DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2023

Nomor: 31
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Diatur mengenai ketentuan umum, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Subsistem Pengawasan, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal, Keadaan Kahar, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1), Pasal 214 ayat (2) dan Pasal 215 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui sub sistem pengawasan pada sistem perizinan secara elektronik ( Online Si ngle Submission) oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
17.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
10.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
11.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha. 1 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20.Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22.Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
24.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal clan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25.Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
26.Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
27.Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
28.Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
29.Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
30.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah Kode keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha atau setiap kegiatan ekonomi.
31.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan direktorat jenderal pajak.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi DPMPTSP, Perangkat Daerah, Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 3

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

a.kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.hak pelayanan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha Wajib:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c.menyampaikan LKPM;
d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e.meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
g.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidal{ terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
h.mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang undangan

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelal{u Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 6

(1)Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Pemerintah Provinsi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
(2)Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(3)Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(4)Dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat:
1. a.didampingi oleh Perangkat Daerah;
2. b.didampingi oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan/atau
3. c.bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan sesuai dengan sektor yang diperlukan.
(5)Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat membentuk Tim Pengawasan yang dikoordinir oleh DPMPTSP.

BAB IV

SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan:
1. a.standar pengawasan dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
2. b.perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
(2)Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
2. b.perangkat kerja Pengawasan;
3. c.laporan berkala dari Pelaku Usaha;
4. d.pembinaan dan sanksi;
5. e.penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
6. f.pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
7. g.tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
(3)Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
1. a.Pelaku Usaha;
2. b.lembaga OSS;
3. c.kementerian/lembaga;
4. d.DPMPTSP;
5. e.DPMPTSP Kabupaten/Kota;
6. f.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
7. g.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(4)Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 8

( 1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko Kegiatan U saha dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2)Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
2. b.Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
(3)Sistem ass menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
(4)Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/ atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
1. a.Perizinan Berusaha;
2. b.nilai rencana Penanaman Modal;
3. c.pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
4. d.perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
5. e.kriteria prioritas lainnya.
(5)DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), DPMPTSP menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database Pengawasan di Sistem ass yang memuat:
1. a.nama Pelaku U saha;
2. b.lokasi proyek (kabupaten/ kota}�
3. c.realisasi Penanaman Modal; clan
4. d.pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
(7)Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/ atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November. {9) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP dan dinotifikasi kepada Pemerintah Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/ Kota;
(10)Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Provinsi, menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem ass paling lambat minggu kedua bulan Desember. (1 1 ) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Provinsi dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalarn rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
(12)DPMPTSP dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.
(13)Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) DPMPTSP memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
(14)Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi Pemerintah Provinsi, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
(15)Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
(16)Dalarn hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Provinsi memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.
(17)Dalarn melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Provinsi, berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 14).
(18)Pemerintah Provinsi dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Pasal 9

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
b.surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
c.surat pemberitahuan kunjungan;
d.daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
e.BAP; dan
f.perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 10

( 1 ) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Provinsi, sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2)Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
1. a.data legalitas Pelaku U saha;
2. b.data rencana umum kegiatan usaha;
3. c.NIB;
4. d.data prasarana dasar;
5. e.Sertifikat Standar/Izin;
6. f.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
7. g.data Fasilitas Penanaman Modal;
8. h.data laporan Pelaku Usaha; penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; BAP; 1. J.
9. k.sanksi;
  1. 1.pengaduan; dan
10. m.kolom tanggapan.
(2)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh DPMPTSP dengan rincian:
1. a.nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
2. b.Pelaku Usaha yang akan diawasi, sesuai format pada Sistem OSS.
(3)Dalam hal Pengawasan bekerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
(4)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
(5)Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistern OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.
(6)Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku U saha.
(7)Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…