DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2018

Nomor: 28
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Pembentukan, Kedudukan Dan Tugas UPTD di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Susunan organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai, Uraian tugas dan fungsi UPTD, Kelompok Jabatan Fungsionai, kepegawaian, keuangan, dan tata kerja UPTD. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubemur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dllantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasionaJ dan kegiatan teknis penunjang di bidang tieng_elolaan sumber daya air wilayah Sungai Musi dan wilayah Sungai Sugihan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan; Menetapkan - 2-

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka.t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara l?�?J��Jk. T.�iir.w&VR. �WR.'.: �7.81;,
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lerobaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6.Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 44); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. 3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
4. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksana.kan kegiatan teknis operasional dan/a tau kegiatan teknis penunjang •'i!�!';!C,t;:,.'�')9.d.2....l1i,;1,,lSuPf'0.'7tlr.>.!aa.n�<;i1.rnbf"r _ DAVJI Air Provin si Sumatera Selatan.
6. 7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
7. 8.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi yang selanjutnya disebut UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
8. 9.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan yang selanjutnya disebut UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
9. 10.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. 11.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua} UPTD di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi, Kelas A; dan
2. b.UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan, Kelas A. wilayah kerja sebagai berikut:
3. a.UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi dengan wilayah kerja meliputi daerah aliran Sungai Musi yang berada di wilayah Kota Lubuk Linggau, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Ogan Ilir dan sebagian Kabupaten Musi Banyuasin; dan
4. b.UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan dengan wilayah kerja meliputi daerah aliran Sungai Sugihan, Sungai Mesuji, Sungai Banyuasin yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagian Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Ogan Komering llir.

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengembangan, pendidikan, pelayanan, konservasi dan peJestarian sesuai dengan masing-masing wilayah kerja.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi Kelas A terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Hidrologi;
4. d.Seksi Operasional; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Musi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan Kelas A terdiri dari
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Hidrologi;
4. d.Seksi Operasional; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPTD BPSDA Wilayah Sungai Sugihan Kelas A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tata laksana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Provinsi yang meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk berbagai keperluan, sungai, waduk, danau, situ, embung, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, perlindungan pantai, muara dan delta.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
b.pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
c.pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Hntas kabupaten/kota;
d.pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota;
e.pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; f . pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas

a.melaksanakan urusan umum dan hubungan masyarakat;
b.melaksanakan pengelolaan administrasi umum seperti surat menyurat, rumah tangga dan lain-lain;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e.melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
f.merencanakan program dan kegiatan;
g.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
h.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Hidrologi mempunyai tugas:
1. a.mengerjakan perencanaan, pembinaan, pengkoor- dinasian dan pengawasan kegialan hidrologi;
2. b.mengerjakan penyiapan kebijakan hidrologi;
3. c.mengerjakan perencanaan jaringan hidrologi;
4. d.mengerjakan pengkoordinasian kegiatan hidrologi pada satuan wilayah sungai;
5. e.mengerjakan pembinaan, pengoperasian dan pemeHharaan jaringan hidrologi; f . mengerjakan pengelolaan data dan informasi hidrologi;
6. g.mengerjakan penyiapan sumber air dan kebutuhan air; -8 -
7. h.merencanakan program dan kegiatan;
  1. 1.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana; J. melakukan penilaian sasaran k:inerja pelaksana; dan
8. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Operasional, mempunyai tugas :
1. a.mengerjakan pelaksanakan pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana serta pengendalian dan pengamanan dalam wilayah kerja;
2. b.mengerjakan penyiapan bahan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana sumber daya air;
3. c.mengerjakan penyiapan bahan kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan prasana sumber daya air;
4. d.mengerjakan penyiapan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
5. e.mengerjakan penyiapan kelestarian air dan sumber air; f . melaksanakan pemberian rekomendasi terkait 1zm pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
6. g.merencanakan program dan kegiatan;
7. h.memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  1. 1.melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan J· melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…