DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2022

Nomor: 26
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 26 TAHUN2022 TENTANG PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH PROVINSISUMATERASELATANTAHUNANGGARAN2022 GUBERNUR SUMATERA SELATAN Indonesia Nomor4028);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Aneaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistern Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik , .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noml?r 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peiaksanaan Tugas dan WewenangGubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2022.
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor4); Menetapkan Rp 10.426.397.636.784,00 ~ JumJah Belanja Daerah Setelah Perubahan b.Bertambah Rp9.766.471.031.458,OO Rp 659.926.605.326.00 (+)

a.Semula Rp 10.634.451.400.140,00 Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan
1. 2.Belanja Daerah Rp9.902.571.031.458,OO Rp 731.880.368.682.00 (+)
a.Semula
b.Bertambah Pasal 2 APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rpl0.128.771.031.458,00 bertambah sebesar Rp657.626.605.326,00 sehingga menjadi Rpl0.786.397.636.784,OO,dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Pendapatan Daerah Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Provinsi adalah ProvinsiSumatera SeJatan.
3. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. 3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
5. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. 6.Perubahan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. 7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. 8.Pedoman penyusunan APBDada1f-hpokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
10. 9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi Pegawai NegeriSipil dan PegawaiPernerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 1

·5· Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Burni dan Pertarnbangan Gas AlamjTambahan DBH- Minyak dan Gas Burni Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran VI6. Lampiran V5. Lampiran IV4. Lampiran III3. Lampiran II2.

Pasal 3

Uraian Iebih lanjut Psrubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi rnenurut Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek RpO,OO Rp20B.053.763.356,00 Rp360.000.000.000,OO (Rp2.300.000.000,OO)(-) RpI51.946.236.644,OO 2) Berkurang Jumlab Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan 1)Semula Rp226.200.000.000,OO 2) Berkurang (Rp74.253.763.356,OO)(-) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1)SemuJa Rp362.300.000.000,OO Diundangkan di Palembang pada tanggal 1 !{-OV&lJIo.:n: 2022 SEKRETARlSDAERAH t'i,-"R~MATE:SELATAN' S.A. SU~NO BERlTADAERAHPROVlNSISUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR26 .f1..H.HERMANDERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 :l:ev_b.olt· 2022 GUBERNURSUMATERASELATAN Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. PasalS Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDyang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 4

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

7.Lampiran VII Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. , . Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…