DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2023

Nomor: 30
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penghargaan adalah pengakuan pemerintah provinsi sumatera selatan kepada PNS atas prestasi kerja, pikiran, karsa, karya, cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta bermanfaat bagi daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, PNS Berprestasi, Tim Seleksi dan Tim Penilai Kinerja PNS Berprestasi, Tata Cara Penilaian PNS Berprestasi, Penghargaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air dan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Gubernur dapat memberikan penghargaan atas kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian kinerja, maka diperlukan pedoman dalam pemberian penghargaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia_ Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6865);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12.Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas, dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 45); Menetapk n : PERATURAN MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur yang telah dicapai oleh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga Pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi Pegawai lainnya.
8.Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada Perangkat Daerah sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
9.Pegawai Negari Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah Pegawai Negari Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja Pegawai tersebut.
10.Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PNS atas prestasi kerja, pikiran, karsa, karya, cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta bermanfaat bagi Daerah.
11.Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai PNS berprestasi.
12.Tim Seleksi adalah tim yang bertugas mengumpulkan dan merekapitulasi data serta memberikan penghargaan kepada PNS berdasarkan hasil dari Tim Penilai.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
2. b.memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.PNS Berprestasi;
b.tim seleksi dan tim penilai kinerja PNS berprestasi
c.tata cara penilaian PNS berprestasi;
d.penghargaan;dan
e.pembiayaan.

BAB II

PNS BERPRESTASI

Pasal 4

(1)Setiap PNS yang memiliki prestasi kinerja terbaik akan memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai PNS Berprestasi.
(2)Pada setiap Perangkat Daerah akan dipilih 1 (satu) orang sebagai PNS yang berprestasi.

Pasal 5

Persyaratan PNS Berprestasi yaitu:

a.taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
c.tidak memiliki riwayat mengenai penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat;
d.setiap unsur penilaian dalam penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
e.berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan.

Pasal 6

(1)PNS Berprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap tahun untuk katagori jabatan:
1. a.pejabat fungsional umum dan tertentu; dan
2. b.pejabat struktural.
(2)Masing-masing katagori sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan 3 (tiga) terbaik, yaitu:
1. a.terbaik 1 (satu);
2. b.terbaik 2 (dua); dan
3. c.terbaik 3 (tiga).

BAB III

TIM SELEKSI DAN TIM PENILAI KINERJA PNS BERPRESTASI

Pasal 7

(1)Untuk menjamin objektifitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan memberi Penghargaan pada PNS Beprestasi, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim P enilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan, terdiri atas:
1. a.unsur kepegawaian;
2. b.unsur pengawasan;
3. c.unsur organisasi; dan
4. d.unsur lain yang dibutuhkan.
(3)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mempertimbangkan serta memilih PNS Berprestasi sesuai hasil rekomendasi dan/ atau penilaian dari Tim Sekretariat; dan
2. b.melaporkan pelaksanaan hasil penilaian kepada Gubernur.
(4)Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di unit yang membidangi kepegawaian.
(5)Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
1. a.menyusun agenda seleksi PNS Berprestasi;
2. b.menerima daftar usul PNS Berprestasi dari Subbid Penilaian Kinerja BKD/ Subkoordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
3. c.membuat rekapitulasi daftar usul PNS Berprestasi dari Subbid Penilaian Kinerja BKD / Subkoordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
4. d.menyerahkan daftar usul PNS Berprestasi kepada Tim Penilai;
5. e.menindaklanjuti hasil keputusan Tim Penilai tentang PNS Berprestasi;
6. f.membuat Keputusan Gubernur tentang PNS Berprestasi; dan
7. g.bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PNS BERPRESTASI

Pasal 8

(1)Penilaian PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(2)PNS Berprestasi yang terpilih berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)PNS Berprestasi yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan penghargaan dalam bentuk:
1. a.piagam Penghargaan; dan
2. b.kompensasi dalam bentuk uang, benda atau barang.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas Penghargaan ASN Berprestasi bersumber pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…