DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL berbasis baterai; rencana aksi percepatan penggunaan KBL berbasis baterai; kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; pemberian insentif; jenis dan persyaratan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang beroperasi; pembatasan penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil; perlindungan terhadap lingkungan hidup; kerja sama; peran serta masyarakat; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; sanski; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung terbangunnya sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan serta untuk mendukung kebijakan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi 'secara nasional , perlu mendorong percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor · 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); . '
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenLang Perlinclungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) scbagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tenta.ng Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Perubahan atas Peratura.n Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tenta.ng Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkuta.n Jala.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ten tang Angkuta.n Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
14.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4 3);
15.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan lnfrastruktur Pengisian Listrik Untuk kenda.raan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah diubal1 dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentru1g Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
19.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 29 sebagai1nana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Pro\rinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2017 Nomor 12); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRlK BERBASIS BATERAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, J,iringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaaI1r;ya.
8.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10.Energi Bersih adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas ala.m dan energi terbarukan.
11.Ba.tera.i atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
12.Motor Listrik adalah pera.la.tan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk mengha.silkan energi mekanik sebagai penggerak.
13.Stasiun Pengisia.n Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik untuk umum.
14.Stasiun Pengisian Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPLU a.dalah sarana penyedia. energi listrik yang dapa.t digunakan untuk pengisian energi listrik KBL Berbasis Ba.terai.
15.Uji Tipe KBL Berbasis Ba.terai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitia.n terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL yang berwenang Berbasis Ba.terai, sebelum KBL Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
16.Uji Berkala KBL Berbasis Baterai adalah pengujian Kendaraan Bermotor Listrik yang dilakukan secara berkala terhadap setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan.
17.Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmar adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranrnor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberia.n bukti registrasi dan identifikasi Ra.nmor, pengarsipa.n serta pemberia.n informasi. r - 6-
18.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19.Bea Balik Nan1a Kenda.raan Bermotor yang selanjutnya disingka.t BBNKB a.dalah pa.jak a.ta.s penyerahan ha!<: milik kendaraan bermotor sebaga.i a.kibat perjanjian dua pihal<: a.tau perbuatan sepihak a.tau kea.daan yang te1ja.di karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, a.tau pema.sukan ke dala.m badan usaha.
20.Limbah Ba.han Berba.haya. dan Beracun yang selanjutnya. disebut Limba.h B 3 ada.lah sisa suatu usa.ha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan da.lam negeri pada Barang, Jasa serta gabungan Barang dan Jasa. Pasa.12 Maksud pembentukan Peraturan Guben1ur ini sebaga.i pedoman bagi Pemerinta.h Provinsi dalam perumusan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan penggunaaan KBL Berbasis Batera.i secara efektif, efisien, dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya penggunaan KBL Berbasis Batera.i secara efektif, tertib dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi

a.a.rah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Batera.i; b . rencana aksi percepatan penggunaan KBL Berbasis Batera.i;
c.penguatan industri KBL Berbasis Batera.i di Provinsi; ct. penyediaaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Batera.i;
e.insentif;
f.jenis dan persyaratan KBL Berbasis Batera.i yang beroperasi;
g.pembatasan penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar fosil; h . perlindungan terhadap lingkungan hidup;
i.ke1ja saina; J. ti1n koordinasi Percepaatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai;
k.peran serta masyarakat;
1. 1.pendanaan; dan
m.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 5

(1)Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan untuk:
1. a.mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan b . mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Sumatera Selatan untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke KBL Berbasis Baterai.
(2)Strategi percepatan penggunaan Baterai dilakukan melalui: KBL Berbasis
1. a.kewajiban penggunaan KBL Berbasis Baterai pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap;
2. b.kewajiban bagi industri KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunal{an konten lokal;
3. c.pemberian insentif bagi pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai;
4. d.pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya;
5. e.pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sa.rana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f . pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai.

BAB III

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi menetapkan rencana aksi daerah untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
(2)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum untuk wajib menggunakan KBL Berbasis Baterai;
2. b.penetapan tahapan dan rencana aksi penggunaan KBL Berbasis Baterai bagi angkutan umum massal;
3. c.penetapan jenis dan besaran insentif bagi pemilik KBL Berbasis Baterai;
4. d.penetapan jenis dan besaran insentif/penghargaan bagi instansi dan badan usaha yang mendorong penggunaan KBL Berbasis Baterai;
5. e.penetapan jenis dan besaran insentif bagi industri yang berlokasi di provinsi untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya; dan
6. f.penetapan tahapan, strategi dan skenario pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan.
(3)Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai dan ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan BUMD berkoordinasi dengan BUMN, Pengelola Kawasan, Perusahaan Angkutan Umum, Produsen KBL Berbasis Baterai, dan lnduslri Pendukung lainnya menyusun rencana aksi tematik untuk percei;>atan Qenw.inaan KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
(2)Rencana Aksi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penetapan tahapan dan target waktu penggunaan KBL Berbasis Baterai;
2. b.penetapan standar penanganan daur ulang dan/atau pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasls Baterai; dan
3. c.permohonan jenis dan besaran insentif.
(3)Penyusunan rencana aksi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dokumen rencana aksi Tematik yang disusun oleh Tim Koordinasi Percepalan Penggunaan KBL Berbasis Baterai.
(4)Rencana aksi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGUATAN INDUSTRl KENDARAAN BERMOTOR LTSTRIK BERBASIS BATERA1

Pasal 8

(1)Percepatan KBL Berbasis Baterai didukung dengan pembangunan industri KBL Berbasis Baterai di Provinsi.
(2)Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai di Provinsi wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2019 sampai dengan 2023, TKDN minimum 40% (empat puluh per seratus); 2) tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum 60% (enam puluh per seratus); dan 3) tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum 80% (delapan puluh per seraLus).
2. b.untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut: 1) tahun 2019 sampai dengan 2021, TKDN minimum 35% (tiga puluh lima per seraLus); 2) tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum 40% (empat puluh per seratus); 3) tahun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum 60% (enam puluh per seratus); dan 4) tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum 80% (delapan puluh per seratus).
(3)Pembangunan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan sumber daya manusia lokal berbasis kompetensi dengan ketentuan:
1. a.mulai usaha menggunakan tenaga ke1ja lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah total tenaga kerja;
2. b.masa usaha di atas 5 (lima) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja; dan
3. c.masa usaha di atas 10 (sepuluh) tahun menggunakan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah total tenaga kerja.

Pasal 9

(1)Pelaku usaha KBL Berbasis Baterai wajib menjalin kerja sama dengan Sadan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lokal yang bersifat saling menguntungkan dengan melibatkan universitas/institusi riset dan inovasi di Provinsi. i
(2)Perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri wajib mendukung dru1 melakukan kerja sruna dengan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri.
(3)Pelaku Usaha Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Provinsi.
(1)Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian listrik , diberikan kemudahan untuk penyesuaian instalasi listrik bagi pelanggan listrik yang menggunakan KBL Berbasis Baterai serta pembangunan SPKLU /SPLU dan/atau tempat penukaran baterai di tempat umum.
(2)Kriteria sebagaimana dimal{sud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.mudah dijangkau oleh pemilik KBL Berbasis Baterai; b . disedial{an tempat parkir khusus SPKLU/SPLU;
2. c.memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan d . tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
2. b.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
3. c.kantor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; d . tempat perbelanjaan; dan
4. e.parkiran umum di pinggir jalan raya.
(4)Infrastruktur instalasi listrik privat berlokasi di:
1. a.kantor pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan b . hunian/perumahan.
(5)Penyediaan infrastruktur peng1s1an listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilal{sanakan oleh Sadan Usal1a Milik Daerah bidang energi dan/atau badan usal1a lainnya. - 1 1 -
(6)Penjualan tenaga listrik pada SPKLU/SPLU dapat di!al{Sanakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Milli{ Daerah bidang energi atau badan usaha lainnya.
(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif untuk mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi.
(2)lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
1. a.insentif fiskal; dan
2. b.insentif non-fiskal.
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberil{an kepada:
1. a.perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi. teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai;
2. b.perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan/atau komponen yang bersumber dari perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian Baterai;
3. c.perusahaan industri yang memenuhi total kandungan dalam negeri dan yang melalrukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
4. d.perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai;
5. e.perusahaan yang menyedial{ai1 penyewaan baterai (battery swap) sepeda motor listrik;
6. f.perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
7. g.perusahaan yang me!al{ukan pengelolaan limbah Baterai;
8. h.perusahaan yang menyediakan SPKLU/SPLU dan/atau instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk me!al{ukan pengisian listril{ KBL Berbasis Baterai; dan
  1. 1.insentif fiskal tarnbahan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN !NSENTIF Pasal 1 1

Pasal 12

lnsentif fiskal sebagaimana ayat (2) huruf a dapat pembebasan/ pengurangan BBNKB sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 13

dimaksud dalam Pasal 1 1 berupa pajak pemberian insentif PKB dan/atau ketentuan peraturan

(1)Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 1 1 ayat (2) huruf b dapat berupa:
1. a.pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu;
2. b.pembebasan pungutan parkir di SPKLU/SPLU;
3. c.sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai; dan/atau
4. d.pembinaan keamanan dan/atau penga.manan kegiatan operasional sektor industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/ atau produksi bagi perusahaan industri tertentu yang merupakan objek vital nasional;
(2)Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…