DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Informasi kepegawaian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu perangkat daerah/ instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil. Diatur mengenai ketentuan umum, Data dan Informasi Kepegawaian, Pengelola Simpeg, Mekanisme Pengelolaan Simpeg, Kerahasiaan Data Kepegawaian, Sarana dan Prasarana, Layanan Informasi Data Kepegawaian, Pembinaan dan Evaluasi, Pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan suatu layanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat perlu disusun suatu pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen aparatur sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi data dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi antar instansi pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6337);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1793);
9.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3; Menetapk
10.Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 45); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Informasi Kepegawaian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu perangkat daerah/ instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil.
11.Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
12.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah Sistem Informasi Kepegawaian di BKD yang terintegrasi ke SIASN BKN untuk mengelola data kepegawaian ASN Provinsi.
13.Data Kepegawaian adalah informasi yang mencakup keadaan ASN baik sebelum maupun sesudah diangkat hingga pensiun, diberhentikan atau kehilangan status sebagai ASN/ CASN.
14.Petugas Pengelola adalah ASN yang bertugas menginput, mengelola, dan memutakhirkan perubahan data dan memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
15.Data Pribadi adalah Informasi mengenai diri ASN untuk megidentifikasikan antar ASN satu dengan lainnya, yang terdiri dari tempat tanggal lahir, alamat, nomor kepesertaan jaminan kesehatan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan lain -lain.
16.Administrator SIMPEG adalah ASN yang ditunjuk oleh BKD yang mempunyai tugas mengelola aplikasi SIMPEG dan mengoordinir operator SIMPEG.
17.Operator SIMPEG adalah operator yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertugas menghimpun setiap dokumen/ data kepegawaian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola Data Kepegawaian dan sebagai wujud strategi digitalisasi dalam Pengelolaan Informasi Manajemen Kepegawaian yang sistematis, mudah diakses, dan terpadu.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan pengelolaan data dan informasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi; dan
2. b.mendukung pelaksanaan Manajemen Kepegawaian secara optimal.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 3

(1)Data Kepegawaian yang ada pada SIMPEG meliputi:
1. a.data utama:
  1. 1.nama pegawai;
  2. 2.nomor induk pegawai (nip);
  3. 3.pendidikan;
  4. 4.tempat dan tanggal lahir;
  5. 5.jenis kelamin;
  6. 6.agama;
  7. 7.status kepegawaian;
  8. 8.pangkat dan golongan;
  9. 9.tmt CASN;
  10. 10.tmt ASN;
  11. 11.jabatan terakhir;
  12. 12.nomor telepon;
  13. 13.alamat;
  14. 14.nomor karpeg;
  15. 15.nomor askes/bpjs;
  16. 16.nomor npwp;
  17. 17.nomor ktp.
2. b.riwayat pangkat dan golongan;
3. c.riwayat pendidikan;
4. d.riwayat jabatan;
5. e.riwayat diklat struktural/fungsional;
6. f.riwayat keluarga;
7. g.riwayat penghargaan;
8. h.riwayat kinerja;
  1. 1.riwayat kenaikan gaji berkala; J. riwayat hukuman disiplin; dan
9. k.biodata lainnya.
(2)Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis dan harus dilakukan peremajaan sesuai dengan kondisi status kepegawaian terbaru.
(3)Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah untuk menghasilkan informasi kepegawaian.
(4)Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan:
1. a.formasi jabatan;
2. b.usulan kenaikan pangkat;
3. c.usulan kenaikan gaji berkala;
4. d.usulan pindah instansi atau unit kerja;
5. e.penilaian prestasi kerja pegawai;
6. f.usulan pensiun;
7. g.usulan pengangkatan dalam struktural/fungsional;
8. h.pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
  1. 1.perhargaan kepegawaian; dan J. layanan kepegawaian lainnya.

Pasal 4

jabatan

(1)Setiap ASN/CASN berhak mengetahui dan mengakses informasi data kepegawaian masing-masing.
(2)Setiap ASN/CASN wajib:
1. a.bertanggung jawab terhadap data pribadi pada aplikasi SIMPEG;
2. b.menyampaikan klarifikasi terhadap perubahan data kepada operator SIMPEG perangkat daerah/ unit kerja masing-masing; dan
3. c.melampirkan dokumen pendukung perubahan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(3)Akses informasi data Kepegawaian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIMPEG yang terintegrasi dengan Aplikasi SIASN.

BAB III

PENGELOLA SIMPEG

Pasal 5

(1)Pengelolaan SIM PEG dilaksanakan oleh BKD dan dikoordinasikan dengan Diskominfo dan BKN.
(2)Pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala BKD selaku penanggung jawab pengelolaan SIMPEG;
2. b.Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja, dan Fasilitasi Profesi ASN selaku koordinator pengelola SIMPEG; dan
3. c.Kepala Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian yang membidangi data dan informasi selaku pelaksana pengelola SIM PEG.
(3)Penanggung jawab pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinir penyusunan, penyempurnaan pengembangan prosedur dan standar SIMPEG; dan
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SIM PEG.
(4)Koordinator pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan, pengembangan SIMPEG; pembangunan dan
2. b.mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan SIMPEG; dan
3. c.menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan SIMPEG secara periodik kepada penanggung jawab pengelola SIM PEG.
(5)Pelaksana pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengelola, yaitu:
1. a.Administrator SIMPEG; dan
2. b.Operator SIMPEG.

Pasal 6

(1)Administrator SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas:
1. a.menangani permasalahan teknis pada basis data SIMPEG untuk kelancaran ketersediaan data Kepegawaian; dan
2. b.melakukan pengelolaan dan penyaJian data dan informasi Kepegawaian di lingkup Pemerintah Provinsi.
(2)Administrator SIMPEG mempunyai hak akses penuh dalam pengelolaan aplikasi SIMPEG di lingkup Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

(1)Operator SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan dokumen kepegawaian setiap ASN / CASN, pemindaian (scanning) dokumen, masukan (input) dokumen ke SIMPEG;
2. b.melakukan pemutakhiran data secara berkala pada SIMPEG;
3. c.melaporkan hasil pengelolaan dan penyajian data SIMPEG kepada Kepala Perangkat Daerah masing mas1ng;
4. d.mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan SIMPEG di lingkungan Perangkat Daerah; dan
5. e.dalam hal terjadi perubahan pada hak akses data dan informasi kepegawaian, Operator SIMPEG agar segera melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing masing dan meminta hak akses baru ke penanggung jawab SIMPEG.
(2)Operator SIMPEG mempunyai hak akses terbatas dalam pengelolaan SIMPEG di lingkup Pemerintah Provinsi.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN SIMPEG

Pasal 8

Mekanisme pengelolaan SIMPEG meliputi:

a.pengumpulan/ penghimpunan data kepegawaian;
b.penginputan data kepegawaian;
c.penyimpanan data pemutakhiran data kepegawaian; dan
d.pengelolaan dan penyajian data kepegawaian.

Pasal 9

(1)Setiap ASN/CASN melakukan pengumpulan/ penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Operator SIMPEG dengan melampirkan dokumen fisik untuk diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1)Penginputan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ke dalam SIMPEG dilakukan oleh Operator SIMPEG pada Perangkat Daerah dalam bentuk pindai (scan).
(2)Dalam hal ASN/ CASN tidak melakukan penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN/ CASN tidak dapat mengajukan layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan SIM PEG.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…