DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Jenis kas non anggaran, Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Non Anggaran, eksekusi kas non anggaran, dan Laporan potongan Pajak, IWP, Taperum dan BPJS. Sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kas non anggaran dapat melaksanakan pengelolaan kas non anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeloiaan Kas Non Anggaran; : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - 2-
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repu6Jik lndones1a-Nomor-�H5':,J;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
12.Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 26); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10.Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13.Kas Non Anggaran adalah penerimaan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
14.Rekening Bank Wajib Bayar adalah rekening bank yang dimiliki oleh Wajib Bayar.
15.Surat Ketetapan adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran sebagai sarana penyetoran, pengembalian, dan eksekusi kas non anggaran jenis uang jarninan.
16.Wajib Bayar adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyetorkan dan/atau menerima pengembalian kas non anggaran yang merupakan kewajibannya dan/atau haknya.
17.Surat Permintaan Pengembalian adalah surat permohonan yang dibuat oleh Wajib Bayar kepada Kepala OPD/UPI' a,gar Kepala OPD/UPI' membuat Surat Ketetapan Pengembalian.
18.luran Wajib Pegawai, yang selanjutnya disebut IWP, adalah iuran wajib pegawai negeri untuk asuransi kesehatan dan untuk program jaminan hari tua dan program pensiun.
19.Tabungan Perumahan, yang selanjutnya disebut Taperum, adalah tabungan perumahan yang diselenggarakan oleh Bapertarum bagi PNS yang rnasih aktif dan menjadi peserta Taperum.
20.Tabungan dan Asuransi Pensiun, yang selanjutnya disebut Taspen, adalah dana tabungan dan asuransi pegawai negeri.
21.luran BPJS adalah jumlah pernbayaran yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
22.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
23.Eksek:usi adalah pelaksanaan keputusan/ketetapan dan/atau tindakan/perbuatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara Iangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemalanuran rakyat. Bagi.an Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan kas non anggaran.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan terhadap penyetoran, penerimaan, dan/atau pengeluaran kas non anggaran berupa:
1. a.potongan Juran Wajib Pegawai (!WP);
2. c.potongan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
3. d.potongan Juran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi;
4. e.potongan Pajak Penghasilan (PPh);
5. f.potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan/atau
6. g.penerimaan lainnya yang sejenis.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi

a.penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, dan/atau PPh Pasal 21;
b.pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 21, Pasal 22 , Pasal 23, dan/atau PPN (GU dan TU); dan/atau
c.penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau PPN atas Belanja LS.

BAB II

JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 4

Jenis kas non anggaran adalah meliputi

a.penerimaan kas non anggaran yang meliputi :
1. 1.potongan Juran Wajib Pegawai (IWP);
2. 2.potongan Tabungan Perumahan (Taperum);
3. 3.potongan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen);
4. 4.potongan Juran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi;
5. 5.potongan Pajak Penghasilan (PPh);
6. 6.potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau;
7. 7.penerimaan lainnya yang sejenis.
b.Pengeluaran kas non anggaran yang meliputi :
1. 1.potongan Juran Wajib Pegawai (!WP);
2. 2.potongan Tabungan Perumahan (Taperum};
3. 3.potongan Tabungan Pensiun (Taspen);
4. 4.potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi;
5. 5.potongan Pajak Penghasilan (PPh);
6. 6.potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan/atau
7. 7.pengeluaran lainnya yang sejenis.
a.menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
b.SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari gaji, tunjangan, dan/ atau potongan-potongan;
c.potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari !WP, Taperum, Juran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi, PPh, dan/atau PPN;
d.potongan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disetorkan langsung menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
e.melakukan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EKSEKUSI

Pasal 6

(1)DaJam haJ Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan tetapi dalam jangka waktu melebihi 60 (enam puluh) hari tidak mengajukan permohonan pengembalian kas non anggaran, maka Kepala OPD dan/atau Kepala UPT dapat mengajukan permohonan kepada kuasa BUD untuk dapat mengeksekusi kas non anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundan g -undangan.
(2)Eksekusi uang kas non anggaran milik Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang $ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PELAPORAN

Pasal 7

(1)Laporan potongan PPh dan/atau PPN disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
(2)Laporan potongan Juran Wajib Pegawai (IWP) disampaikan kepada PT. Taspen (Persero).
(3)Laporan Potongan Tabungan Perumahan (Taperum) disampaikan kepada Sekretariat Bapertarum-PNS.
(4)Laporan Potongan Juran Wajib BPJS Pemerintah Provinsi dan/atau perseorangan aparatur disampaikan kepada BPJS Kesehatan.
(5)Penyelenggaraan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. BERITA DAE.RAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 30 Diundangkan di Palembang pada tanggal 26 Febr=i 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, A#u~. ~N Ditetapkan di Palembang pada tanggal 26 Febrl.l4!.:r:i2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Seiatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PERALIHAN dto dto H. ALEX NOERDIN KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kas non anggaran dapat melaksanakan pengelolaan kas non anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BABVI KETENTUAN PERALIHAN dto dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…