DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2022

Nomor: 29
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nilai-nilai dasar dan nilai-nilai organisasi, kode etik dan kode perilaku, penerapan dan penegakan, majelis kode etik dan kode perilaku, sanksi moral, pemantauan dan evaluasi penerapan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/ instansi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Ndgara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 10.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.
10.Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas- tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
11.Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan, ucapan dan/ atau gambar Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
12.Laporan adalah pemberitahuan atau aduan terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dilakukan dan/ a tau telah dilakukan oleh Pegawai baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh pelapor.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14.Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dan/ atau aduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/ atau telah dilakukan oleh Pegawai.
15.Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16.Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang diperoleh dari basil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat, BKD dan/atau tim pengawas.
17.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
18.Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai terlapor.
19.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan dan bertugas rnelakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
20.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh Pegawai secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/ pemberitahuan serta disetujui oleh Majelis Kode Etik.
21.Hedonisme adalah gaya hidup dengan perilaku hidup mewah dan megah yang identik dengan hal negatif yang memberikan darnpak kurang baik dalam lingkungan kerja dan bermasyarakat.

(1)Nilai-nilai dasar merupakan komitmen moral yang mengakar dan mewujud dalam sikap dan perilaku setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara.
(2)Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
3. c.semangat nasionalisme;
4. d.mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
5. e.ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
6. f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. g.tidak diskriminatif;
8. h.profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
  1. 1.semangat jiwa korps.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR DAN NILAI-NILAI ORGANISASI Pasal 2

Pasal 3

(1)Nilai-nilai organisasi bersumber dari nilai-nilai dasar yang wajib digunakan sebagai acuan setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
(2)Setiap Pegawai ASN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi meliputi:
1. a.berintegritas, yaitu keselarasan antara pola pikir, perkataan dan perbuatan dengan pnns1p, aturan dan norma yang berlaku;
2. b.kolaboratif, yaitu kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan membangun tim dan kemitraan yang efektif guna mencapai tujuan bersama;
3. c.akuntabel, yaitu setiap pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dievaluasi secara berkala dan transparan;
4. d.inovatif, yaitu kemampuan untuk dapat menciptakan gagasan pembaharuan dalam menghadapi hambatan, tantangan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas guna meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
5. e.berkeadilan, yaitu senantiasa mengedepankan pelayanan secara optimal guna memastikan hak berbagai pihak dapat terakomodasi.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Bagi.an Kesatu

Pasal 4

Kode Etik clan Kode Perilaku dibangun berdasarkan nilai-nilai organisasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.etika dalam bernegara;
b.etika dalam berorganisasi;
c.etika bermasyarakat;
d.etika terhadap diri sendiri; dan
e.etika sesama Pegawai ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila clan Undang-Undang Dasar 1945;
b.mengangkat harkat clan martabat bangsa clan bernegara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih clan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, clan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien clan efektif; clan
h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yg tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.melaksanakan tugas clan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organ1sas1;
e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g.patut dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja;
h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.menerapkan dan menunjukkan sikap hidup seclerhana;
b.menunjukkan kepedulian, ramah, santun clan tanpa pamrih clalam memberikan pelayanan;
c.memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, transparan dan aclil;
d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, clan sikap;
e.memiliki daya juang yang tinggi;
f.memelihara kesehatan jasmani clan rohani;
g.menjaga kebutuhan clan keharmonisan keluarga; dan
h.berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 10

Etika sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.saling menghormati sesame warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
c.saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; cl. menghargai perbeclaan penclapat;
e.menjunjung tinggi harkat clan martabat Pegawai Negeri Sipil; ,..
f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
g.berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

(1)Setiap Pegawai ASN wajib:
1. a.menjaga citra, ,,martabat dan harkat Pemerintah Provinsi dengan bertutur kata dengan jujur dan konsisten, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta berperilaku dengan terpuji dan menjadi teladan;
2. b.menaati peraturan, menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau memegang sumpah/janjijabatan;
3. c.bersikap netral dalam setiap kegiatan kontestasi Pemilihan Umum dan tidak melaksanakan kegiatan politik praktis, termasuk tidak mempublikasikan/ menunjukkan pilihan politik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;
4. d.melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan kepegawaian apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN;
5. e.bekerja sesuai prosedur operasional standar;
6. f.menolak perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. g.mendokumentasikan dan/ atau melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas dengan jujur dan transparan untuk dapat dinilai dan/ atau diaudit baik oleh atasan, Pejabat yang berwenang, auditor internal maupun eksternal;
8. h.mampu menyajikan dasar pertimbangan (reasoning) pengambilan kebijakan/keputusan kepada atasan maupun kepada masyarakat secara transparan dan berani menghadapi maupun menenma konsekuensinya;
  1. 1.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang berada di bawah koordinasinya; J. menyelesaikan tugas atau pekerjaan hingga tuntas dan penuh tanggung jawab;
9. k.bertanggung jawab atas keamanan barang, dokumen, data clan informasi yang berada dalam penguasaannya; t
  1. 1.melaksanakan kegiatan terkait tugas jabatan dengan izin atau sepengetahuan atasan;
10. m.mendukung upaya inovatif yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi;
11. n.memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda- bedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/ tubuh dalam setiap kegiatan pelayanan a tau pelaksanaan tugas;
12. o.menghindarkan diri dari perilaku atau ucapan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengintimidasi atau menyudutkan dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. p.bersikap tegas, rasional dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan dan tidak memihak;
14. q.mendistribusikan tugas dan pekerjaan secara merata, proporsional dan sesuai dengan kompetensi penerima tugas;
15. r.melakukan penilaian kinerja dan perilaku secara adil, tidak diskriminatif, transparan dan bertanggung jawab; dan
16. s.berpenampilan rapi dan sopan.
(2)Setiap Pegawai ASN dilarang:
1. a.bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (bullying) dan/atau pelecehan baik secara tindakan maupun ucapan (verbal) terhadap sesama Pegawai ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
2. b.melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan;
3. c.melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyuapan, gratifikasi dan/ atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
5. e.menggunakan dokumen, barang dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
6. f.melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
7. g.memberikan, mengirimkan, menyebarluaskan informasi, data dan/ atau dokumen kedinasan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak manapun selain untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan;
8. h.memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan;
  1. 1.menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai ASN; J. bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
9. k.hilang kesadaran/mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol;
  1. 1.melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral baik di lingkungan eksternal maupun internal;
10. m.memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan bersikap diskriminatif dan mengedepankan perbedaan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh;
11. n.menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/ atau permusuhan;
12. o.menghalangi kreativitas / gagasan / pendapat/ inovasi yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan;
13. p.meniru, mencuri, menjiplak gagasan, ide, karya atau inovasi yang dihasilkan oleh rekan kerja atau orang lain dan menjadikannya seolah-olah gagasan, ide, karya atau inovasinya sendiri; dan
14. q.bertato, mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan memakai tindik (piercing), kecuali di bagian daun telinga bagi Pegawai ASN perempuan atau karena alasan keagamaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…