DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini di atur Mengenai Ketentuan Umum ,Tugas dan Wewenang,Perencanaan,Tanggung Jawab,Klasifikasi,Penyelenggaraan ,Ketentuan Lain-lain,Ketentuan Peralihan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah yang bersumber dari sampah kantong plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan langkah langkah strategi yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif penggunaan kantong plastik sekali pakai berupa pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
b.bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK /SETJEN/PLB.0/4/2018, Jakstrada Provinsi disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa penggunaan kantong plastik sekali pakai telah menjadi permasalahan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendali-an terhadap dampak Negatif baik dari kantong plastik sekali pakai secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilirnya agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera � Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
12.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tentang Hidup , (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Sa.mpah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
10.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya.
11.Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi.
12.Kantong plastik sekali pakai adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethelene, thermoplastic, synthetic polymeric atau bahan sejenis lainnya dengan /atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
13.Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume produk dengan cara pemanfaatan produk yang berwawasan lingkungan atau dapat diguna ulang.
14.Kantong/wadah ramah lingkungan adalah kantong wadah yang dapat terurai secara alami dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun.
15.Kemasan adalah suatu material bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk menampung, identifikasi, promosi dan melindungi produk dari cuaca, guncangan, serta benturan-benturan terhadap benda lain.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan Warga Negara Indonesia atau badai.1 usaha berbentuk yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha. 1 7. Pengguna adalah setiap orang yang meng.,aunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
18.Produsen adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
19.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
20.Toko adalah tempat atau kompleks toko yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum termasuk toko modern seperti toserba, swalayan, minimarket dan sejenisnya.
21.Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (reusable) yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun keri.ng, kertas, kain, polyster dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat djgunakan berulang-ulang.
22.Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai adalah kantong belanja dengan pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang dan terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, polimer thenn.oplastic, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan.
23.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
24.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemutusan kegiatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan rukelola oleh perusahaan kawasan indistri.

Pasal 2

Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat; f . kesadaran;
g.keselamatan;
h.keadilan; dan
i.partisipatif.

Pasal 3

Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bertujuan untuk:

a.mengurangi timbulan sampah plastik dari sumber penghasil;
b.mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik sekali pakai, karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni mahluk hidup serta media lingkungan (udara,
c.menjamin keberlangsungan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d.membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan linglrungan hidup; dan
e.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerinlah Provinsi mempunyai t1.1gas mengkoordinasikan dan menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, yang meliputi:

a.mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan pelalru usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai;
b.mengkoord.inasikan dan memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
c.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemerintah provinsi memiliki kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi daerah partisipasi masyarakat dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plasti.k sekali pakai; dan
b.melakukan koordinasi, pembinaan, evaluasi pengelolaan persampahan monitoring dan secara periodik terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plasti.k sekali pakai dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi penggunaan kantong plastik sekali pakai;
b.penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
c.penyusunan rencana aksi.

Pasal 7

(1)Inventarisasi pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai terdiri atas:
1. a.penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
2. b.penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tingkat wilayah provinsi; dan
3. c.penggunaan kantong plastik sekali pakai pada tingkat kawasan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekaJi pakai yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan kantong plastik sekali pakai;
2. b.jenis produk kantong plastik sekali pakai yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penggunaan kantong plastik sekali pakai; dan
4. d.bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Pasal 8

(1)Gubernur dapat menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas tinggi penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
(2)Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sekalJ pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan kawasan meliputi:
1. a.pabrik dan industri;
2. b.pusat perbelanjaan;
3. c.toko;
4. d.pasar rakyat;
5. e.pedagang kaki lima;
6. f.kantor pemerintah dan swasta; dan
7. g.sarana dan prasarana publik.
(3)Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.daerah aliran sungai;
2. b.daerah resapan air;
3. c.kawasan wisata;
4. d.kawasan industri; dan
5. e.sarana dan prasarana publik.

Pasal 9

(l) Gubemur menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

(2)Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.forum koordinasi pimpinan daerah;
3. c.akademisi;
4. d.organisasi kemasyarakatan/komunitas;
5. e.sekolah;
6. f.tim penggerak PKK;
7. g.kelompok bank sampah;
8. h.pelaku usaha; dan/atau
  1. 1.masyarakat.
(3)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untukjangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
(4)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

Bentuk rencana aksi daerah terdiri atas:

a.kampanye;
b.talk show;
c.seminar;
d.kegiatan ilmiah; dan/atau
e.kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…