DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2018

Nomor: 32
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan, Pola tata kelola. Pengelolaan keuangan BPSDMD selaku BLUD, Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban BPSDMD selaku BLUD, pembinaan dan pengawasan. Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kcbijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada BPSDMD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pola Tata Kelola Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola Penge101aan·Keuangan"l:sactan· Layanan· umuu1�uac, fu,,

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814};
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); - 2-
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenta.ng Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/ 1/2007 ten tang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Talnm 2016 teZ!t?.nv., P.t>drunan. P.t>.nv&lolaatL 8.a.r:an11._, Milik DF!e.rah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
18.Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, tera.khir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
21.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
22.Peraturan Gubemur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
23.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Linglrungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
24.Peraturan Gubemur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN 'UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan,
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut BPSDMD, adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah.
6.Kepala Sadan Pengernbangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut KepaJa BPSDMD, adalah Kepala Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya dlsebut PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai perangkat daerah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur slpil negara, dan/atau non aparatur sipil negara berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mcngutamakan mcncari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Oaerah, yang selanjutnya disebut P P K -BLUD, adaJah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fieksibilitas berupa keleluasa.an untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara, dan/atau non aparatur sipil ncgara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10.1-'eJabat -PengeJ6Ja "Bactan - Layanan ·umum uaeran, yang selanjutnya disehut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLVD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
11.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12.Pengawas Internal adalah pe1·angkat BLVD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pejabat Pengelola BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
13.Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus leas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
15.Rencana Strategis Bisnis Sadan Layanan Umum Daerah, yang selanJutnya disebut Renstra Bisnis, ada1ah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
16.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLVD.
17.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bcrsangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekttitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidal< akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD . .. 1�. --01.aya clo�kn -st!Jmlnku -perrgl:,·aarau ...J;;u;& �_."'t;;,---:--b.:;,-;-�--:-i:,. ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20.Rekening Kas Sadan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuat/dibentuk oleh Pemimpin BLUD pada bank yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
21.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapal dikecualikan dari ketenruan yang berlaku umum.
24.Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang berlaku pada BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
25.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

(1)Ml!(k11ud Peratvnm Qul;ic;rn\.ir ini �dl,'\h�,h 1,el;ia,gai pedoman dalam penerapan PPK-BLUD.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar BPSMD dapat menerapkan PPK-BLUD dengan baik sesuai ketentuan peraturan pe1undang- undangan;
2. b.mendorong pengelolaan PPK-BLUD secara profesional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian; dan
3. c.meningkatkan kontribusi BPSDMD dalam memberikan pelayanan pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan/atau kegiatan lainnya kepada aparatur, non aparatur, dan/atau masyarakat.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 3

(1)BPSDMD menerapkan PPK-BLUD serta beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
1. a.struktur organisasi;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi yang logis; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 4

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
(2)Prosedur kerja sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fu ngsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumbcr dimaksud dalam Pasal daya manusia sebagaimana 3 ayat (1) huruf d , merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima secara langsung bagi yang membutuhkaJ'}. 1:?l. Akuntabilitas seba�aimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
(4)Independensi sebagairr.ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 6

Identitas BPSDMD adalah sebagai berikut:

a.nama yaitu Sadan Pengembangan Surober Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPSDMD); dan
b.alamat yaitu Jalan Putri Kembang Dadar Nomor 77 Kota Palembang.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Jayanan yang dilaksanakan oleh BPSDMD adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan/atau kegiatan lainnya kepada aparatur, non aparatur, dan/atau masyarakat.
(2)Ruang lingkup layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabarkan lebih Janjut dalam jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Standar Pelayanan Minimal {SPM) dan/atau tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)BPSDMD berkedudukan sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang menerapkan PPK-BLUD, dipimpin oleh Kepala BPSDMD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
(2)BPSDMD mempunyai tugas,. fungsi, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi berkedudukan sebagai pemilik dari BPSDMD.
(2)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan BPSDMD.
(3)Pemedntah Provinsi dalam melaksanakan jawabnya sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan: tanggung ayat (1),
1. a.menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan BPSDMD;
2. b.menetapkan dan/atau memberhentikan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas BLVD; dan
3. c.kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Struktur organisasi BPSDMD yang bersifat struktural adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perangkat daerah.
(2)Selain struktur organisasi yang bersifat struktural sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), pada BPSDMD dapal dibentuk struktur organisasi yang bersifat non struktural sesua.i ketentuan peraturan pe1undang unda.ngan.
(1)Pejabat Pengelola pada BPSDMD yang menerapkan PPK BLUD, terdiri atas:
1. a.Pemimpin BPSDMD, yaitu Kepala BPSDMD;
2. b.Pejabat Keuangan, ya.itu Sekretaris BPSDMD;
3. c.Pejabat Teknis, ya.itu: l . Pejabat Teknis Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola.a.n Kelemba.ga.a.n, ya.itu Kepala. Bida.ng Sertifika.si Kompetensi dan Pengelolaan Kelembaga.an BPSDMD; 2 . Pejabat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, ya.itu Kepa.la Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDMD;
  1. 3.Peja.bat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, yaitu Kepala. Bidang Pengembanga.n Kompetensi Teknis · Umum • 1 u<:u' r l"-c«(gsM1c:8 B<i':)�f.1 V, �w...
  2. 4.Peja.ba.t Teknis Bida.ng Pengemba.nga.n Kompetensi Manajeria.J, yaitu Kepala. Bidang Pengemba.nga.n Kompetensi Ma.na.jeria.l BPSDMD.
(2)Penga.ngl<atan <la.lam jaba.tan da.n penernpatan Pejabat Pengelola. ditetapkan berdasarka.n kompetensi da.n kebutuhan praktik bisnis yang sehat sesuai ketentuan peratura.n perundang-undangan.
(3)Kompetensi sebagaimana dima.ksud pada ayat (2), merupakan kemampua.n da.n kea.hlia.n yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, da.n sika.p perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(4)Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BPSDMD untuk meningkatkan k:inerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
(5)Pejabat Pengelola sebagaima.na. dimaksud pada. ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentua.n peraturan perunda.ng-undanga.n. - 1 1-
(6)Pemimpin BPSDMD bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(7)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BPSDMD.

Pasal 12

(1)Pemimpin BPSDMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: a . memimpln, mengaraJ,kan, membina, mengawasl, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelcnggaraan kegiat:an BPSDMD;
1. b.menyusun Renstra Bisnis;
2. c.menyiapkan RBA;
3. d.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. e.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BPSDMD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. f.menyampaikan dan mempertanggungjawabkan l<lnerja operasional serta keuangan BPSDMD kepada Gubemur; dan
6. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ,atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemimpin BPSDMD daJam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keua.ngan BPSDMD.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…