DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025; meliputi: Ketentuan Umum; Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat; Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Presiden Nomor . 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13.Peraturan Gubemur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
14.Peraturan Gubemur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
15.Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
16.Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Sumatera Selatan.
6.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
12.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
13.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/ atau penggunaannya.
15.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
16.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau penggunaannya.
17.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
19.Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
20.Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
21.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/ atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak betwenang.
22.Hari adalah hari kerja.
23.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi se bagai bukti Legitimasi pengoperasian kendaraan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 2

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(3)Wajib PKB merupakan orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1)Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(3)Wajib Pajak BBNKB merupakan orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

(1)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dan Pasal 3 ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
(2)Objek PKB dan Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep,dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua; dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(3)Yang dikecualikan dari Objek PKB dan Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atau penyerahan atas:
1. a.kereta api;
2. b.Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. c.Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga- lembaga intemasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
4. d.Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas dan tenaga surya;
5. e.Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
6. f.Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.
(4)Objek PKB dan Objek BBNKB Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor diatas 7 (tujuh) gross tonnage untuk perikanan tangkap; dan
2. b.Kendaraan diatas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(5)Dikecualikan sebagai objek PKB dan objek BBNKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
1. a.Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
2. b.Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
3. c.Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
4. d.Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 gross tonnage; dan
5. e.Subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.
(6)Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Pasal 5

(1)Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan penyerahan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
1. a.untuk diperdagangkan;
2. b.untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
3. c.digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf intemasional.
(2)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 6

(1)Pemungutan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air dilakukan diluar pengaturan dalam Peraturan Perundang- undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
(2)Pendaftaran dan pendataan Kendaraan di atas air mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan laut.

Pasal 7

(1)Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
1. a.PKB; dan
2. b.BBNKB.
(2)Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atasjenis Pajak:
1. a.PKB; dan
2. b.BBNKB.
(3)Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/ atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
(4)Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB danBBNKB.
(5)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan gubemur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
(6)Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
(7)Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kendaraan di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Pasal 8

(1)Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
(2)Subjek PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai Alat Berat.
(3)Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai Alat Berat.
(4)Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
1. a.Alat Berat yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga intemasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
3. c.Kepemilikan dan/ atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Wajib PAB wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Pemerintah Provinsi melalui surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.
(2)Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
(3)Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat untuk:
1. a.Alat Berat baru 30 (tiga puluh) Hari sejak saat kepemilikan dan/ atau saat penguasaan;
2. b.Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhimya masa Pajak; dan
3. c.Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak datang ke Daerah tujuan.
(4)Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
1. a.jenis/merk;
2. b.type/model;
3. c.nomor produksi;
4. d.tahun pembuatan;
5. e.nomor mes1n;
6. f.nomor chasis/ nomor rangka;
7. g.faktur kendaraan atau bukti transaksi pembelian; dan
8. h.surat kepemilikan Alat Berat atau surat perjanjian sewa Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 10

( 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

a.NJKB; dan
b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2024.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga jual kendaraan tanpa adanya pembiayaan pengurusan dokumen dan Pajak atau harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
(5)Ketentuan mengenai NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gu bern ur ini.

Pasal 11

( 1) NJKB untuk usia kendaraan sebelum tahun 2024 ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebelumnya.

(2)Penyusutan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan umur kendaraan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan umur kendaraan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Kendaraan bermotor roda 2 (dua):
  1. 1.tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 1% (satu persen);
  2. 2.tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebesar 2% (dua persen);
  3. 3.tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 sebesar 3% (tiga persen); dan
  4. 4.untuk usia kendaraan sebelum tahun 1998 tidak dikenakan penyusutan NJKB.
2. b.Kendaraan bermotor roda 4 (empat):
  1. 1.tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 1% (satu persen);
  2. 2.tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebesar 2% (dua persen);
  3. 3.tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 sebesar 3% (tiga persen);
  4. 4.tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 sebesar 4% (empat persen); dan
  5. 5.untuk usia kendaraan sebelum tahun 1988 tidak dikenakan penyusutan NJKB.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…