DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangna Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025; meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Keringan dan/atau Pengurangna Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025; Jangka Waktu; Pendanaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemberian keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
10.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
11.Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

Pasal 2

( 1) Pemberian Keringanan dan/ atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi dimaksudkan agar beban wajib pajak ekuivalen dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku pada tahun sebelumnya.

(2)Besaran Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.sebesar 9% (sembilan persen) atas dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor kepemilikan Pribadi atau Badan;
2. b.sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) atas dasar pengenaan PKB untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, Pemerintah dan Pemerintah Daerah/Desa;
3. c.sebesar 24% (dua puluh empat persen) atas dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang; dan
4. d.sebesar 20% (dua puluh persen) atas dasar pengenaan BBNKB.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Pemberian Keringanan dan/ atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung saat diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/ atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 bersumber dari :

a.APBD; dan/ atau
b.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

(1)Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/ atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala UPTB menyusun laporan pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan pembayaran PKB dan BBNKB sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran/penyetoran, mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 4 Agustus 2025 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. HERMAN DERU Diundangkan di Palembang pada tanggal 1 4 Agustus 2025 SEKRETARIS AERAH PROVINS! S ERA SELATAN, BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 31

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pasal 3

PENDANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pasal 3

PENDANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023