DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; Pergub Sumsel No. 3 Tahun 2025 menetapkan sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan CPNS secara objektif, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah; Tujuan utamanya meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan ASN; TPP dihitung berdasarkan kelas jabatan, kinerja, lokasi tugas, kondisi kerja, dan variabel keuangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
15.Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60) sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 23); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 6 . Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 8 . Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
2. b.meningkatkan disiplin, kinerja, kesejahteraan dan integritas PNS dan CPNS.

BAB II

KRITERIA DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

( 1) PNS dan CPNS diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria/ pertimbangan, yakni:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.tempat bertugas;
4. d.kondisi kerja;
5. e.kelangkaan profesi; dan/ atau
6. f.pertimbangan objektif lainnya.
(3)Ketentuan dalam pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni:
1. a.TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
2. b.alokasi TPP paling sedikit 5 % (lima persen) dari be saran dasar TPP.
(4)Ketentuan dalam pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni:
1. a.TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan b . rincian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
  1. 1.prestasi kerja sesuai dengan capaian kinerja;
  2. 2.hasil laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP);
  3. 3.prestasi pemerintah daerah;
  4. 4.prestasi individu pegawai;
  5. 5.prestasi Perangkat Daerah; atau
  6. 6.penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), kartu kredit pemerintah daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. c.besaran persentase TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dari be saran dasar TPP.
(5)Ketentuan dalam pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yakni:
1. a.TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, tertular dan daerah konflik;
2. b.tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di kelurahan wilayah Provinsi; dan
3. c.alokasi TPP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar TPP apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
(6)Ketentuan dalam pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yakni:
1. a.TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum;
2. b.rincian kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
  1. 1.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  2. 2.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radiokatif;
  3. 3.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  4. 4.pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
3. c.besaran persentase TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dari dasar TPP.
(7)Ketentuan dalam pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yakni:
1. a.TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
  1. 1.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
  2. 2.kualifikasi PNS dan CPNS di Pemerintah Provinsi sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
  3. 3.menduduki jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi.
2. b.penetapan kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Gubernur; dan
3. c.alokasi TPP adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari dasarTPP.
(8)Ketentuan dalam pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yakni:
1. a.TPP diberikan kepada PNS dan CPNS Instansi tertentu sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang- undangan; dan
2. b.alokasi TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 4

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim TPP.
(4)Selain melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim TPP mengklasifikasikan pejabat/unit kerja Perangkat Daerah ke dalam kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(5)Tim TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan paling sedikit melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
1. a.pengelolaan keuangan daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
2. b.organisasi, yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
3. c.kepegawaian, yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing- masing kelas jabatan;
4. d.hukum, yang bertugas menyusun peraturan Gubernur terkait TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
5. e.perencanaan, yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
6. f.pengawasan, yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
7. g.komunikasi dan informasi, yang bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP pada Pemerintah Provinsi.
(6)Tim TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

(1)Penetapan besaran TPP berdasarkan parameter, meliputi:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal daerah (ikfd);
3. c.indeks kemahalan konstruksi (ikk); dan
4. d.indeks penyelenggaraan pemerintah daerah (ippd);
(2)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelas jabatan PNS dan CPNS yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
(3)Indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan Provinsi yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
(4)Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD) terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Provinsi dengan bobot masing-masing sebesar:
1. a.90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen); a tau
2. b.93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen).
(5)Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.opini laporan keuangan;
2. b.laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd);
3. c.kematangan penataan perangkat daerah;
4. d.indeks inovasi daerah;
5. e.prestasi kerja Pemerintah Daerah;
6. f.rasio belanja perjalanan dinas; dan
7. g.indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
(6)Komponen variabel basil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.indeks pembangunan manusia (1PM); dan
2. b.indeks gini ratio (IGR).
(7)Nilai rincian komponen variabel pengungkit dan Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (8) diperoleh menggunakan rumus: "(besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Provinsi)".
(9)Perhitungan dalam penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan total perkalian antara besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(10)Parameter penetapan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Perhitungan dalam penetapan besaran TPP berdasarkan pertim bangan obj ektif lainnya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 7

(1)Pemberian TPP untuk PNS pindahan/mutasi dari luar Pemerintah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(2)TPP tidak diberikan apabila PNS dan CPNS, yaitu:
1. a.tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/ a tau lembaga lainnya baik di dalam maupun di luar Pemerintah Provinsi; dan
5. e.cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 8

(1)Pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) atau penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
(2)Ketentuan dalam pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pejabat yang merangkap sebagai penjabat kepala daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
2. b.pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
3. c.pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
4. d.pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
5. e.TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat.
(1)TPP dilakukan pengurangan apabila PNS dan CPNS pada bulan berjalan:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang kerja sebelum waktunya; dan
4. d.tidak mengikuti apel.
(2)Persentase pengurangan karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
1. a.sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
(3)Persentase pengurangan karena terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni: KETERLAMBATAN LAMA PERSENTASE (TL) KETERLAMBATAN PENG URAN GAN TL 1 1 menit s.d <31 0,5% menit TL2 31 menit s.d <61 1% menit TL3 61 menit s.d < 91 1,25 % menit ~ 91 menit dana TL4 tau tidak mengisi 1,5 % daftar hadir masuk kerja
(4)Persentase pengurangan karena pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni: PULANG LAMA MENINGGALKAN SEBELUM PERSENTASE PEKERJAAN WAKTUNYA SEBELUM PENGURANGAN (PSW) WAKTUNYA TL 1 1 menit s.d <31 menit 0,5 % TL2 31 menit s.d <61 1% menit TL3 61 menit s.d < 91 1,25 % menit ~ 91 menit dana tau TL4 tidak mengisi daftar 1,5 % hadir masuk kerja
(5)Persentase pengurangan karena tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
(6)Dalam hal PNS dan CPNS tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
(7)Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. BABV PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

(1)Pembayaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, setiap bulan dinilai berdasarkan:
1. a.produktivitas kerja, dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
2. b.disiplin kerja, dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
(2)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilakukan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas; dan/ atau
2. b.penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.inclikator kinerja inclividu.
(4)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) huruf a, ditetapkan clengan membuat sasaran clan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
(5)Penilaian clisiplin kerja sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Pasal 11

(1)Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, clilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- unclangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) serta besaran TPP yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019