DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; insentif pemberian pemungutan pajak dan retribusi; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek retribusi adalah Jasa Umum� Jasa U saha dan Periri�an Terten tu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah N omor 3 Tahun 2011 te tang Pajak Daerah sebagaimana elah diubah dengan Peraruran Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah� Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Pera.turan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gu bernur · en tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenf f Pemungu tan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814)1; /"f
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); I;,: V
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Se1i B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lemba.ran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana. tela.h diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Selatan. Sumater � r l/
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. 5.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Pajal{ adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Instansi Pelaksana adalah Dinas/Badan/Biro/Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
6. 7.Instansi Pengelola Keuangan Daerah adalah Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. 8.Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas/Badan/Biro/instansi dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
8. 9.Insentif Pemungutan Pajal{ Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. 10.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. 11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disedial{an dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
11. 12.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang rnenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
12. 13.Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disedial{an atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
13. 14.Retribusi Jasa lJsaha adalah jasa yang disedial{an oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 1 v
14. 15.Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. 16.Retribusi Perpanjangan lzin Memperkerjal{an Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjanagan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/ kota di Provinsi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasa.rkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya. tang,,,aung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMBERIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesa.tu Penerima Insentif

Pasal 3

(1)Insentif dapat diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajal{ dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing;
2. b.Gubernur dan Wal<ll Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selalru koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
4. d.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
(3)Pemberian Insentif kepada Gubemur, Wal<ll Gubemur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam ha.I belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan. � v
(4)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalru.

Pasal 4

(1)Instansi Pelaksana dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Instansi;
2. b.semangat ke1ja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target penerimaan yang ditetapkan.
(5)Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan triwulan yang ditentukan.
(6)Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

(1)Target penerimaan sebaga.i..mana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(4), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Triwulan I, sebesar 15% dari target; b . sampai dengan Triwulan II, sebesar 4 0 % dari target;
2. c.sampai dengan Triwulan Ill, sebesar 75 % dari target;
3. d.sampai dengan Triwulan IV, sebesar 100 % dari target.
(2)Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, lnsentif diberikan pada awal triwulan II.
(3)Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), Insentif tidalc diberikan pada awal triwulan II.
(4)Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
(5)Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari dari 40 % (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan Ill.
(6)Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh Iima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
(7)Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
(8)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
(9)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 7 5 % (tujuh puluh lima perseratus). Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain bersumber dari Penerimaan yaitu:

a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Jasa Umum;
c.Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
d.Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

(1)Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 3o/o (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajal{ dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan retribusi.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1 ) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap triwulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan

a.di bawah Rp. l . 000.000. 000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan/ yang mdekat; iv
b.Rp. l .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua. triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
c.di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lirna ratus miliar rupiah), srunpai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
d.di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2)Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasru·kan ketentuan dalam Pasal 7.
(3)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 9

(1)Pene1ima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimal(sud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing instansi pelaksana untuk masing-masing jenis pajak dan retribusi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala Instansi Pe!al(sana mengusulkan penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penganggaran Insentif sebagaimana dimal(sud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidal( langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, o�jek belanja Insentif pemungutan serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.
(3)Pelaksanaan pengganggaran, pengajuan dan pencairan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilal(sanal(an oleh Kepala Instansi Pelal(sana sesuai ketentuan peraturan ,., peruodang-undangan. /'l

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INSENTIF PEMBERIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesa.tu Penerima Insentif

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INSENTIF PEMBERIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesa.tu Penerima Insentif

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009