DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, asas, prinsip dasar remunerasi, hak dan kewajiban, pemberian remunerasi, tim perumus sistem pemberian remunerasi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Siatem Rernunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2, Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1959 ten tang Pembentukan Daerab Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 70, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubab, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6736); 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telab beberapa kaIi diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6736); Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 24,TAHUN2022 TENTANG SISTEM REMUNERASIPADARUMAHSAKITUMUMDAERAHSITI FATlMAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, GUBERNURSUMATERASELATAN
5.Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RepubLik Indonesia tabun 2004 Nomor 116, Tambaban lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 len tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-l9) darr/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membabayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); I.Lt
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peru bah an atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Urnum Daerah [Berita Negara. RepubHkIndonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pola Tarif Nasional Rumab Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor6);
18.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor49); 19.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan,
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah dalam membcrikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Ilekaibilitas dalarn pola. pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Fleksibilitas adalah kelulasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalarn rangka memajukan kesejahteraan umum dan menceradaskan kehidupan bangsa.
7.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang berrnuru, berkesinambungan dan berdaya saing.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adaJah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGSISTEMREMUNERASI PADARUMAHSAKJTUMUMDAERAHSIT!FATIMAH.
20.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); Menetapkan di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan. telah baikmenyelcsalkan program pendidikan Kebidanan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17.Bidan adalah seorang perempuan yang
9.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
11.Remunerasi adalah irnbalan kerja yang diberikan dalam komponen rneliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
12.Pegawai profesional lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
13.Tarif Rumah Sakit adalah irnbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dan kegiatan peJayanan maupun kegiatan non peJayanan yang dibcrikan kepada pengguna jasa.
14.Aparatur Sipil Negara yang seJanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah .dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatirnah Provinsi Sumatera Selatan.
15.Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk daJam keJompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
16.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan t<SLt Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.asas, prinsip dasar remunerasi, hak dan kewajiban;
b.pemberian remunerasi dan bentuk remunerasi; dan
c.tim perumus sistem pemberian remunerasi.

(1)Maksud Peraturan Gubernur 1IU adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pegawai di RSUD.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka:
1. a.meningkatkan motivasi kerja;
2. b.meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
3. c.meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. 18.Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian], tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen], tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektrornedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik], tenaga keterapian fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisierr/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan Jingkungan. 19.Pelayanan Medis adalah peJayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga meclikdokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif,
  1. 20.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
  2. 21.Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesionaJ yang merupakan bagian integral dari pclayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
  3. 22.Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Profesional Lainnya.
  4. 23.Masa Kerja adalah lama bekerja seorang pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

(1)Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
(2)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerahjwilayah.
(3)Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.resiko kerja;
4. d.tingkat kegawatdaruratan;
5. e.jabatan yang disandang;dan
6. f.hasiljcapaian kinerja,
(4)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi Direktur mempertimbangkanfaktor:
1. a.ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
2. b.pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapatan;
4. d.kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan; dan
5. e.pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Rerrrunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

(1)Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian Remunerasi dari sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap pegawai rumah sakit yang telah melaksanakan rugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapat remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
1. a.Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Tetap yang diberikan berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap pegawai rumah sakit (Pay for Position). Besaran gaji, honorarium dan tunjangan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. b.Insentif dan /atau Jasa Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan kinerja pegawai, bersifat tunai berupa pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (Pay for Performance) dengan besaran insentif bersifat dinamis bergantung kepada pendapatan rumah sakit; dan Remunerasi
(2)ada!ah ada!ah
(1)Sistem Pemberian Remunerasi BLUD Rumah Sakit adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
(2)Komp1nen Pemberian Rernunerasi penge~Lmpokan jenis-jenis pemberian Remunerasi berdaSfrkan tujuan-tujuannya.
(3)Pengelbrnpokan jenis-jenis Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Setiap pegawai yang bekerja pada unit pelayanan Pusat Pendapatan atau Revenue Center sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif pelayanan Rumah Sakit harus bekerja secara optima! dan profesional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan produktif.
(4)Setiap pegawai yang bekerja pada unit penunjang (supporting) Pusat Pendapatan harus bekerja secara optima! dan profesional da!am mendukung pelayanan pada Pusat Pendapatan berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, SDM, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang cliperlukan. BABIII PEMBERlANREMUNERASI

BAB II

ASAS, PRINSIP DASAR REMUNERASI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Bentuk InsentiI dan / atau Jasa PeJayanan terbagi menjadi:

a.Jasa Langsung; dan
b.Jasa Tidak Langsung. kemampuan keuangan BLUD.

(4)Besaran gaji pejabat pengeloJa dan pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar upah minimum provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf2 InsentiI dan /atau Jasa Pelayanan Pasa19
(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
(2)Pemberian InsentiI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sarnpai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan operasionaJrumah sakit. ditentukan melalui kontrak dengan operasional dankebutuhanmemperhatikan berstatus profesional lainnya kesepakatan perjanjian tunjangan dan pensiun bagi ASN ketentuan peraturan perundang-
(1)Pemberian gaji, sesuai dengan undangan.
(2)Pemberian gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
(3)Pemberian tunjangan bagi pejabat pengclola yang
(4)Besaran remunerasi diberikan dan ditetapkan berdasarkan usulan pemimpin BLUDselaku Direktur dan diJaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pemimpin BLUD.
(1)Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi semua staf RSUD selain pejabat strukturaJ. keberlangsungan pelayanan di rumah sakit. Pasa1l3
(1)Jasa Tidak Langsung Struktural sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Direktur dan seluruh jajaran struktural rumah sakit termasuk unsur non manajemen lain yang ditetapkan oleh Direktur.
(2)Ketentuan distribusi Jasa Tidak Langsung Struktural diatur dan ditetapkan lebih lanjut rnelalui Keputusan Direktur berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit. Pasa! 14 keuangan dan sistem dengan perumus sakit berdasarkan rekomendasi tim pemberian Remunerasi rumah rnempcrtimbangkan kemarnpuan Paragfraf 1 Jasa Langsung Pasa! 11
(1)Jasa Langsung sebagaimana dimaksud dalam PasaI 10 huruf a diperuntukkan bagi Dokter Penanggung Jawab Pasien.
(2)Ketentuan distribusi Jasa Langsung diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi tim perumus sistem pemberian Remunerasi rumah sa kit dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit. Paragfraf2 Jasa Tidak Langsung Pasa! 12
(1)Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai rumah sakit.
(2)Jasa Tidak Langsung terdiri dari:
1. a.Jasa Tidak Langsung StrukturaI; dan
2. b.Ja.sa Tidak Langsung Seluruh Staf.
(3)Ketentuan distribusi Jasa Tidak Langsung diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur d./w! BABIV TIMPERUMUSSISTEMPEMBERIANREMUNERASI

Pasal 15

(1)Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi.
(2)Tim Perumus Sistem Pembcrian Remunerasi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.SKPDyang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profesi.
(3)Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(4)Ketentuan terkait pelaksanaan, tugas tim perumus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(2)Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf dihitung dengan menggunakan sistem Indeks yang terdiri dari:
1. a.indeks dasar;
2. b.indeks kompetensi;
3. c.indeks emergensi;
4. d.indeks resiko;
5. e.indeks posisi;
6. f.indeks kinerja; dan
7. g.indeks kerja tambahan.
(3)Seluruh staf dihitungjumlah totallndeks Individu yang merupakan penjumlahan dari nilai indeks tiap komponen yang dikalikan dengan bobot indeks.
(4)Jumlah perolehan Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf merupakan perkalian antara total Indeks lndividu dikali dengan Poin Indeks Rupiah.
(5)Poin Indeks Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)adalah hasil pembagian antara jumlah total rupiah perhitungan Jasa Tidak Langsung Seluruh Staf dibagi dengan total indeks individu seluruh staf.
(6)Pengaturan nilai dan rating Komponen Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. BERITA DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2-4; ~~' I:· S.A.SUPRlONO Diundangkan di Palembang pada tanggal 27 Olctob~ 2022 SEKRETARlS DAERAH / PROVINSI SUMATERA SELATAN, . Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Oktober 2022 / GUBERNUR SUMATERA SELA 4?- orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubemur iru dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.

Pasal 17

BABV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1)Sistem Pemberian Remunerasi untuk pengaturan lnsentif atau Remunerasi dievaJuasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila dipandang perlu.
(2)Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagairoana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Tim Perumus Sistem pemberian Remunerasi Rumah Sakit dan pertimbangan Direktur dengan memperhatikan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan rumah sakit dan keberlangsungan pelayanan di rumah sakit. ,. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…