DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan Iainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang tetjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Diatur mengenai ketentuan umum, objek dan subjek PKB dan BBNKB, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 ten tang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electrik Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 7 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
16.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
17.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Togas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 16);
18.Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tGntang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11.Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
12.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik clan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
13.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
14.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau fungsi dan/atau penggunaannya.
16.Nilai Jual Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut NJKB Ubah Ubah Bentuk yang Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
17.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/ atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
19.Hari adalah hari kerja.
20.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasikendaraan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB DAN BBNKB

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
(4)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mo bil barang roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

(1)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2)Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ a tau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
(4)NJKB untuk usia kendaraan sebelum tahun 2023 dapat ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB 1% (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebelumnya, maksimal umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun untuk kendaraan roda 2 (dua) dan umur kendaraan 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kendaraan roda 4 (empat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
7. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
(3)Dalam hal kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diubah menjadi kendaraan khusus maka nilai koefisien sama dengan bentuk dasar kendaraan.
(4)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan bermotor.

Pasal 8

(1)Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB;
(4)Pengenaan BBNKB ditetapkan sebesar pengenaan BBNKB. Angkutan Umum untuk barang 60% (enam puluh persen) dari dasar
(5)Ketentuan mengenai persyaratan sebagai Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), yaitu:
1. a.kepemilikan kendaraan berbadan hukum;
2. b.warna TNKB kuning;
3. c.memiliki minimal salah satu Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu:
  1. 1.angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431);
  2. 2.aktifitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (52292);
  3. 3.aktifitas kurir (53201);
  4. 4.aktifitas agen kurir (53202); dan
  5. 5.pos universal (53101).
4. d.memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan Penerbitan TNKB Umum.

Pasal 9

( 1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2)Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB KBL dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 10

(1)Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(5)Pengenaan PKB KBL dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4), tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 11

(1)Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah/Desa ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah/ desa ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB clan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 12

Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi dampak pandemi COVID-19, upah minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi serta untuk menjaga inflasi daerah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…