DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok yang diatur antara lain mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Pasal 1, 6 dan 7.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan tarif layanan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan ·_rd'.f1-g Tr1e'IW;lcCpAW1 'i'tJrci. ?..,wge}&,'o.?.T, K�·.:.wq,w, �w. Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
b.bahwa Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaiar1 terhadap beberapa ketentuan serta jenis dan besaran tarif layanan yang berlaku sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatcra Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia J':lomor 4355); . 2.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5 3 40\,:,
5.Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ba.rang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
12.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat TV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill, Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47);
13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebaga.imana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
15.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
16.Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
17.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TARlF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Ke1ja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencar1 keuntungan, dan dalam melakukan kegiat.annya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat BPSDMD, adalah Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (PPK-SLUD).
6.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDMD, adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daera.h, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
10.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis layanan pada BPSDMD.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.layanan kediklatan; dan
2. b.layanan non kediklatan.
(3)Struktur, besaran, dan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tarif Jayanannya belum diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sambil menunggu penetapan Gubernur dapat diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan/atau ditetapkan tarif sementara oleh Kepala BPSDMD atas persetujuan tertulis Gubernur.
(5)Terhadap kegiatan diklat teknis dan/atau diklat fungsional yang memerlukan kegiatan orientasi lapangan maka perhitungan biaya dapat disesuaikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kepala BPSDMD bertanggung jawab terhadap basil atau akibat dari penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta dalam pelaksanaannya dikoordinasil<an dengan PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pengguna jasa layanan dan/atau penJamm dapat mengajukan keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan kepada Gubernur melalui Kepala BPSDMD sesua1 ketentuan peraturan perundang-unda.ngan.
(2)Gubernur dapat mengabulkan atau menolak pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan.
(3)Pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif layanan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(l) Pendapatan basil layanan pada BPSDMD dapat dimanfaatkan sebagai jasa, biaya, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2018 NOMOR 27 H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 2~ Jal1u:a.ri 2018 SEKRETARlSDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, -=H. ALEXNOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2, JOUluari 2018 GUBERNURSUMATERASELATAN, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pasal II

5.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPSDMD. dto dto H. ALEX NOERDIN NO 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN. TARIF LAYANAN BADAN PENGEMBAfiGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI stffilATERA SELATAN JENIS LAYANAN BESARAN TARIF DURASI K.ETERANGAN (Rp) PELAKSANAAN 2 3 4 5 LAYANAN KEDIKLATAN Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. Ill 1.000.000 2 Hari Per orang, tidak diasramakan Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tk. JV 750.000 2 Hari Per orang, tidak diasramakan Diklat Kepemimpinan Tk. II 30.261.000 101 Hari Per orang, diasramakan Diklat Kepemimpinan Tk. rn 22.000.000 98 Hari Per orang, diasramakan Diklat Kepemimpinan Tk. IV 20.000.000 103 Hari Per orang, diasramakan Pelatihan Dasar CPNS (Diklat Terintegrasi bagi CPNS) 9.296.000 113 Hari Per orang, diasramakan Go!. I, 11, dan III Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II, dan III Kategori 1 dan 2 2.242.000 7 Hari Per orang, diasramakan Uji Kompetensi dan Sertiftkasi 4.500.000 3 Hari Per orang, diasramakan Diklat Penyusunan Perangkat Pembelajaran 7.500.000 6 Hari Per orang, diasramakan Pemerintahan Dalam Nee:eri (P2PDNl Uji Asesor Kompetensi 2.500.000 1 Hari Per orang, diasramakan . 2 - 1 2 3 4 5 11 Diklat Asesor Kompetensi 7.500.000 5 Hari Per orang, diasramakan 12 Diklal Management of Training (MOT) 7.500.000 9 Hari Per orang, diasrarnakan 13 Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Pola 150 JP 7.845.000 15 Hari Per orang, diasrarnakan 14 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000 5 Hari Per orang, diasramakan 15 Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan 5.900.000 7 Hari Per orang, diasramakan 16 Diklat Teknis Pengembangan Kewirausahaan dengan 10.900.000 11 Hali Per orang, diasramakan Observasi Lapangan (OL) 17 Seleksi Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera 1.200.000 2 Hari Per orang, tidak diasramakan Selatan 18 Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan 8.000.000 3 Bulan Per orang, diasramakan 19 Diklat Caton Kepala Sekolah Provinsi Sumatera Selatan 11.000.000 dengan Observasi Lapangan (300 JP) 3 Bulan Per orang, diasramakan 20 Diklat Alih Jenjang Bidan Terampil ke Ahli 4.500.000 8 Hari Per orang, diasramakan 21 Diklat Alih Jenjang Bidan Terarnpil ke Ahli dengan 10.000.000 Observasi Lapangan (OL) 12 Hali Per orang, diasramakan 22 Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terarnpil ke Ahli 4.500.000 8 Hari Per orang, diasramakan 23 Diklat Alih Jenjang Perawat Tingkat Terampil ke Ahli 9.500.000 dengan Observasi Lapangan (OLJ 12 Hari Per orang, diasramakan 24 Diklat Jafung Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) 4.500.000 8 Hari Per orang, diasramakan 25 Diklat Jafung Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM) 10.000.000 dengan Observasi Lapangan (OL) 12 Hari Per orang, diasramakan 26 Bimbingan Teknis 3.500.000 3 Hari Per orang, diasramakan • 3 . 1 2 3 4 5 2 7 Outbound 100.000 1 Hari Per orang, belum termasuk tempat dan makan 200.000 1 Hari Per orang termasuk tempat, makan dan instruktur 28 Seminar/ Workshop . 1 Hari 500.000 1 Hari Per orang, tidak diasramakan . 2 Hari 1.000.000 2 Hari Per orang, tidak diasramakan 29 Training of Trainer (TOT) Substansi Diklat Kepemimpinan 8.500.000 Tinakat III dan IV 10 Hari Per orang, diasramakan 30 Training of Trainer (TOT) Pelatihan Dasar Prajabatan 6.500.000 6 Hari Per orang, diasramakan 3 1 Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Lanjutan 14.500.000 16 Hari Per orang, diasramakan 32 Diklat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Menengah 13.500.000 15 Hari Per orang, diasramakan 33 Diktat Widyaiswara Berjenjang Tingkat Tinggi 13.000.000 12 Hari Per orang, diasramakan 34 TOT Asesor Calon Kepala Sekolah 4.000.000 5 Hari Per orang, diasramakan 35 Diktat Bendahara (Non OL) 5.500.000 6 Hari Per orang, diasramakan 36 Diklat Bendahara (OL) 11.000.000 10 Hari I Per orang, diasramakan 37 Diklat Penguatan Calon Kepala Sekolah ( 7 1 JP) 7.500.000 7 Hari Per orang, diasramakan 38 Diklat Penguatan Pengawas Sekolah (61 JP) 7.000.000 7 Hari Per orang, diasramakan 39 Diklat Calon Kepala Sekolah Tambahan (30 JP) 4.000.000 4 Hari Per orang, diasramakan 40 Seleksi Diklat Calon Pengawas Sekolah 1.200.000 2 Hari Per orang, tidak diasramakan 4 1 Diklat Calon Pengawas Sekolah (Non OL) 8.000.000 2,5 Bulan Per orang, diasramakan 42 Diklat Calon Pengawas Sekolah (OL) 12.000.000 2,5 Bulan Per orang, diasramakan 43 Diklat Pemadam Kebakaran (Damkar) 7.000.000 8 Hari Per orang, diasramakan 44 Diklat TOT Master Trainer (MT) (70 jp) 5.000.000 7 Hari Per orang, diasramakan . 4 . 1 2 3 4 5 45 Diklat Pimpemdagri JPT Pratama 24.852.500 25 Hari Per orang, diasramakan (236 jp) 46 Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator 19.303.250 27 Hari Per orang, diasramakan (244 jp) 47 Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas 18.412.500 30 Hari Per orang, diasramakan (265 iPl 48 TOT Diklat Pimpemdagri 6.600.000 1 1 Hari Per orang, diasramakan 49 TOF Diklat Pimpemdagri 4.200.000 5 Hari Per orang, diasramakan 50 Diklat Teknis dan Fungsional Lain-Lain 3.420.000 4 Hari Per orang, tidak diasramakan 3.700.000 4 Hari Per orang, diasramakan 3.850.000 5 Hari Per orang, tidak diasramakan 4.200.000 5 Hari Per orang, diasramakan 4.180.000 6 Hari Per orang, tidak diasramakan 4.600.000 6 Hari Per orang, diasramakan 4.510.000 7 Hari Per orang, tidak diasramakan 5.000.000 7 Hari Per orang, diasramakan 4.840.000 8 Hari Per orang, tidak diasramakan 5.400.000 8 Hari Per orang, diasramakan 5 . 1 70.000 9 Hari Per orang, tidak diasramakan 5.800.000 9 Hari Per orang, diasramakan 5.500.000 10 Hari Per orang, tidak diasramakan 6.200.000 10 Hari Per orang, diasramakan tlD ~ I/) .... 0 .... d:: ('t) \() 0 ..... ..... Gi ..... ..t S'C S 'C 8'~ ,_ (IJ ,_ (IJ ]:I: C/):I: 'iii :I: .!<: ~ (Ij (IJ ::E ;;E ::E 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II) ('t) <t to- N ...... g> '_ ~._ s Q) N Z It) ;:s ~ ~ ..E; - - §Q ;::: ~ :E (IJ tlD ,_ Z (IJ I:: .... ~ ..... Q) 0 Q) '-l (IJ A. (j c C/) '3z (IJ ~ Q) Q) ::s ill C/) ~ C/) ~C/) (IJ (IJ (IJ (IJ 0 ;:l ...., Gi Gi ..... ~

0...., ~ ::.: (IJ ] .!<: .!<: (IJ >- ;::: rJJ rJJ rJJ C/) :5 ,- 8!. (IJ 0 0 • 0 ...., ... ill ..... N ('t) . '".

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7A

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7A

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017