DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Keuangan, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang budidaya perikanan air payau dan laut, di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, serta di bidang pelabuhan perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061 / 8952 / SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan !Gasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
11.Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Kelautan dan Perikan.an adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan ·keg1atan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, Kelas A;
2. b.UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas A; dan
3. c.UPI'D Pelabuhan Perikanan Sungsang, Kelas B.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertang,,,<71.lng jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang budidaya perikanan air payau dan laut, di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, serta di bidang pelabuhan perikanan Sungsang pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut Kelas A terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Budidaya Perikanan Air Payau;
4. d.Seksi Budidaya Perikanan Laut; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian;
4. d.Seksi Penerapan Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang Kelas B terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Kepala UPTD mempunya1 tugas merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a.penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
b.penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
c.pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
d.pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dari kontaminasi penyakit, bahan kirnia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;
e.pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut; f . penyampaian laporan kegiatan UPTD;
g.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
h.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pirnpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan;
b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
c.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan umum;
d.melaksanakan inventarisasi barang milik daerah;
e.melaksanakan penyiapan bahan dokumen penyusunan anggaran;
f.melaksanakan penyusunan laporan kegiatan budidaya perikanan air payau dan laut secara berkala dan tahunan;
g.membuat usulan rencana kerja tahunan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
h.merencanakan program dan kegiatan UPTD; - 8-
1. 1.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana; J· melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…