrnen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
9. 10.Pejabat Pcngadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara langsung, penunjukan langsung, e purchasing yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
10. 11.Panitia Pemilihan adalah tirn yang ditunjuk untuk melaksanakan tender dan seleksi dalam proses pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
11. 12.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya rnanusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. 13.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel perusahaan yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
13. 14.Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tun yang beranggotakan 3 (tiga) orang atau lebih yang ditunjuk Dircksi untuk bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. 15.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direksi BUMD yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
15. 16.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah Daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
16. 17.Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
17. 18.Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
18. 19.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. 20.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan da.i1 bcrkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. 21.Barang/Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
21. 22.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliha.raan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. 23.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamal<.an adanya olah pikir.
23. 24.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. 25.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat 1-IPS adalah perkiraan ha.rga barang/jasa yang clitetapkan oleh PPK.
25. 26.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah ta.ta cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
26. 27.Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bemilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).
27. 28.Tender adalah metode pemilihan untuk mcndapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
28. 29.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. 30.Penunjukan Langsung adalah metodc mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan pemilihan untuk Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
30. 31.Pengadaan secara Elektronik a.tau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. 32.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah Landa bukti pengal{uan dari pemerintah atas kompetensi dw1 kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa
32. 33.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
33. 34.Pakta lntegritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 111.encegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
34. 35.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa a.tau pelaksana
35. 36.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
36. 37.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
37. 38.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilalrukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau ca.bang perusahaan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini ditetapkan dengan tujuan untuk :

a.menghasilkan barang/jasa yang tepat guna, sesuai kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dari Penyedia secara efektif, efisien, lebih transparan dan alu1ntabel;
b.meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c.meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
d.meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
e.meningkatkan kemandirian, tan&:,uung jawab dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang/jasa;
f.meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
g.menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Pcraturan Gubemur ini adalah :

a.Prinsip dan Kebijal<an Pengaclaan Barang/Jasa;
b.Rencana Umum Pengadaan;
c.Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
d.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(1)Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: a . efisiensi; b . efektif;
1. c.transparan;
2. d.kompetitif;
3. e.adil; dan
4. f.akunlabel.
(2)Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun1f a dilaksanakan pada penggunaan dana dan daya yang proposional unluk mencapai sasaran dcngan kualitas yang maksimum dalam waktu yang telah ditetapkan.
(3)Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan.
(4)Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa serta masyarakat pada umumnya.
(5)Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksa11akan secara terbuka bagi Penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria terlentu berdasru·kan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan serta tidak ada inteivensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
(6)Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sama bagi semua calon Penyedia barang/jasa dan tictak mengarahkan pada calon penyectia barang/jasa tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah.
(7)Pengadaan Ba.rang/Jasa dengan prinsip akuntabel sebagaimru1a acrn�s:seitt -patta ce.9a\ 'I\'1 'rnxn:i� � rofur.9a �'i'ra�'M'•�?a, '<>�'u'lu'o. �'i'lf.1e.'<> kegiatan pengadaan barang/jasa hru-us sesuai aturan dan prosedur yang telah clitetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PRJNSIP DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 5

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan untuk : a meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;

b.memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
c.memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
d.mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik disesuaikan dengan karaktcristik dan bisnis BUMD masing-1nasing;
e.mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri yang telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SN!);
f.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
g.mengutamakan sinergi antar BUMD dan/atau anak perusahaan;
h.mengutamakan pengg,,,aunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
i.memberikan preferensi penggunaan produksi dalan1 negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundan g -undangan; dan J. sinergi antar BUMD dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang/jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMD dan/atau Anak Perusahaan yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB ILL

RENCANA UMUM PENGADAAN

Pasal 7

(1)PA menyusun RUP sesuai kebutuhan BUMD.
(2)RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh BUMD sendiri; dan/atau
1. b.kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.
(3)Penyusunan RUP pada BUMD untuk Tahun Anggaran berikutnya harus selesai sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD untuk tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja disetuj ui.
(2)Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), situs web BUMD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, pengumuman RUP dilakukan kembali.

BAB IV

PERSIAPAN PENGADAAN BARANO/JASA

Pasal 9

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan:

a.menetapkan HPS;
b.menetapkan rancangan kontrak;
c.menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan/atau
d.menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifil,at garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 10

(1)Persiapan swakelola meliputi: a . penetapan sasaran;
1. b.penyelenggara swakelola;
2. c.rencana kegialan;
3. d.jadwal pclaksanaan; dan
4. e.RAB.
(2)Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan/sub kegiatan/output. Umum Pasal 1 1 ( 1 ) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang dilal<sanakan secara Swakelola terdiri atas:
1. a.Pengguna Anggaran/Direktur;
2. c.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(2)Pelaksana Pengadaan Bru·ang/ Jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas: a . Direktur/Pengguna Anggaran;
1. b.Kuasa Pengguna Anggaran;
2. c.Panitia/Pejabat Pengadaan;
3. d.Pokja Pemilihan; dan
4. e.Panitia/Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan.
(3)Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karalcteristik dan kebutuhan BUMD.
(4)Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan dari instansi lain yang diru1ggap mampu untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

(1)PA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki tugas dan kewenangan
1. a.melakukan tindakan yang mengal<ibatkan pengeluaran anggaran dan belanja; b . mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
2. c.menetapkan perencanaan pengadaan;
3. d.menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. e.menetapkan HPS;
5. f.menetapkan dan mengumumkan RUP;
6. g.mengendaJikan Kontrak;
7. h.menetapkan rancangan kontrak;
8. i.menetapkan Pcnunjukkan Langsung untuk Tendcr/Seleksi ulang gaga!;
9. j.menetapkan Pejabat Pengadaan;
10. k.menetapkan Pokja Pemilihan;
11. l.menetapkan PJ PHP /PPHP;
12. m.menetapkan tim teknis dan atau tim pendukung;
13. n.menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; dan
14. o.menyatakan Tender gagal/Seleksi gaga!.
(2)PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i kepada KPA.
(3)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 ayat (2) huruf b melaksanal(an pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(4)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA berwenang menjawab Sanggah l::landmg peserta 1·enacr Pekerjaan Konstruksi.
(5)KPA dapat dibantu oleh tim teknis dan atau tim pendukung.
(6)Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimal{Sud pada Pasal 1 1 ayat (2) huruf c memiliki tugas :
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pcngadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, dan E-Purchasing dengan batasan nilai tertentu;
2. b.melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan huruf a; dan
3. c.melaporkan pelaksa.naan pengadaan ba.rang/jasa kepada Pengguna Anggaran.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…