DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan Rencana Aksi Daerah (RAD); Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD; dan pembiayaan pelaksanaan RAD yang dibebankan kepada APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Unda n g -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6.Peracuran Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Oaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan.. E:valuasi, dan Pelaporan Pelaksa.naan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 583);
9.Peraturan Dacrah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Suroatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan E:valuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
11.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016- 2036 (Lcmbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2 0 1 9 -2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor l); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.1'ujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, yang selanjutnya disingkat TPB/SDGS, adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable selanjutnya disingkat RAD Development Goals, yang TPB/SDGS, adalah dokumen rencana kerja 5 (liroa) tahunan di tingkat Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak Iangsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
6.Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyaratan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksai:aan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals.
7.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan ol:>jektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals yang telah selesai.
9.Perangkat Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dalam rangka penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Selatan.

(1)RAD TPB/SDGS Provinsi dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator pembangunan berkelanjutan di Provinsi.
(2)Tujuan RAD TPB/SDGS terdiri atas 17 (tujuh belas) tujuan, yang meliputi:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
  1. 1.industri, inovasi dan infrastruktur; J· berkurangnya kesenjangan;
9. k.kota dan permukiman yang berkelanjutan;
  1. 1.konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
10. m.penanganan dan perubahan iklim;
11. n.ekosistem lautan;
12. o.ekosistem daratan;
13. p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
14. q.kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RAD TPB/SDGS

Pasal 3

(1)RAD TPB/SDGS Provinsi berlaku daJam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
(2)Pemangku kepentingan pembangunan, terdiri atas organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan/atau mitra pembangunan terkait/pemangku kepentingan lainnya.
(3)RAD TPB/SDGS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I (Pendahuluan);
2. b.Bab II (Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGS);
3. c.Bab Ill (Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGS);
4. d.Bab rv (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan); dan
5. e.Bab V (Penutup).
(4)Dokumen RAD TPB/SDGS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB III

PEMANTAUJ\N, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi melaku.kan pemant.auan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGS yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan untuk pemantauan serta setiap 1 (satu) tahun sekali untuk evaJuasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim teknis/kelompok kerja serta instansi/perangkat daerah terkait sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Gubernur menyaropaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGS Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaI/KepaJa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekaJi dalam l (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. BERITA DAEAAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2{:l2QNOMOR } H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palembang pada tanggal -4. Feb=L 2020 SEKRETARIS DAEAAH PROVINSI SUMATEAASELATAN, H. HERMAN DERU GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 4. Febrnari 2020; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Guberrrur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Sumatcra Selatan.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan danj atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan AAD TPB/SDGS Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur mi. BABIV PENDANAAN Pasal 6 Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGS dibebankan pada APBD darr/atau surnber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. dto. dto.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…