DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pelayanan Antenatal Terpadu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Antenatal Terpadu, Hak dan Kewajiban Pelayanan Antenatal Terpadu, Pembinaan, Pengawasan, serta Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Antenatal Terpadu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Antenatal Terpadu;

i.'unaang--\Ynoang l\omor '2'5 Ta'rn:.T, 'L�� t"'n•a,n� Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
1. 2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. 4.Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. 8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tenta.ng Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. 9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tenta.ng Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan SeksuaJ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 t\'!.-..."�'6 �laT�'Q7i" Y£-\.a"j?.&.1.e.!i1. M.i..,;,.i.roa!. J3.i�...� l<..,:..�bat.a.n. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR ANTENATAL TERPADU. TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAYANAN Dalarn Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. 4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
4. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. 6.Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. 7.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. 8.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
8. 9.Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. 10.Tbu adalah wanita hamil dan/atau melahirkan sampai dengan 42 hari setelah . persalinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. 11.Persalinan adalah rangkaian penst:Iwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya basil konsepsi Ganin, plasenta, ketuban, dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
11. 12.Bavi adalah anak v§ln2�berumur O (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama..
12. 13.Pelayanan Antenatal Terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada ibu ha.mil.
13. 14.Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilaku,kan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
14. 15.Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. 16.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. 17.Antenatal adalah masa sebelum kelahiran dan/atau masa kehamiJan. •

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan antenatal terpadu berasaskan:

a.perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.manfaat dan kekeluargaan;
c.berkesinambungan;
d.mutu yang terjamin.

Pasal 3

Maksud dari pelayanan antenatal terpadu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil secara komprehensif dan berkualitas tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai,nilai' kemanusiaan sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, persalinan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat.

Pasal 4

Tujuan pelayanan antenatal terpadu adalah:

a.terpenuhinya hak ibu hamil dalam memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas;
b.tersedianya pelayanan antenatal terpadu, komprehensif dan berkualitas termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI;
c.terhapusnya miss opportunity pada ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan terpadu, komprehensif, dan berkualitas;
d.terdeteksinya kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil secara dini;
e.terlaksananya intervensi terhadap kelainan/penyakit/ gangguan pada ibu hamil sedini mungkin; f . terlaksananya rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada.

Pasal 5

Ruang lingkup .Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.peningkatan pelayanan antenatal terpadu;
b.peningkatan peran serta masyarakat.

BAB II

PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

Pasal 6

Guna rnencapai tujuan pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a.peningkatan pelayanan antenatal terpadu pada ibu hamil yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan;
b.peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, meliputi instansi terkait, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan/atau masyarakat dalam upaya kesehatan ibu hamil.

Pasal 7

(1)Peningkatan pelayanan antenatal terpadu pada ibu hamil sebagaimana diroaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan:
1. a.timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
2. b.ukur tekanan darah;
3. c.nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LILA);
4. d.ukur tinggi fundus uteri;
5. e.tentukan presentasi janin dan denyutjantungjanin (DJJ);
6. f.skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan;
7. g.beri tablet tambah darah (tablet besi);
8. h.periksa laboratorium (rutin dan khusus);
  1. 1.tata laksana/penanganan kasus; J. temu wicara (konseling).
(2)Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.upaya proniotif;
2. b.upaya preventif;
3. c.upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Pedoman pelayanan antenatal terpadu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(!) lbu hamil berhak mendapatkan pelayanan antenatal terpadu secara adil dan menyeluruh, yang terdiri atas: . 6.

a.informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat, dan memadai;
b.akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, tepat, berkualitas, dan berkesinambungan;
e.keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
d.subsidi pembiayaan keschatan ibu yang berasal dari keluarga miskin sesuai kemampuan keuangan da.erah serta ketentuan peraturan perundang undangan;
e.pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.

(2)Pemberi pelayanan antenatal terpadu pada ibu hamil memiliki hak untuk mendapatkan :
1. a.keamanan dan kenyamanan daJam melaksanakan pelayanan antenatal terpadu;
2. b.imbalan yang layak atas jasa yang diberikan;
3. c.informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan janin yang diperiksa;
4. d.insentif khusus dan/atau fasilitas tambahan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat sulit/terpencil sesuai dengan kemampuan keuangi;tn daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi wajib:
1. a.mengawasi, membina, dan mengendalikan pelayanan antenatal terpadu;
2. b.meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan;
3. c.membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik daJam bidang kesehatan ibu hamil;
4. d.mengembangkan standar-standar pelayanan clan sarana sesuai kebutuhan daerah;
5. e.meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan antenatal terpadu sesuai standar; f . melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib:
1. a.memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi ibu hamil;
2. b.memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu hamil bagi keluarga miskin sesuai kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengawasi, membina, dan mengendalikan pelayanan antenatal terpadu;
4. d.meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan;
5. e.memberikan informasi tentang pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu hamil;
6. f.memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayan:m publik dalam bidang kesehatan ibu hamil;
8. h.mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;
  1. 1.memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan antenatal terpadu; J. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan antenatal terpadu sesuai standar;
9. k.melaporkan basil observasi kepatuhan tanaga kesehatan terhadap standar pelayanan antenatal terpadu kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 2 kali per tahun pada bulan Juli dan Desember dan/atau sewaktu-waktu diperlukan; I. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib:
1. a.meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan peraturan perundang undangan;
3. c.memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundan g undangan;
4. d.menggunakan daftar tilik observasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan antenatal terpadu;
5. e.melaporkan hasil observasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar antenatal terpadu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali per tahun pada bulan Juli dan Desember dan/atau sewaktu-waktu cliperlukan;
6. f.melakukan koorclinasi dengan organisasi profesi (IOI, 181, dan POGI) serta janngan di wilayah kerja dalam hal pelaporan pelayanan antenatal tcrpadu;
7. g.melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberi pelayanan kesehatan wajib:
1. a.mcmbe rikan pelayanan hamil yang memerlukan kesehatan terhadap ibu penanganan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, tanpa melakukan cliskriminatif bagi pasien umum dan/atau pasien yang mendapatkan jaminan pemerintah;
2. b.memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu hamil dalam kondisi darurat;
3. c.melaksanakan kewajiban lain_nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan antenatal terpadu di Provinsi.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana climaksud pada ayat (1), secara teknis operasional clilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IV

"F'F,MB11{iAAl� Dhl� 'i"'E.'l�uh'*h'i:>M� Pasal 1 1

Pasal 12

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan antenatal terpadu dan peran ser�a masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu, yang dapat terdiri atas:

a.peningkatan pelayanan antenatal terpadu:
l.mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditentukan;
1. 2.melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan;
2. 3.setiap fasilitas pelayanan kesehatan memberikan laporan secara berjenjang. BERlTA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2)1, NOMOR :5 H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal 10 Januari 201e SEKRETARIS DAERAH PROV[NSI SUMATERA SELATAN, ·EXNOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 J anuIl.r:L 2,)1~ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. BABYl

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…