DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara evaluasi ranperda Kab/Kota tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, evaluasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat Menimbang TATACARAEVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN/KOTA TENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHDANRANCANGAN PERATURANBUPATI/WALIKOTATENTANGPENJABARANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, NOMOR 24 TAHUN2016 TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nomor4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4693);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Waki! Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5209);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); ·3·
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

(1)Rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/ Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/WaIikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB II

EVALUASI

Pasal 2

8.Peraturan Bupati/Walikota adaIah Peraturan Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
9.Evaluasi adaIah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adaIah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adaIah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adaIah Kabupaterr/Kota di Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adaIah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6.Bupati/WaIikota adaIah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota di Sumatera Selatan.

Pasal 1

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. DAN BELANJA DAERAH DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN RANCANGAN PERATURAN MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGANPERATURANDAERAHKABUPATEN/KOTATENTANG Menetapkan

(1)Gubemur melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Pasal 5 Pasal 4
(1)Dalam hal hasiJ evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan BupatijWalikota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud, sekaJigus menyatakan berlakunya pagu APBDtahun anggaran sebelumnya.
(2)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh BupatijWalikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubemur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap berlaku APBDtahun anggaran berjalan.
(3)Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan BupatijWalikota serta pemyataan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya atau tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pedoman evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan BupatijWalikota tentang Penjabaran APBD,rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan BupatijWalikota tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 3

(2)Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
(3)Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling Iambat 15 (lima beIas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud, sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan BERITADAERAHPROVINSJSUMATERASELATAN TAHUN ?016 NOMOR 24, H. MUKTISULAIMAN SEKRETARISDAERAH PROVINSISU TERA SELATAN, di Palembang 23 Ae;ustu8 2016 Diundangkan pada tanggal -It/Illk GUBERNURSUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 23 A.eustuB 2016 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Peraturan Oubernur ini dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan BABIII KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 6 Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

(2)Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubernur, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada para Pejabat Pemerintah Provinsi dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang B. Tujuan Pedoman ini memberikan uraian ten tang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sebingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh Pemerintah Kabupaterr/Kota yang dievaluasi maupun Pejabat Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan dernikian, evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. A. Pendahuluan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBDoleh Gubemur selaku Wakil Pernerintah di Provinsi. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lebih operasional dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGANPERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016NOMOR 24 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATANLAMPlRAN

2.Memperoleh data dan inforrnaai yang akan menjadi dasar daJam mengevaJuasi Kabupaten/Kota dalarn kaitannya dengan substansi dan materi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD. D. Ruang Lingkup Evaluasi EvaJuasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan BupatijWaJikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
1.Aspek Administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan daJam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
1.Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar daJam mengevaJuasi Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota ten tang penjabaran Perubahan APBD. APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/WaJikota tentang Penjabaran APBDatau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, sehingga tujuan evaJuasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan Peraturan Daerah tentang APBDatau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDdan rancangan Peraturan Bupati/Walikota ten tang penjabaran APBDatau rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Perubahan APBDyang sinkron dengan prioritas dan program nasionaJ, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. C. Sasaran Evaluasi I) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya di bidang evaluasi APBD kabupaten/kota kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2) Dalam melaksanakan evaluasi APBDkabupaterr/kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dapat melibatkan pejabat dan/ atau staf dari unsur lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai Tim Evaluasi sesuai kebutuhan.
1.Persiapan Evaluasi

a.Tim Evaluasi
1. 3.Aspek Kebijakan, yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD,dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
2. 4.Aspek Substansi Anggaran, yang meliputi identifikasi keserasian an tara kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDtahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. E. E~lua8i
3. 2.Aspek Legalitas, yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDatau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada angka e) daftar sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dalam APBD dengan prioritas dan program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaterr/Kota. d) nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD;dan c) risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; b) KUAdan PPAS yang telah disepakati antara Bupati/Walikota dan DPRD; a) Persetujuan Bersama an tara Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut : 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDatau rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBDatau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD. 1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota. 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada APBDProvinsi.
b.Dokumen Evaluasi 3) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.Tim Evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf termasuk yang ditugaskan menangani sekretariat dengan susunan seorang koordinator dan anggota tim. c) rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 1) daftar jumlah pegawai per golongandan per jabatan; g) daftar piutang daerah; h) daftar penyertaan modal (investasi)daerah; i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun angaran ini; I) daftar dana cadangan daerah; dan m) daftar pinjaman dan obligasi daerah. 5) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBDatau rancangan Peraturan BupatijWalikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dirnaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari : a) Ringkasan Penjabaran APBD atau Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;dan b) Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelornpok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. a) ringkasan APBDatau ringkasan Perubahan APBD; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari : c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g) daftar piutang daerah; h) daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belurn diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran ini; 1) daftar dana cadangan daerah; dan m) daftar pinjaman dan obligasi daerah. b) untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan c) untuk pembiayaan mencakup dasar hukurn. 8) Dalarn hal APBDditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, rnaka dokumen evaluasi adaJah rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBDyang diJengkapidengan larnpiran yang terdiri dari : a) ringkasan APBD; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 6) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dirnaksud pada angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5) disarnpaikan dalarn 2 (dua) rangkap. 7) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBDatau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBDwajib memuat penjelasan sebagai berikut a) untuk pendapatan mencakup dasar hukum; Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh empat tahapan utama yaitu:
a.Evaluasi Administratif dan Legalitas Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut : 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota ten tang Penjabaran Perubahan APBDkepada pihak-pihak yang terkait;
1. 3.Pelaksanaan Evaluasi
c.Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
d.Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
b.Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.l.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
1. 2.Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
a.Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi; 9) Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDatau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan. lO)Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubemur untuk Kabupaterr/Kota dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. k) daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; I) daftar dana cadangan daerah; dan j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g) daftar piutang daerah; h) daftar penyertaan modal (investasi)daerah; i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; c) rincian APBD atau rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d) rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBDatau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD; 5) Kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBDatau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDdengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan : a) ringkasan APBDatau ringkasan perubahan APBD; b) ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Langkah 5 Simpulkan secara narasi ten tang hasil langkah 1 sid 4 di atas. Langkah 4 Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama; Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; Langkah 2 Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut; 7) Nota keuangan dan pidato Bupati/Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. 5) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap; 6) Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;dan m) daftar pinjaman dan obJigasidaerah. Langkah . Langkah Evaluasi Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari : 1) Surat pengantar Bupati/Walikota; 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBDbeserta lampirannya; 3) Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD; 4) KUAdan PPAS yang disepakati antara Bupati/Walikota dan DPRD; ·9· C. Evaluasi Substansi APBD/Perubahan APBD Langkah 9 Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 sjd 8 di atas. Langkah 8 Lakukan analisis Kebijakan APBDjPerubahan APBD terkait kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya; Langkah 4 Teliti dan analisis PPAS proporsi masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, baik wajib dan pilihan terhadap pagu indikatif; Langkah 5 : Teliti dan analisis PPAS proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; Langkah 6 : Teliti dan analisis PPAS: analisis prioritas program menurut bidang urusan dan plafon anggaran; Langkah 7 Bandingkan substansi semua dokumen terse but, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait; 2) Dokumen KUAdan PPAStahun bersangkutan. Langkah 2 : Teliti dan analisis : keterkaitan program pada KUA dan rancangan Peraturan Daerah APBDdengan Program Provinsi dan Nasional untuk Kabupaten/Kota; Langkah 3 : Teliti dan analisis KUA: proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; Untuk mengevaluasi kebijakan APBD,dianalisis Korelasi dan Konsistensi antar Substansi Kebijakan APBD tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut : Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dan : 1) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Bersangkutan utamanya mengenai prioritas pembangunan nasional; serta
b.Evaluasi Kebijakan APBDjPerubahan APBD. Langkah 4: teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jurnlah pendapatan, (c) Persentase objek Langkah 3: menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan daerah yang sudah dibatalkan. Langkah 2: menganalisis apakah penempatan pos pendapatan teJah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Jain-Jain pendapatan yang sah (meJiputi bantuan dana kontijensi penyeimbang dari pemerintah, jual aset dan hibah). Selengkapnya susunan pendapatan daerah beserta kode rekeningnya tercanturn dalam Lampiran Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teJah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeJoJaanKeuangan Daerah Langkah evaluasi pendapatan. Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan daerah tentang sumber- sumber pendapatan asli daerah telah dicantumkan. a) pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b) dana perimbangan, meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum;
1. 1.Evaluasi Anggaran Pendapatan Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut: Evaluasi substansi APBD dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.
b.Evaluasi anggaran be1anja dilakukan untuk melihat apakah reneana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
e.Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah reneana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, dan telah memperhatikan azas-azas kepatutan.
d.Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung, kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut objek be1anja, dan setiap objek belanja dirinci menu rut rincian objek belanja. Langkah Evaluasi Anggaran Belanja : Langkah 1: Dapatkan dokumen Lampiran III rancangan Peraturan Daerah tentang APBDmengenai rincian APBD; Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: (a) DPRD, (b) Sekretariat DPRD, (e) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, (d) SKPKD(terutama pada pos : hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan), dan (e) SKPD (terutama pada pos : Pendidikan, Kesehatan, dan ke-PU-an); apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sejalan dengan prioritas program nasional.
a.Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur) pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan; Langkah 5: simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 sid 4 di atas.
1. 2.Evaluasi Anggaran Belanja
2. 3.Evaluasi Anggaran Pembiayaan. Evaluasi terbadap anggaran pembiayaan akan meliputi :
a.kepatuban pada peraturan perundang-undangan tentang jenis- jenis pembiayaan;
b.penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
c.penyajian informasi anggaran pembiayaan. Langkah8: Simpulkan catatan secara narasi atas langkab 1 sid 7 di atas. dan peraturan Perundang-undangan lainnya; Langkab 7: Teliti dan analisis apakab program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) telab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Standar Akuntansi Pemerintaban, Nomor 13 Keuangan Nomor 71Peraturan PemerintabDaerab, Lampiran II Tahun 2010 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Langkab 4: Teliti dan analisis babwa belanja sudab dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan piliban dan apakab ada anggaran beJanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya; Langkab 5: Teliti dan analisis mengenai apakab alokasi anggaran belanja urusan pendidikan, urusan kesebatan, urusan pekerjaan umum (infrastruktur), sejalan dengan prioritas dan kebijakan nasional; Langkab 6: Teliti dan analisis apakab terdapat kesalaban dan ketidaksesuaian penganggaran dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubaban Langkab 3: Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan asas kepatutan; Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang Pejabat pemerintah kabupatenj'kota.
d.Klarifikasidan Pembahasan Langkah 8: Simpulkan eatatan seeara narasi atas langkah 1 sid 7 di atas. Langkah 5: Pada saat evaluasi Perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Sebelumnya telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Langkah 6: Pada saat evaluasi perubahan APBD, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan (SILPA)Tahun Berjalan) telah digunakan seluruhnya; Langkah 7: Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (e) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan; pembentukan dana eadangan, dan lainnya telah ditetapkan dengan tertentu, seperti penyertaan modal, Peraturan Daerah; Langkah 4: Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan Langkah 3: Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan surplus; Langkah 1: Dapatkan dokumen Lampiran raneangan peraturan daerah tentang APBDmengenai rincian APBD; Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut; Langkah evaluasi pembiayaan : Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Laporan hasil evaluasi oleh Gubemur terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD berupa Keputusan Gubemur disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaterr/Kota dengan tembusan kepada :
a.Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta;
b.Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI di Jakarta;
c.Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang;
d.Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Laporan hasil evaluasi (LHE) terse but secara garis besar menyajikan informasi mengenai : (a)evaluasi atas kebijakan APBD/Perubahan APBD,dan (b)evaluasi atas substansi APBD/Perubahan APBD. Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan BupatijWalikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang clituangkan dalam Keputusan gubernur. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempumaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaterr/Kota dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
1. 4.Hasil Evaluasi ~- H. ALEXNOERDIN GUBERNURSUMATERASELATAN
b.Penyampaian laporan hasil evaluasi terse but meliputi Keputusan Gubernur dan informasi APBD kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Gubemur.
a.Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr/Kota tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri;
1. 5.Peiaporan GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…