DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian sistem kerja antara Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur 17. Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Negara tentang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
18.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10.Tim Kerja adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan sistem kerja pada Perangkat Daerah.
11.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman ten tang fenomena alam dan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/ atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
14.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/ atau proses produksi yang lebih baik dan/ atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
15.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
16.Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi, dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
17.Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
18.Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/ atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19.Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
20.Inovasi adalah hasil pemikiran, pengembangan, pengkajian, dan/ atau yang mengandung unsur kebaruan penelitian, penerapan, dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/ atau sosial.
21.Difusi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/ atau promosi ten tang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
22.Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
23.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
24.Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah jenis pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
25.Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah tenaga pengajar dan tenaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan/ sekolah.
26.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum.
27.Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK adalah satuan pendidikan menengah kejuruan. yang selanjutnya pendidikan jenjang
28.Pejabat Flingsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
29.Kelompok Jabatan adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
30.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
31.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
32.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
33.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2.Ketentuan Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai beriku t:
3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

BRIDA

Pasal 17

(1)BRIDA merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Provinsi.
(2)BRIDA dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

( 1) Susunan organisasi BRIDA terdiri dari:

a.kepala badan;
b.sekretariat;
c.kelompok jabatan fungsional pelaksana; dan d . UPTB. dan jabatan

(2)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi: a . sekretariat;
1. b.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana; dan
2. c.UPTB. jabatan
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.subbagian umum dan kepegawaian; dan b . kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(4)Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Provinsi di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b.penyusunan kelembagaan, perencanaan, program, dan sumber daya anggaran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan lnovasi di Provinsi;
e.pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi;
f.pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
g.koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Provinsi;
h.koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
1. 1.pelaksanaan administrasi badan; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2)huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.

8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi yang berpedoman pada nilai Pancasila; b . merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
c.pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
d.pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
e.pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 9.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

a.melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset;
b.melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
c.melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset;
d.melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi;
e.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 10.Ketentuan Paragraf Ketiga sampai dengan Paragraf Keenam yang terdiri atas Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 dihapus.
2. 11.Diantara Pasal SOB dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal SOC, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal SOC

(1)Pada BRIDA dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
1. a.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana lainnya.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki pengelompokan substansi, meliputi:
1. a.substansi program, yang mempunyai tugas:
  1. 1.melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
  2. 2.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. b . substansi keuangan, yang mempunyai tugas:
  3. 1.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset; dan
  4. 2.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki pengelompokan substansi, meliputi: a . substansi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi, yang mempunyai tugas:

1.pelaksanaan pembinaan kebijakan, fasilitasi, dan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kerja sama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
3.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi;
4.pemantauan dan evaluasi Pengembangan, penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi;
5.koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi; dan
6.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b.substansi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Provinsi, yang mempunyai tugas:
1. 1.pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Invensi dan Inovasi di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. 2.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Invensi dan Inovasi, kerja sama Invensi dan Inovasi, serta kemitraan Invensi dan Inovasi di Provinsi;
3. 3.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Invensi dan Inovasi, kerja sama Invensi dan Inovasi, serta kemitraan Invensi dan Inovasi di Provinsi;
4. 4.pemantauan dan evaluasi Invensi dan Inovasi di Provinsi; 5 . pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
5. 6.koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Provinsi; dan
6. 7.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(5)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada BRIDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari J abatan Fungsional dan J abatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Sistem kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kerja penyederhanaan birokrasi.

12.Ketentuan Pasal 53 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Gubernur melaksanakan penerapan sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. r I

14.Ketentuan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diubah sehingga menjadi sebagairnana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2025 SEKRETARIS D RAH PROVINS! SUMATE SELATAN, Ditetapkan di Palembang padatanggal 11 Agustus 2025 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 29 LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN I KEPALA BADAN I I SEKRETARIS II I I I I KEWMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN UMUM FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN DAN KEPEGAWAIAN JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA I KELOMPOK JABATAN I U PTB I FUNGSI ONAL DAN JABATAN PELAKSANA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H . HERMAN DERU

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

BRIDA

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 55

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

BRIDA

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 55

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022