DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; struktur anggaran; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; piutang dan utang/pinjaman; investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit; penyelesaian kerugian; pelaporan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tinl!,kat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); (\1.-
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363); f1.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Serbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indoensia Tahun 2013 Nomor 1425);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142); Keuangan Republik
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
18.Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
19.Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 60);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintahan. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai lleksibilitas dalaro pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
11.Anggaran selanjutnya Pendapatan disingkat dan APBD Belanja adalah Daerah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13.Rencana kerja dan Angga.ran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya djsingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan angga.ran.
15.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
18.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dae.rah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, aclalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk roenerapkan prakte k -praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masya.rakat clalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. f1.-
19.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
21.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk meroperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan masyarakat.
23.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
24.Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP, adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan atau pembiayaan berupa uang yang digunakan langsung.
25.Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP2BP, adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan atau pembiayaan berupa uang berdasarkan SP3BP.

Pasal 2

(l) Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pengelolaa.n keuangan BLUD di Lingkunga.n Pemerintah Provinsi.

(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastia.n hukum dalam pengelolaan keuangan BLUD; dan
2. b.mengoptimalkan pengelolaa.n keuangan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.struktur anggaran;
b.perencanaan dan penganggaran;
c.pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d.piutang dan utang/pinjaman;
e.investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit; f . penyelesaian kerugian; dan
g.pelaporan dan pertang,,,<>ungjawaban.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD , terdiri atas

a.pendapatan BLVD;
b.belanja BLUD; dan
c.pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bersurnber dari:

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.APBD; dan e, lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

(1)Pendapatan BLVD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa irnbalan yang diperoleh darijasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan BLVD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pernberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. �
(4)Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(5)Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ben1pa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6)Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapata.n bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

Pasal 7

(1)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2)Unit usaha sebagairoana dimaksud merupakan bagian dari BLVD pada ayat (1) melakukan pengembangan mengoptimalkan sumber mendukung kegiatan BLVD.

Pasal 8

yang layanan pendanaan bertugas dan untuk

(1)Pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLVD sesuai RBA, kecuali yang berasaJ dari hibah terikat.
(2)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
(3)Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sesuai tujuan pemberian hibah dan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLVD sebagaimana tercantum dalam naskah hibah. perjanjian

Pasal 9

(1)Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b terdiri atas:
1. a.belanja operasi; dan
2. b.belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga; dan
4. d.belanja lain-lain.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
(4)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat { l ) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:
1. a.belanja tanah;
2. b.belanja peralatan dan mesin;
3. c.belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
4. d.belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

(1)Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf c terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan b . pengeluaran pembiayaan.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau penge!uaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sisa Jebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; �
2. b.divestasi; dan
3. c.penerimaan utang/pinjaman.
(4)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a . investasi; dan
1. b.pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur anggaran BLUD diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…