DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2022

Nomor: 25
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur pengenai pencabutan beberapa peraturan gubernur yang mengatur mengenai Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan paru dan memperhatikan kondisi Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk menggabungkan pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru dengan pelayanan paru pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YR.04.02/IIL4/2444/2022 tanggal 9 Juni 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemilik Unit Pelayanan Teknis dapat melakukan penggabungan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan menjadi bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan; "
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); Mengingat
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negare. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6634);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15.Peraturan Presiden Nomor77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahtm 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1213); 19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasilikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor21);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2l. Peraturan Daerah Nornor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor3);
22.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Se1atan Tahun 2012 Nomor49);
23.Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor43); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURANGUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANANMINIMAL RUMAH SAKlT KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN, PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANGPOLA TATA KELOLARUMAHSAKlTKHUSUS PARU PROVlNSI SUMATERA SELATAN,PERATURANOUBERNUR NOMOR 9 TABUN 2017 TENTANGTARIF PELAYANANRUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVlNSI SUMATERA SELATAN DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG UNIT PELAKSANATEKNlS DINAS RUMAH SAKlT KHUSUS PARU PROVINSTSUMATERASELATAN.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Gubernur di bawah ini:

a.Peraturan Gubemur Nomor 11. Tahun 2016 ten tang Standac Pelayanan Minimal Rurnah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
b.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Khusus Pam Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
c.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9); dan
d.Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 29); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1, maka:

a.pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan; dan
b.semua pembiayaan, perlengkapan, dan personil pada Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan beralih kepada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 24.Peraturan Gubemur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatirnah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18);
2. 25.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); SERlTA DAERAHPROVINS)SUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR 25) ~r'/ ( S.A.SUPRlONO Diundangkan di Palembang pada tanggal 27, Olctobe.:r:. 2022 SEKRETARISDAERAH PROVINSlSUMATERASELATAN, H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27, Ok ~obo.7:' 2022 GUSERNURSUMATERASELATAN, Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Sumatcra Selatan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 diJakukan setelah diundangkannya Peraturan Oubernur ini.
(2)Pelaksanaan dan pengalihan pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya manusia Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Oubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sebelum Peraturan Oubemur ini ditetapkan dan diundangkan serta sebelum adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Sclatan. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…