DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air; meliputi: Ketentuan Umum; Pembebasan Tunggakan atas Pokok Serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air; Pendaftaran; Penetapan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; Batas Waktu Pelaksanaan Pembebasan Tunggakan dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung upaya pemulihan, perbaikan iklim usaha dan peningkatan daya beli masyarakat akibat menurunnya stabilitas ekonomi secara global, serta upaya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi perlu memberikan insentif pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.bahwa pemberian insentif pajak berupa keringanan, pembebasan, pengurangan dan/ atau penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/ atau objek pajak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 10.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 ten tang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204); 14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3); 16.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5); 17.Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74); 18.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan GuberJur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas P raturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembe tukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12); 19.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4); 20.Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 25; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN TUNGGAKAN ATAS PO KOK SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7.Penetapan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang dibayar.
8.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipu ti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, instansi pemerintah yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.
11.Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek PKB adalah semua Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, Badan, instansi pemerintah yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.
12.Subjek Pajak Kendaraan di Atas Air selanjutnya disebut Subjek PKAA adalah orang pribadi, Badan, dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan di Atas Air dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (Tujuh) Gross Tonnage untuk perikanan tangkap.
13.Objek Pajak Kendaraan di Atas Air selanjutnya disebut Objek PKAA adalah semua Kendaraan Bermotor di Atas Air dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (Tujuh) Gross Tonnage untuk perikanan tangkap yang dimiliki oleh orang pribadi, Badan, dan/ atau beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14.Aplikasi SIGNAL adalah aplikasi yang digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online tingkat nasional.
15.Proses Teliti Ulang (PKB Tahunan) adalah pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Kendaraan Bermotor sebagai kontribusi terhadap negara khususnya pendapatan daerah.
16.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

PEMBEBASAN TUNGGAKAN ATAS POKOK SERTA SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 2

(1)Pembebasan tunggakan atas pokok PKB dan pembebasan sanksi administratif diberikan kepada Subjek PKB atas Objek PKB yang terlambat dilakukan pembayaran PKB pada saat jatuh tempo Tahun Pajak termasuk keterlambatan pembayaran PKB pada tahun tahun Pajak sebelumnya.
(2)Subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan pembayaran pokok PKB 1 (satu) Tahun Pajak.
(3)Pembebasan tunggakan atas pokok PKB dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1)Pembebasan tunggakan dan pokok Pajak Kendaraan di Atas Air serta Sanksi Administratif diberikan kepada Subjek PKAA atas Objek PKAA.
(2)Pembebasan tunggakan dan pokok Pajak Kendaraan di Atas Air serta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Tahun Pajak 2025 dan tahun tahun Pajak sebelumnya.
(3)Pembebasan tunggakan atas pokok PKAA dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa mekanisme pendaftaran.

BAB III

PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1)Pembebasan tunggakan atas pokok PKB dan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan dan pembayaran dapat dilaksanakan secara langsung di Kantor Pelayanan Samsat atau melalui Aplikasi SIGNAL.
(3)Waktu pendaftaran, penetapan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pada Kantor Pelayanan Samsat :
  1. 1.Pukul 08.00 WIB - 14.30 WIB (senin - jumat); dan
  2. 2.Pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB (sabtu).
2. b.pada Aplikasi SIGNAL Pukul 00.00 WIB - 23.59 WIB (setiap Hari).
(4)Pendaftaran, penetapan dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya untuk Proses Teliti Ulang (PKB Tahunan).

BAB IV

BATAS WAKTU PELAKSANAAN PEMBEBASAN TUNGGAKAN DAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1)Pembebasan tunggakan atas pokok PKB dan pembebasan sanksi administratif diberikan kepada Subjek PKB atas Objek PKB dilaksanakan terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan 17 Desember 2025.
(2)Terhadap kendaraan bermotor yang melakukan proses mutasi masuk batas waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 8 Desember 2025.
(3)Terhadap kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(4)Proses pendaftaran Objek PKB merupakan proses yang dilaksanakan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Pasal 6

Pembebasan tunggakan dan pokok Pajak Kendaraan di Atas Air serta Sanksi Administratif yang diberikan kepada Subjek PKAA atas Objek PKAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan 17 Desember 2025. BABV

Pasal 7

( 1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan PKB sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran/penyetoran, mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.

(2)Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah melakukan pembayaran PKB sebelum Peraturan Gubemur 1n1 diundangkan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 17 Agust s 2025 SEKRETARIS D RAH PROVINS! SUMAT Ditetapkan di Palembang pada tanggal 13 Agustus 2025 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 30

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBEBASAN TUNGGAKAN ATAS POKOK SERTA SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 2

Pasal 3

PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

BATAS WAKTU PELAKSANAAN PEMBEBASAN TUNGGAKAN DAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBEBASAN TUNGGAKAN ATAS POKOK SERTA SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 2

Pasal 3

PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

BATAS WAKTU PELAKSANAAN PEMBEBASAN TUNGGAKAN DAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023