DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, hak masyarakat dan prioritas pemerintah daerah, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), pembiayaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan, larangan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Guberour tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967); a. PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR ~ TAHUN2022 TENTANG PENYELENGGARAANKEMANDIRIANPANGAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR SUMATERASELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN . Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6442);
8.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor794);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu KesejahteraanSosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor578);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor7);
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 \ (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13); yang Badan Daerah adalah
4.Kepala Daerah adaIah Gubernur dan Bupati/WaIikota.
5.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan
8.Badan Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerab Provinsi Sumatera Selatan.
9.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
10.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan ~ru~$a,perurnahan, air bersih dab sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa arnan, dan partisipasi. 11.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempeitahahkah dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Provinsiadalah Pemerintah3. Pemerintah Provinsi Sililiatefa Selatan. Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEMANDIRlANPANGAN.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

a.melakukan pendampingan terhadap rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berkelanjutan melalui kabupaten/kota;
b.meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sekaligus merubah perilaku konsumtif menjadi produktif sehingga mencapai status giziyang baik;
1. 22.Budidaya Temak Unggas adalah usaha peternakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung sebagai contoh ayam dan itik yang dimanfaatkan telur maupun dagingnya,
2. 23.Penanganan Pasca Panen adalah tindakan penanganan produk segar (fresh handling practices) yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pascapanen agar hasil pertanian berkurang susut hasilnya serta siap dan aman digunakan oleh konsumen.
3. 24.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan terrnasuk permasalahan yang terjadi di lapangan.
4. 25.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. 26.Balai Penyuluh Pertanian adalah tempat perternuan dan koordinasi antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kecamatan.

Pasal 2

(1)Masyarakat mendapatkan fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan.
(2)Fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan digunakan secara aktif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, serta menambah pendapatan.
(3)Fasilitas pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lingkungan pekarangan rumah secara berke1anjutan; Pasa16
(1)Untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Provinsi melaksanakan prioritas kegiatan sebagai berikut:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan; dan
2. b.menyusun dan merealisasikan program/kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan melalui G-SMP.
(2)Upaya Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
(3)Pemerintah Provinsi melalui Tim G-SMP Provinsi melakukan koordinasi !intas sektoral dan mengarahkan Tim G-SMP Kabupaterr/Kota dalam pemantauan, pengendalian, dan pelaporan, serta membantu ~ permasalahan yang terjadi di Japangan. \
1. c.meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaa.tan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;dan
2. d.mengurangi pengeluaran di tingkat rumah tangga, dan meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. BABll RUANGLlNGKUP Pasal 4 Ruang !ingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
3. a.hak masyarakat dan prioritas Pemerintah Daerah;
4. b.gerakan sumsel mandiri pangan (G-SMP);
5. c.pembiayaan;
6. d.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
7. e.peran serta masyarakat;
8. f.pembinaan; dan
9. g.larangan. Gubernur melaksanakan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (G-SMP)meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemaniaatan, serta menarnbah pendapatan untuk I mewujudkan kemandirian pangan di Provinsi. BABIV GERAKANSUMSELMANDIRIPANGAN(G-SMP) Pasal 9
(1)Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaterr/Kota melakukan penyelarasan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
1. a.sosialisasi, pendampingan dan bimbingan teknis;
2. b.seleksi calon rumah tangga sasaran; dan
3. c.pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
(2)Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAl{ MASYARAKATDANPRIORITASPEMERINTAHDAERAH Pasal 5

Pasal 8

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda.

(2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman G-SMPProvinsi. program dan berkelanjutan (I) Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan kegiatan yang bersifat terpadu dan

Pasal 7

program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. pnontas Pemerintah Provinsi sebagaimana pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam

(4)Program dimaksud penyusunan strategi G-SMP.
(2)Identifikasi penerima manfaat sebagaimana dimaksu pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan Gubemur. Manfaat sebagaimana dapat menjadi dasar
(1)Penetapan Identifikasi Penerirna dimaksud dalarn Pasa! 11 PasalI2
(1)Identifikasi penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui: a penentuan kriteria Penerima Manfaat; dan
1. b.verifikasidan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di 17 (tujuh belas) KabupatenzKota,
(2)Penentuan kriteria Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, yaitu:
1. a.rumah tangga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bersumber dari Dinas Sosial;
2. b.tidak mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sejenis di tahun yang sarna;
3. c.bersedia bergabung dalam keJompok;
4. d.bersedia menandatangani perjanjian kerja sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan;
5. e.bersedia melakukan semua rangkaian kegiatan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dari dinas teknis; dan
(3)calon penerima manfaat diusulkan oleh Bupati/Walikota dan diverifikasioleh Tim G-SMPProvinsi. Pasall1 Perencanaan dalam pelaksanaan G-SMPmeliputi:
1. a.Identifikasipenerima manfaat;
2. b.Penyusunan strategi; dan
3. c.Program G-SMP.

Pasal 10

" Pemerintah Provinsidapat bekerja sarna dalam melaksanakan G-SMPdengan:

a.tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
b.karang Taruna, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Kontak Tani NeJayan Andalan dan organisasi l kemasyarakatan lainnya;
c.Pemerintah Kabupaterr/Kota sebagai fasilitator G-SMP.
d.BUMN; darr/atau
e.BUMD. dengan rincian komponenterhadap Rumah Tangga kegiatan meliputi:
a.pembibitan;
b.pertanarnan; dan
c.penanganan pasca panen.

(2)Pemerintah Provinsi melalui Penyuluh/ Pendamping serta Tim Teknis melakukan pendampingan teknis dalarn melaksanakan budidaya tanarnan, perikanan dan peternakan yang berkeJanjutan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Program G-SMPdilaksanakan Pasal 14 pemanfaatan pangan untuk rumah tangga;
1. e.menekan pengeluaran ditingkat rurnah tangga; dan/ atau
2. f.meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan. danketerjangkauan Penyusunan Strategi G-SMP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan:
3. a.merubah pola pikir dari pembeli menjadi penghasil;
4. b.menghasilkan sendiri sebagian dari kebutuhan pangan untuk konsumsi keLuarga melalui pemanfaatan pekarangan;
5. c.mencan upaya penyediaan sendiri konsumsi rumah tangga untuk mengatasi total konsumsi yang melebihi pendapatan yang diterima;
6. d.meningkatkan ketersediaan,

Pasal 13

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan / atau evaluasi.

(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.perorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok;
4. d.yayasan;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.organisasi profesi;
7. g.pelaku usaha dan/ atau industri; dan/ atau
8. h.organisasi kemasyarakatan.
(3)Program G-SMP yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselaraskan dengan strategi dan program G-SMP serta berkoordinasi dengan Tim G-SMPProvinsi. BABVIII PEMBINMN Pasal 19 Gubemur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan,. pertanian, petemakan dan perikanan melakukan pembinaan kepada Pemerintah KabupatenjKota ~ sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan G-SMP. \ prosesdariProvinsi,Pemerintahdilaksanakan Gubemur melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan G-SMP tingkat Provinsi.
(1)Masyarakat berperan aktif dalam G-SMP baik yang Pembiayaan bagi pelaksanaan program G-SMP dapat bersumber pada:
1. a.APBD Provinsi; danj atau
2. b.sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasa118

Pasal 17

BABV PEMBIAYAAN

Pasal 16

BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR all? Diundangkan ill Palembang pada tanggal 6 OJd;.llelt" 2022 SEKRETARISDAERAH '~ PROVINS!SUMATERASELATAN,! ;..l .rr">__ l" A. SUPRIONO . HERMANDERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 6 Oltt.bom:' 2022 / GUBERNURSUMATERASELATAN, • Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ll11 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 21 Peraturan Gubemur ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan.

(1)Setiap Penerima Manfaat dalam pelaksanaan G-SMP dilarang untuk:
1. a.secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. b.melakukan pemalsuan data; dan/atau
3. c.menghalangi program dan kegiatan G-SMP.
(2)Setiap petugas yang ditunjuk dalam peJaksanaan G-SMP dilarang untuk:
1. a.melakukan penyalahgunaan wewenang;
2. b.me1akukan pemalsuan data; dan/ atau
3. c.mengbalangi program dan kegiatan G-SMP. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…