DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Prosedur dan pelaksana pemberian bantuan stimulasi uang kuliah tunggal,Proses penetapan dan pencairan,Monitoring dan Evaluasi ,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) telah menimbulkan da m pak yang luar biasa dalam bidang sosial ekonomi m.asya.rakat, terutama terjadinya penurunan kemampuan orang . ua/wali mahasiswa dalam mendukung kelangsungan kuliah anak-anaknya s hingga perlu pemberian ba n tuan stimulan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa kurang mampu terdampak Cov.id-19 di Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa kondisi saat ini sumber pener i maan Pe:rguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta sebagian bersumber dari uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa tedebih bagi Perguruan Tinggi Swasta yang mengga n tungkan penerimaannya dari UKT/ SPP Mahasiswa sehingga berdampak pada kesulitan keuangan bagi Perguruan Tinggi Swasta untuk membiayai operasional pendidikan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu cl i tindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubemur yang menjadi arah dan dasar dalam. pemberian bantuan simulan uang kuliah tunggal dari Gubernur kepada Mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19 d· Provinsi Sum a tera Selatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hu.ruf b perlu meneta.pkan P1eraturan Oubemur tentang Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak Covid-1.9 di Provinsi Sumatera Selatan; ' ' Mengingat

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo esia Tahun I 945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 te-ntang Pembentukan Dae: r ah Tingkat I Sumatera Selatan (:' mbaran Negara Republik Indo. esia Tahun 1959 Nom:0r 70� Tam.bah.an Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor I 814) ;.
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang S'stem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.ndang-Undang Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5� Tambahan Lembaran Negara RepCLblik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-U dang Nomor 12 Tah 2011 tentang Pembe tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82� Tambahan Lembaran Negara Rept1blik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana te :ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Repubr Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pend.dikan 1'inggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemha.ran Negara Repubiik h donesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denga.n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 l 5 ten tang Perubahan Kedua at.as Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daer-ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ep · blik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Kekarantinaan Kesehata il (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan. Lembaran Neg;u-a Republik Indonesia Nomor 6236); · , ----- 9 . Peraturan P, merintah Penggan ti Undang- Undang Nomor 1 Tah un 2 0 2 0 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabili tas Si stem Keuangan un tuk Pe anganan Pandemi Corona Virus Disease 201 9 ( Co vid- 1 9) dan/ atau Dalani rangka Menghadapi Ancaman yang Me mba , ayakan Perekono.mian Nasio, al dan / ata.u Sta.bill as Sistem Keuangan (Le mbar N egara Republik I ndon - ia Tahun 2020 Nomor 8 7 � Tambahan Lem baran Negara Repub} ik I ndonesia Nomor 6485) ;
10.Peraturan Pemerin tah NomoT 4 Tahun 2 0 1 4 tentang Penyelenggaraa.n Pen didikan Tinggi dan Pe gelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 20 1 4 Nomo.r 1 6, Tamba han Lembara n. Nega.Fa Republik I ndonesia Hornor 5 500) ; 1 1. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 20 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 9 Nomor 4 2 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indone sia Nomor 6322 ) ;. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Ta hun 2 020 tent.ang Pem batasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20 1 9 ( Covid-1 9) (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2020 Nomor 9 1 , Tarnbahan Le·mba.ran Negara Republik In donesia N omor 64 87} ; 1 3. Peraturan Pemerin tah Nornor 23 Tah un 2020 tentan g Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Ran gka Pan. demi Corona Viru.s Disease 2 0 1 9 ( Covid- 1 9) dan/ a au Menghadapi A cainan ya n g Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau S tabilitas Sistem Keua , gan serta Pe yelamatan Ekonomi Nasiona (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 202 0 Nomor 1 3 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); 4 . Peraturan Presiden Nomor 1 7 Tah un 20 18 ten t.a n g P,enyelenggaraan PenangguJangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 8 Nomor 34) ; 15 . Keputu san Presiden Nomor l l T'ahun 2 020 tentang Penetapa n Kedaruratan Kesehat.an Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 1 9)' ; 1 6. Keputu san Preside n Nomor 1 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vims Disease 20 1 9 { Covid-1 9) ebagai Be.ncana Nas ·o , al; - . - -·· ---- ·-- � ___.... . ·------ --- -· · ·---------
17.Perat . _ran Men ter i Dalam Nege r i No mor 13 Tahu.n 2006 ten tang Pedoman Pe nge lolaa n K ua ngan Dae rah seba. aimana telah bebe rapa kal i d iubah , . t rakhir dengan Peraturan Me nte ri Dalam Neger i No mo r 2 1 Tahu n 20 1 1 tenta ng Pe r ubahan Kedua atas Peratura n Me nteri Dalam Negeri No m or 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pe ngelola a n K euangan Dae rah (Serita Negara Repub l ik I · donesia Tahu n 2020 No mor 249 ) ;
18.P,eraturan Daerah Nomor 3 Tahu n 20 15 te nta ng Program Kuliru Gr af s (L e mba ran Dae:rah Su mate ra Selatan Tahun 2015 No mo r 3 ) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TEN TANG PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN VANG KULIA H TUNGGAL DARI GUBERNUR KE ADA MAHASISWA KURANG MAMPU 1 ERDAMPAK COVI D - 19 DI PROV IN I SUMATERA ELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dala m P.eratura n Gubernur ini yang dimaks ud dengan: L Provinsi adalah Prov ·nsi Sumatera Selatan.

2.Pemer i tah Pr o vinsi adalah P,emerintah Provinsi S 1ma •era Sela.ta n. 3 . Gubern ur adalah Guber ur Sumatera Selata n. 4 . D :inas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pr o vinsi Sumatera S elatan . 5 . Ke pala Dinas adala h Kepala D inas Pe ndidika n Provinsi Suma tera Selatan .
6.Perguruan Tinggi Negeri yang seJanju tnya di singk a t PTN adalah Pergur uan Tinggi Negeri di Pro vins· Sumater a Selata n a n g me ny Jenggarakan pendid" kan S trata (S l ) , Diplo ma I V (D .IV / S e tara S l ) clan Diploma l l l { O J I ) baik be r ben tu k Un iversitas , Se kola h Tinggi, Akademi a :ta u Politeknik.
7.Perguruan Tinggi Swasta yang selanj u tnya disingkat PTS a dal ah Pe rguruan Tinggi Swa sta di Provinsi uma te ra S e latan ya n g menyelen gga rakan pendidikan S tra ta {S I L Di ploma V (D. I V / S e tara S t ) dan Diploma II I ( D . Il) b aik berbentuk Unive rsi ta s , Sekolah T" n ggi, Akadem i ata u Politeknik .
8.Ma.basis a adalah Ma11asiswa warga Provinsi Sumatera Selatan dari keluarga kurang mampu yang mengik u ti pendidikan. di PI'N maupun P'rS di Pr:ovinsi Sumatera elatan.
9.Vang Kuliah Tunggal yang selanju tnya disebut UK T adalah uang kuliah bagi setiap mahasiswa yang waj ib dibaya r oleh maha · wa pada setiap semes ter.

Pasal 2

UKT kepada mahasi s a kurang mamp u yang terdampak Covid- 1 9 guna menj aga keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa agar fdak terj adi putus kuliah .

Pasal 3

( 1 ) Sas ara da · target dari program ini adalah mahasis wa kurang mampu yang terdampak Covid- 1 9 pad a pada PTN dan PTS di Provinsi Sumatera Sela an .

(2)Mahasi swa kurang mampu yang terdampak Co vid- 1 9 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus meme uhi per syaratan yang telah ditent u kan s-erta memiliki keter batasan cara ekonomi .

BAB II

PROS ED UR DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STI MULAN UANG KU LIAH TUNGGAL

Pasal 4

Persyaratan pe mberian bantua Sti m ulan U KT se ba · ai be riku

a.mah a si s wa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor/ Pimpinan P r N / PTS yang be.rsangkutan;
b.mahasiswa m e rupakan warga Sum atera Selatan yang cl i buktikan d enga n Kartu Tanda Penduduk (KTP) lektronik;
c.m ahasiswa. terd aftar dan akti pada Program Stucli pendidikan S tra ta 1 (S 1 ) � Diploma IV (D .IV / Setara S l ) dan Diploma III (D .IH} pada PTN / PTS yang terakred':tasi� ro miliki Kartu Truida M ahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau mahasiswa ta pa ke teran gan) yang dibuktikan dengan slip r•egistrasi yang terbaru;
d.tidak sedang menerima beasiswa/ ban tuan pemerintah/ LSM / Lembaga la� , . dan ba n tuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) �
e.orang tua/wali maha iswa bukan sebagai Pengusaha/ ASN / TNI / POLRI / Kruyawa.n BUMN / Karyawan BUMD ata.u lembaga negara lainnya t kec all Ka.ryawan BUMD yang dirumahkan. ;
f.orang tua/ wali mahasiswa ang terdampak Covid- 1 9 seperti PHK/ dinunah.kan / kehilangan pengha "Ian/ meninggru dunia/ sakit keras pada saat masa Covid- I 9;
g.tidak pernah/ sedang dikenai sanksi berkaitan denga n pela gga ran tata tertib mahasiswa a· . au peraturan perundang undangan yang berlaku;
h.mahasiswa yang tidak m nerima beasiswa/ban tuan dari Peme r intah , lembaga swasta, LSM , atau lembaga lainnya dengan strrat pemya aan bermeterai dari yang bersangk:utan.

Pasal 5

roses pemberian bantuan stimulant UKT dilakukan melalui 1 · h . h · 1 -·rnft..£�W&1��wr... � ��a!. ' :i.P...-n ."1�».:.

a.maha.siswa mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Gubernur Suma era S latan melalui Rektor/ Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan melengkapi s,eluruh persyaratan yang ditentukan ;
b.Perguruan Tinggi yang bersangkutan me akukan klarifikasi dan validasi data mahasis a da ·· dokumen persyaratan yang ditentukan;
c.setelah dokumen persyaratan d inya.takan lengkap clan benar keabsahan nya) PTN /PTS yang bersangkutan menyampaikan usul kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendklikan disertai dengan rekap" tulasi data mahasiswa serta dokumen kele. gkapan persyaratan yang diperlukan;
d.Kepala Dinas Pendidikan melakukan penelitian erhadap kebenaran data yang diajukan dari masing-masing PTN / PTS ;
e.hasil penelitian/ verifikasi ulang disampaikan kepada Gubernur untu mendapatkan persetujuan diberikan bantuan dise ta.i dengan usu1 Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Stimulan Vang Kuliah Tunggal;
f.setelah Gubern ur menyetujui permohonan/ usul dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mengajukan pe:rmintaan pembayaran kepada Kepala Badan Pengelola. Ke · angan dan Ase Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
g.Kepala Badan Pengeloia Keuangan da.n Aset Daerah melak:ukan verifik:asi untuk diproses pem bayaran / penyaluran kepada masing-masing PrN / PTS yang bersangkutan;
h.PTN/ PTS menyampaikan ormas1 pembe ·an bantuan Gubemur dimaksud kepada para mahasiswa.

Pasal 6

Pemberia.n bantuan stimulan UKT sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membantu mengmangi biaya kuliah yang haru s d ·ke uarkan oleh mahasiswa .

Pasal 7

PTN / PTS penerima bantuanstimulan UKT hams memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a.. PTN/ P T S penerima bantuan stimulan UKT sudah terakreditasi dan berdomisili d � Provi si Sumatera Selatan;

b.bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp. 500 .000/ perorang/ persernester selama 2 (dua) · emester;
c.memberikan keringa n/potongan atas kewaj iban mahasiswa membayar SPP sebesar bantuan stimulan UKT yang diberikan permahasiswa/ perorang/ persemester r mahasiswa hanya rnembayar sisanya.

BAB IV

sehingga PROSES PENETAPAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

kewaj iban Pengajuan bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak Covid- 1 9 dilakukan dengan prosedur sebagai beriku :

a.Pimpinan PTN /PTS mengumumkan , menginfonnasikan kepada mahasiswa adan ra bantuan biaya pendidikan dari Gubernur melalui seluruh fakultas/jurusan/ program studi di Hngkungannya masing-masing untuk disampaikan kepada seluruh mahasiswa khususnya yang terdampak Cov·d- 9; I _ , I
b.Dekan/ Ketua Juru.san/ Kepala Program St't'. di m-engkoordinir dan m nyeleksi pe:rmohonan calon penerima bantuan biaya penclidikan sesuai persyara:tan/ k ntuan/ regulasi secara selektif berdasarkan nruna alamat, na:ma orangtua/ wali , nama fa kultas t nama jurusan, dan nama program studi yang telah ditetapkan ;
c.nama - nama calon penerima bantuan biaya pendidikan g telah memenuh· persyaratan / �etentuan di faku.ltas /j uru san / prodi dikirimkan e Re tor/ Ketua/ Direktur melalui Bagian Kemahasiswaan ;
d.bagia n kemahasiswaan melakukan proses pene apan penerima ban uan pendidikan;
e.Rektor / Ketua/ Direktur men - rbitkan Keputusan peneta.pan penerima bantuan pendidik:an .

Pasal 9

Sumber Pendanaan bantuan Stimulan UKT sebaga·mana dirnaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pendanaan lain yang sah dan fdak mengikat sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan . B B V MONITORING DAN EVALUASI Monitoring Pasal 1 0 Dinas Pendidikan dapa melak:sanakan monitoring dan evalua i bahwa pelaksanaan program bantuan biaya pendid jkan berja1an dengan baik, tepat tujuan, tepat manfaat dan sasaran. Evaluasi Pa al 1 1 PTN / PTS wajib membua laporan pertanggunggjawaban dana yang diterima -ya minimal berisi dokumen-dokumen berupa :
a.SK Pimpinan PTN / PTS ten tang Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa terdampak Covid- 1 9 ;. I . L BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2020 NOMOR 3~ H. NASRUNUMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 2.7, JliliIi.. 2020 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, H. HERMANDERU Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27, -{hlili' 2020 GUBERNURSUMATERASELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b.rekening koran penerimaan bantuan;
c.laporan narasi penggunaan/pemanfaatan bantuan;
d.laporan dibuat rangkap 3 (tiga), satu bendel asli disimpan di PTN/PTS masing-masing, dua bendel fotocopy disampaikan kepada Gubernur melalui KepaJa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan. Dto. Dto. H. HERMAN DERU

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…