DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018., dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, Khusus untuk daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan, Gubemur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB. Penetapan NJKB berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan :Peraturan Gubern.ur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Batik Nama Kenda:raan Bennotor Tahun 20 8;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten ang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tombaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814),;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 te tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lem1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Un.dang:--Und.ang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1301 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua at.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 N0,mor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 244� Ta-mbahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomo:r 5950);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitung;an Dasar Penge n aan Pajak Kend�aan Bermotor dan Bea Bal i k: Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 {Bedta Negara Republik Indonesia Tuhun 2018 Nomor 144);
7.Peraturan Daerali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 No1nor l Seri B) sebagaima:na telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 201 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3, Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Da:erah Pr-ovinsi Sumater.a Selatan Tahun 2017 Nomor '9);
8.Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang PetunJuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 T.ahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagp.JI11ana telah beberapa kali diubah, · erakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 20 6 ten.tang Pe r ubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah. Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menet:apkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHJTUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peratu r an Gubernur mi) yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gube:rnur Sumatera Selatan. 3 . Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 4 . Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua je:nis. jalan darat clan digerakkan oleh peralatan teknik berupa m.otor atau peralatan lainnya, yang berlungsi untuk mengubah suatu sumber da: a energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan berm-otor yang bersang k utan, termasuk alat-alat berat dan aJat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda clan motor dan tidak melekat secara permanen se:rta kendaraa.n bermotor yang dioperasilcan di air.
5.Kendaraan Bermoto-r Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki i2:in angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut lbayaran.
6.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ at a u penguasaan kenda r aan berm.otor. "? . &a 18::!lik Naro.a Keruia.raan. Bermotor�, yan� selan!utnya dismgkat BBN-KB, adalah pajak at.as penyeraha.n hak milik kendaraan bermotor s bagai akibat perj.anjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena j i ual beli ,. tukar menukar, hibah; warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8.Kendaraan Bermoto:r Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan tek.nis dan/ at a u serta penggunaannya.
9.Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-aJat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda di.an motor serta tidak melekat secara pennanen. 1 0. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjut n ya disingkat NJKB, adalah barga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. 1 1 . Nilai Jual Kendaraan Bermoto:r Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau penggunaannya. 1 2 . Harga Pasaran. Umum,. yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 1 3 . Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/ atau tahun yang ditetapka.n berdasarkan re.gistrasi dan identifikasi ol h pihak berwenang.
14.Umur Rangka/ Body adalah umur kendaraan bennoto,r di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/ body. 1 5. Umur Motor adalah umur m.otor kendaraan bermotor ct· air yang dihitung dari · ahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB Bagian · esatu Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis ke daraan bermotor dikelompokan sebagai beriku .:

a.kendaraan be.rmotOT selrun y.an g dioperasikan di air, alat-alat berat clan alat-alat besa.r;
b.kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
c.kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Bagi an Kedua Kendaraan Bermotor Selain yang Dioperasikan di Air, A.lat-Al.at Berat d:a.n Alat-Alat Besar

Pasal 3

Kendaraa.n Bermoto:r sebagaim.ana dimaksud. dalam Pasal 2 huruf a� terdiri atas:

a.mobil penumpang yang tercliri d.ari se · an, jeep dan minibus;
b.mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
c.mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick upt Ught truck, truck dan mob · barang sejenisnya;
d.mobil roda tiga;
e.sepeda motor roda dua dan roda tiga.. . '

Pasal 4

( 1 ) .Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.

(2), Penghitungan dasar pengenaan PK.B sebagaima:na dimaksud pada ayat ( ) , berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok
1. a.NJKB;
2. b.bobot yang menoenninkan secara relatif tingkat kerusakan jalan clan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendara:an bermotor. Pasal S
(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf at ditetapkan berdasa r kan HPU atas ke-ndaraan berm.otor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2017.
(2)NJKB sebagaimana climaksud pada ayat (1) 1 ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.dalam hal diperoleh hat"ga kosong ( off the roa-d), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertamba.han Nilai;
2. b.dalam hal diperoleh ha.rga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum d.ikenak:an Pajak Pertambahan Nilai, P K B dan BBN-KB.
(3)NJKB sebagaim.ana dimaksud pada ayat (2),. dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

NJKBUB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB diteta.pkan berdasar:kan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

( 1 ) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam lmefisien yang nilainya 1 '(satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga),.

(2)Koefisien seb�gaimana dimaksud pada ayat ,( 1 ), m.eliputi:
1. a.mob:il rod.a tiga, sepeda motor roda dua dan sepecla motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu) ;
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1 , 025 (satu koma nol dua puluh ·· ma) ;
3. c.jeep clan minibus nilai koefisien sama dengan 1 J 0S0 (satu koma nol lima puluhJ;
4. d.blind van> pick up dan microbus nHai koefis· en sama dengan 1 , 085 (satu ko.ma nol delapan puluh lima) ; e .. bus nilai koefisien sama dengan 1 , l (satu koma satu) ;
5. f.light truck dan truck ,ilai koefisien sama dengan 1 , 3 (satu kom.a tiga) .
(3)Penentuan Ko fisien se bagaimana dimaksud pada aya (2 ) , didasarkan pada n ilai batas tolera:nsi ata.s kerusakan jalan clan / atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bennotor.

Pasal 8

( 1 ) Pengenaan PKB un tuk kendaraan bermo or angk u tan umum orang ditetapkan sebesar 30%. (tiga puluh perse. ) dari da. ar pengenaan PKB .

(2)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 300/o (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB .
(3), Peng�naan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (funa p uluh persen) dari dasar pengenaan PKB .
(4)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan berm.ot o r an gkutan umum ibarang dit e tapkan sebe sar 50% (Hrna puluh persen) dari da.sar pengenaan BBN- KB .

Pasal 9

( 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB clan BBN-KB untuk �endaraan bermo · or yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditet a pkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/ body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bennotor di air.

(2)Nilai jual untuk kendaraan bennotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bennotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2017.
(3)Nilai jual rangka/ body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menu.rut jenis, isi kotor (GT/ gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/ body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bei-motor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut daya kuda/ horse power dan umur motor.

Pasal 10

(1)Nilai jual rangka/ body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/ body, yaitu:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet, dan sejenisnya;
3. c.besi, baja, ferrooement, dan sejenisnya.
(2)Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, dikelompokkan berdasarkan fungsi:
1. a.angkutan penumpang dan/atau barang;
2. b.penangkap ikan;
3. c.pengerukan;
4. d.pesiar, olahraga, atau rekreasi. Pasal 1 1 Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 12

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor 'alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 13

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…