1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo esia Tahun I 945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 te-ntang Pembentukan Dae:
r ah Tingkat I Sumatera Selatan (:' mbaran Negara Republik Indo. esia Tahun 1959 Nom:0r 70� Tam.bah.an Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor I 814) ;.
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang S'stem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.ndang-Undang Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5� Tambahan Lembaran Negara RepCLblik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-U dang Nomor 12 Tah 2011 tentang Pembe tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82� Tambahan Lembaran Negara Rept1blik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana te :ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Repubr Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pend.dikan 1'inggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemha.ran Negara Repubiik h donesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denga.n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 l 5 ten tang Perubahan Kedua at.as Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daer-ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ep · blik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Kekarantinaan Kesehata il (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan. Lembaran Neg;u-a Republik Indonesia Nomor 6236);
· , ----- 9 . Peraturan P, merintah Penggan ti Undang- Undang Nomor 1 Tah un 2 0 2 0 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabili tas Si stem Keuangan un tuk Pe anganan Pandemi Corona Virus Disease 201 9 ( Co vid- 1 9) dan/ atau Dalani rangka Menghadapi Ancaman yang Me mba , ayakan Perekono.mian Nasio, al dan / ata.u Sta.bill as Sistem Keuangan (Le mbar N egara Republik I ndon - ia Tahun 2020 Nomor 8 7 � Tambahan Lem baran Negara Repub} ik I ndonesia Nomor 6485) ;
10.Peraturan Pemerin tah NomoT 4 Tahun 2 0 1 4 tentang Penyelenggaraa.n Pen didikan Tinggi dan Pe gelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 20 1 4 Nomo.r 1 6, Tamba han Lembara n. Nega.Fa Republik I ndonesia Hornor 5 500) ;
1 1. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 20 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 9 Nomor 4 2 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indone sia Nomor 6322 ) ;. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Ta hun 2 020 tent.ang Pem batasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20 1 9 ( Covid-1 9) (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2020 Nomor 9 1 , Tarnbahan Le·mba.ran Negara Republik In donesia N omor 64 87} ; 1 3. Peraturan Pemerin tah Nornor 23 Tah un 2020 tentan g Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Ran gka Pan. demi Corona Viru.s Disease 2 0 1 9 ( Covid- 1 9) dan/ a au Menghadapi A cainan ya n g Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau S tabilitas Sistem Keua , gan serta Pe yelamatan Ekonomi Nasiona (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 202 0 Nomor 1 3 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); 4 . Peraturan Presiden Nomor 1 7 Tah un 20 18 ten t.a n g P,enyelenggaraan PenangguJangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 8 Nomor 34) ; 15 . Keputu san Presiden Nomor l l T'ahun 2 020 tentang Penetapa n Kedaruratan Kesehat.an Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 1 9)' ; 1 6. Keputu san Preside n Nomor 1 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vims Disease 20 1 9 { Covid-1 9) ebagai Be.ncana Nas ·o , al; - . - -·· ---- ·-- � ___.... . ·------ --- -· · ·---------
17.Perat . _ran Men ter i Dalam Nege r i No mor 13 Tahu.n 2006 ten tang Pedoman Pe nge lolaa n K ua ngan Dae rah seba. aimana telah bebe rapa kal i d iubah , . t rakhir dengan Peraturan Me nte ri Dalam Neger i No mo r 2 1 Tahu n 20 1 1 tenta ng Pe r ubahan Kedua atas Peratura n Me nteri Dalam Negeri No m or 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pe ngelola a n K euangan Dae rah (Serita Negara Repub l ik I · donesia Tahu n 2020 No mor 249 ) ;
18.P,eraturan Daerah Nomor 3 Tahu n 20 15 te nta ng Program Kuliru Gr af s (L e mba ran Dae:rah Su mate ra Selatan Tahun 2015 No mo r 3 ) ;