DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun. Diatur mengenai maksud, tujuan, Remunerasi, Tim Perumus Sistem Pemberian Remunerasi, Ketentuan Lain-Lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300); 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
19.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
20.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Ligkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan BLUD.
6.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan kesejahteraan umum bangsa. dalam rangka dan mencerdaskan memajukan kehidupan
7.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8.Pejabat Pengelola UPTD Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dari pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
9.Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dari keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan.
10.Pejabat Keuangan UPTD Laboratorium Ligkungan yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan UPTD Laboratorium Ligkungan yang menerapkan BLUD.
11.Pejabat Teknis UPTD Laboratorium Ligkungan yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada UPTD Laboratorium Ligkungan yang menerapkan BLUD. I ·✓ .. •
12.Pegawai UPTD Laboratorium Ligkungan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional lainnya yang diangkat dengan kontrak kerja dengan pemimpin UPTD Laboratorium Ligkungan untuk mendukung kinerja UPTD Laboratorium Ligkungan sesuai kebutuhan UPTD Laboratorium Ligkungan yang menerapkan BLUD.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
14.Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
15.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
16.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, dan Pegawai.
17.Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar ga31, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
18.Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.

Pasal 2

Mak.sud Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bertugas di UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan kepada masyarakat;
b.menjamin kesejahteraan Pegawai;
c.meningkatkan kinerja Pegawai;
d.meningkatkan loyalitas Pegawai terhadap instansi;
e.tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
f.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang bertugas di UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 4

( 1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.

(2)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, kesetaraan, kepatuhan, kewajaran serta mempertimbangkan prms1p kinerja dan kemampuan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan.
(3)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.risiko kerja;
4. d.tingkat kegawatdaruratan;
5. e.jabatan yang disandang; dan
6. f.hasil capaian kinerja.
(4)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
(5)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), penetapan remuneras1 bagi pem1mp1n UPTD Laboratorium Lingkungan, mempertimbangkan faktor:
1. a.ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
2. b.kemampuan pendapatan; dan
3. c.kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 6

(1)Proporsi pemanfaatan pendapatan UPTD Laboratorium Lingkungan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan, dengan memperhatikan:
1. a.kecukupan untuk memenuhi biaya operasional dan investasi minimal 56% (lima puluh enam persen); dan
2. b.kecukupan untuk memenuhi biaya pegawai maksimal 44% (empat puluh empat persen). I ·✓
(2)Pendapatan UPTD Laboratorium Ligkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai Belanja UPTD Laboratorium Ligkungan, terdiri atas:
1. a.belanja operasi; dan
2. b.belanja modal.
(3)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa.
(4)Pengelolaan biaya operasional dan biaya kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan UPTD Laboratorium Ligkungan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1.Remunerasi diberikan kep ad a Pejabat Pengelola, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
2.Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan remuner asi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
3.Remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

a.gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
b.tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
c.insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar g aji; dan
d.bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar g aji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
e.pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/ atau
f.p ensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pasal 8

( 1) Pejabat Pengelola menerima remunerasi yang meliputi:

a.bersifat tetap berupa gaji;
b.bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan Bonus atas prestasi; dan
c.pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Profesional Lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

(2)Pegawai menerima remunerasi meliputi:
1. a.bersifat tetap berupa gaji;
2. b.bersifat tambahan berupa insentif dan Bonus atas prestasi; dan
3. c.pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Profesional Lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(3)Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Pemberian remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari professional lainnya diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD Laboratorium Ligkungan dengan memperhatikan:
1. a.tanggung jawab;
2. b.jabatan; dan/atau
3. c.masa kerja.

Pasal 9

(1)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan UPTD Laboratorium Lingkungan.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan.
(3)Besaran Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 10

(1)Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai UPTD Laboratorium Lingkungan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan.
(2)Pemberian Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
1. a.capaian kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
2. b.peningkatan pendapatan;
3. c.peningkatan kepuasan pelanggan; dan
4. d.peningkatan capaian standar pelayanan minimal.
(3)Besaran Pemberian Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 11

(1)Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2)Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan;
2. b.honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
3. c.honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin UPTD Laboratorium Lingkungan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…