DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum ,Hibah,Bantuan Sosial,Ketentua Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial,Monitoring dan Evaluasi,Pendaftaran Pengusulan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Sistem Berbasis Elektronik,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kexja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 24 Ta.hun 2007 Penanggulanga.n Bencana (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4723);
9.Undang-Unda.ng Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraa.n Sosial (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 9�w.1�,;-t"•�lr..U\ l?��Jsw� 1?,v;,J.?J_daD)b-lJ..wiaOJy.Lt'l c,tr-to.h�r811 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Unda.ng Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 17 Ta.hun 2013 tentang Organisasi Kemasyaral{atan (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5430);
12.Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Admnistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturiw Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalrun Anggaran Pendapatan dan Belanja �LlciCl'dlt' "U'dl.1"'""tin., "r<\nlnirScr.£3• ''h.."111:s'd) U'w.' q�,=-,-.,.hu-�.z.' dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERlAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARJ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da!am Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Provinsi Sumatera Sela.tan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Rencana Ke1ja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu] tahun yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
10.Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim RKPD adalah Tim yang dibentuk oleh Bappeda Provinsi Sumsel untuk menyusun Agenda Kerja, mengumpulkan data dan informasi, merumuskan dan menyajikan rancangan awal RKPD dan merumuskan rancangan akhir RKPD.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanal<an fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang clikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13.Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Progran1 dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, a.tau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14.Rekcning Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16.Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milli< Daerah, Sadan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidal< mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
17.Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
18.Risiko sosial adalah kejadian a.tau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alarr1, atau bencana alam yang jlka tidal< diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
20.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan da.na. a.tas beban pengeluaran DPA SKPD kepada. pihak ketiga.
21.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunal{an sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pera.ngka.t daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
23.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab atas pengusulan, evaluasi, penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan dan monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24.Na.skah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya. disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapata.n APBD.
25.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keua.ngan Daerah.
26.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Ke1ja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
27.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
28.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata.n yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan 1 (satu) a.tau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
29.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.hibah;
b.bantuan sosial;
c.ketentuan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pendaftaran, pengusulan dan evaluasi Hibah dan bantuan sosial melalui sistem berbasis elektronik.

BAB II

HIBAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan Hibah kepada:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah lainnya;
3. c.badan usaha milik negara;
4. d.badan usaha milik daerah;
5. e.badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
6. f.partai politik.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
(3)Hibah berupa uang sebagaimana dimal<sud pada ayat
(2)adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerilna Hibah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
(4)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
(5)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(7)Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada prograi.n, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
(8)Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatai.1 dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidal( wajib dan tidak mengikat;
3. c.tidal< terus menerus setiap tahun angga.ran, kecuali :
4. l.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidal( tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangai.1;
  2. 3.partai politik; dan/atau
  3. 4.ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
6. e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibcrikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
(2)Hibah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan untuk meneruskan Hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa sesuai dengan ketentuan undangan. peraturan perundang-
(7)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan atau lembaga : a . yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibcntuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
1. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur; atau
2. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyara.kat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyara.kat dan keberadaannya dia.kui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait scsuai dengan kewenangannya.
3. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(8)Hibah kepada organisasi kemasyaral<atan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan ha.k asasi manusia sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: -. 1 1 -
1. a.memiliki kepengurusan di daerab domisili; b . memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
2. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintab Provinsi dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi selaku pemberi Hibah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a . telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b . berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Provinsi; dan
1. c.memiliki sekretariat tetap di Provinsi. administrasi
(3)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruI f berupa pemberian bantuan keuangan kepada �t..l!i �i.•J..1r. 'JW.'i, wr..r.i.t.la..,;ia.t..kao.. k.J11:s.L di DPRD �an� penganggarannya dituangkan pada belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dapat menyampaikan usulan Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala Perangkat Daerah paling lambat sebelum RKPD atau sebelum Perubahan RKPD ditetapkan.
(2)Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya diperkenankan satu usulan tertulis yaitu berupa surat permohonan dan proposal Hibah.
(3)Kepala Perangkat Daerah sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan evaluasi terhadap usu!/ proposal Hibah tersebut dan apabila memenuhi ketentuan, dapat direkomendasikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 7

(1)Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mililc Daerah, badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
1. a.surat permohonan;
2. b.proposal; dan
3. c.kelengkapan dokumen administrasi.
(2)Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
1. a.Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk pemerintah pusat;
2. b.Kepala Daerah untuk pemerintah daerah lainnya;
3. c.direktur utaroa/ pimpinan/ sebutan lainnya untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. d.Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.proposal Hibah berupa uang: 1 . identitas dan alamat pengusul;
  1. 2.latar belakang;
  2. 3.maksud dan tujuan; dan
  3. 4.rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya.
2. b.proposal Hibah berupa barang/jasa: 1 . identitas dan alamat pengusul;
  1. 2.latar belakang;
  2. 3.maksud dan tujuan;
  3. 4.jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
  4. 5.volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
  5. 6.lokasi pemberian barang/jasa.

Pasal 8

(1)Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.proposal Hibah berupa uang: 1 . identitas dan alamat pengusul;
  1. 2.latar belakang;
  2. 3.maksud dan tujuan; dan
  3. 4.rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya.
2. b.proposal Hibah berupa barang/jasa:
  1. 1.idenlitas dan ala.mat pengusul;
  2. 2.latar belakang;
  3. 3.maksud dan tujuan;
  4. 4.jenis barang/ rincian pekerjaan jasa;
  5. 5.volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
  6. 6.lokasi pemberian barang/jasa.
(2)Dokumen administrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri dari:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/ pimpinan/ sebutan lainnya badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
2. b.fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau pengesahan/ penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.fotokopi surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;
5. e.fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
6. f.fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipcrsamakan. ti
7. g.surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermaterai cukup yang sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubemur ini; dan
8. h.salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah yang ada pada perangkat daerah yang bersangkutan baik berupa uang atau berupa barang/jasa dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi dan/ atau kelengkapan dokumen yang tidak sesuai ketentuan.
(2)Penelitian, evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat l rJ dilaklikan ctengan cara me·1akukan penelitian administrasi dan/atau peninjauan Japangan.
(3)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)hanya untuk hibah yang memerlukan penelitian fisik.
(4)Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Penelitian, evaluasi dan Verifikasi.
(5)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian hibah dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi yang ditandatangani oleh Tim dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
(6)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan di lokasi pengusul untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Penelitian evaluasi dan verifikasi.
(7)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi administrasi Hibah dan/atau berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat
(7)kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara ditandatangani.
(8)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan rekomendasi pengusulan Hibah atau surat penolakan permohonan Hibah paling lambat 2 (dua) hari ke1ja setelah hasil penelitian dan. verifikasi administrasi dan/atau berita acara peninjauan lapangan diterima dari Tim.
(9)Format laporan hasil penelitian dan verifikasi administrasi dan/atau berita acara peninjauan lapangan dan Format surat penolakan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Format 2.1, Format 2.2 dan Format 3 Larnpiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah membuat dan menyampaikan surat rekomendasi pengusulan Hibah berupa uang secara tertulis kepada Gubemur c.q Kepala Bappeda.
(2)Rekomendasi pengusulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau pengurangan atas usulan Hibah.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Rencana Anggaran Biaya atas rencana penggunaan Hibah sesuai nominal rekomendasi.
(4)Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) setelah berkoordinasi bersa.ma. Tim RKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan da.erah.
(5)Surat rekomendasi Kepala Perangkat Da.erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pa.da. a.ya.t (4) menjadl da.sa.r pencantuman alokasi angga.ran Hibah berupa uang dala.m rancanga.n RKPD a.tau rancangan Perubahan RKPD.
(6)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana. dimaksud pada a.yat (1) bertanggung ja.wa.b penuh secara. formil da.n ma.teril terhadap hasil penelitian dan verifikasi dan rekomenda.si a.tas usula.n pemberian Hibah.
(7)Format rekomenda.si sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Format 4.1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(_ll Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita aca.ra peninja.uan lapangan sebagaimana. dimal<sud dalam Pasal 9, Kepala Perangka.t Daerah membuat dan menyampaikan surat rekomendasi Hibah berupa. ba.rang/jasa secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala Bappeda.

(2)Surat rekomendasi sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.identitas penerima. Hibah barang/jasa;
2. b.jenis dan jumlah ba.rang/jasa;
3. c.Sta.nda.r Ha.rga Sa.tua.n atau Standar Satuan Pokok Kegiatan/ Analisis Standar Belanja/ sub kegiatan;
4. d.barang/jasa; dan
5. e.nominal.
(3)Dala.m hal Hibah berupa barang/jasa. mengguna.kan ha.rga satuan a.tau standar satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ma.ka dilampirkan dengan Rencana. Anggaran Bia.ya sebagai pembentuk Standa.r Harga Satua.n a.tau Standar Sa.tuan Pokok Kegiatan/ Analisis Standar Belanja.
(4)Standar Harga Satuan atas barang/jasa atau Standar Satuan Pokok Kegiatan/Analisis Standai: Belanja atas kegiatan/sub kegiatan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPKAD dalam penganggaran belanja Hibah berupa barang/jasa.
(5)Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi bersama Tim RKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(6)Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimal{SUd pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah berupa barang/jasa dalam rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD.
(7)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formil dan materil terhadap hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi serta rekomendasi atas usulan pemberian Hibah berupa barang/jasa.
(8)Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Format 4.2 Lampi.ran Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…