DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2023

Nomor: 32
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah provinsi kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, Kewenangan, tata cara dan persyaratan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, tim verifikasi, kriteria dan penilaian, bentuk insentif dan kemudahan penanaman, bidang usaha dan lokasi tertentu yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, skala prioritas, jangka waktu dan besaran insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, tata cara pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ). t \' l v
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6865);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dalam meningkatkan investasi di daerah.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
11.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Restribusiadalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14.Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Pemberian Penanaman Modal. Gubernur m1 dimaksudkan Pemerintah Provinsi dalam Insentif dan Kemudahan
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini aclalah:
1. a.memberikan kepastian prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewenangan;
b.tata cara dan persyaratan permohonan insentif clan/atau kemudahan Penanaman Modal;
c.tim verifikasi,kriteria dan penilaian;
d.bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
e.biclang usaha dan lokasi tertentu yang memperoleh insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
f.skala prioritas,jangka waktu dan besaran insentif clan/ atau kemudahan Penanaman Modal;
g.tata cara pelaporan dan evaluasi; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi clapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
(2)Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada:
1. a.Penanaman Modal baru; dan
2. b.Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha.
(3)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara jabatan dan keahlian tertentu dan/atau berdasarkan permohonan Pelaku U saha.
(4)Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.bidang usaha atau kegiatan investasi;
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
5. e.jangka waktu insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagai berikut:
1. a.pimpinan perusahaan atau kuasanya mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
2. b.surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. 1.lingkup usaha;
  2. 2.kinerja manajemen; dan
  3. 3.perkembangan usaha;
3. c.kecuali untuk usaha mikro dan usaha kecil, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
(2)Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
1. a.bagi Penanam Modal baru:
  1. 1.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  2. 2.profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  3. 3.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. 4.fotokopi Nomor Induk Berusaha;
  5. 5.fotokopi Perizinan Berusaha 0ika ada);
  6. 6.fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  7. 7.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan; dan
  8. 8.surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan.
2. b.bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha:
  1. 1.fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  2. 2.profil perusahaan;
  3. 3.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  4. 4.fotokopi Nomor Induk Berusaha;
  5. 5.fotokopi Perizinan Berusaha Uika ada);
  6. 6.laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
  7. 7.laporan perkembangan usaha yang berisi Jen1s usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun selama 2 (dua) tahun terakhir dan yang akan diperluas;
  8. 8.fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  9. 9.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan atau dikuasakan; dan
  10. 10.surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan.
(3)Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.
(4)Ketentuan mengenai format permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TIM VERIFIKASI, KRITERIA DAN PENILAIAN

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan Tim yang dikoordinir oleh Dinas.
(2)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Ketua
2. b.Wakil Ketua
3. c.Sekretaris
4. d.Anggota Sekretaris Daerah; Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; Kepala Dinas; dan sesuai kebutuhan
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
2. b.melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur; 1
3. c.menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
4. d.menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
5. e.menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
6. f.menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
7. g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
8. h.Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat membentuk Tim Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan administrasi tugas Tim.

Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
h.termasuk pembangunan infrastruktur;
1. 1.melakukan alih teknologi; J. berorientasi ekspor;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau; dan/atau
1. 1.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

Pasal 8

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan Penanam Modal berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
(3)Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
(4)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
(5)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim membuat rekomendasi dalam menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai format hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dalam hal permohonan disetujui, dan/atau kemudahan penanaman dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal permohonan ditolak, Tim pemberian insentif modal ditetapkan menyatakan dalam berita acara penilaian yang menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan surat penolakan Kepala Dinas.

(3)Ketentuan mengenai format surat persetujuan dan penolakan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Penanam Modal yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Bentuk insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro kecil, menengah clan/atau koperasi di Provinsi;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, usaha kecil, menengah dan/atau koperasi di Provinsi;
(4)Bentuk Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian penzman melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
8. h.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  1. 1.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; J. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
9. k.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  1. 1.fasilitasi promosi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…