DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2022

Nomor: 33
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kriteria, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ~
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan / a tau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Badan Penanggulangan Byncana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13.Perangkat Daerah Teknis terkait yang disingkat PD Teknis Terkait adalah PD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17.Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP /Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
19.Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
20.Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
21.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
22.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan, tanah lengser/longsor dan kejadian antariksa benda-benda angkasa, kebakaran hutan lahan karena faktor alam.
24.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
27.Status Siaga Darurat adalah keadaan saat potensi ancaman bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai informasi peningkatan acaman berdasarkan sistem peringatan dini.
28.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
29.Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang/ masyarakaat masih tetap berlangsung.
30.Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian yang bermakna secera epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
32.Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan secara cepat penggunaan dana tidak terduga.
33.Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
34.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi atau berjalannya secara wajar pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada bencana. utama untuk semua aspek wilayah pasca
35.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
36.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
37.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
38.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang diterbitkan/ dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
39.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan kapasitas kendaraan. ~ I I

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu:

a.pedoman dalam penganggaran, pertanggungjawaban, pelaporan, Audit, Larangan dan Sanksi, evaluasi dan monitoring belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD; dan
b.pedoman dalam pelaksanaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu:

a.pengelolaan belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan kepastian hukum dalam proses pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD;
c.mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
d.memastikan bahwa proses penggunaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Pasal 4

Asas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup:

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan;
c.efisien;
d.efektif;
e.transparansi;
f.bertanggung jawab;
g.kepatutan; dan
h.manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

(1)Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. f1
(4)Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(5)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
(6)Bertanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
(7)Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.
(8)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Provinsi meliputi:

a.kriteria;
b.penganggaran;
c.pelaksanaan;
d.penatausahaan;
e.pertanggungjawaban dan pelaporan;
f.monitoring dan evaluasi; dan
g.pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 7

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang meliputi:

a.keadaan darurat; dan
b.keperluan mendesak.

Pasal 8

Belanja keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/ atau kejadian luar biasa;
b.pelaksana operasi pencairan dan pertolongan; dan/ atau
c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Hr

Pasal 9

(1)Kriteria belanja keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:
1. a.kebutuhan Provinsi dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Provinsi yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Provinsi yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
4. d.pengeluaran Provinsi lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/ atau masyarakat.
(2)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
1. a.jalan;
2. b.jembatan;
3. c.irigasi;
4. d.gedung pemerintah;
5. e.objek wisata; dan
6. f.sarana dan prasarana pelayanan dasar wajib lainnya.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Provinsi dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya untuk belanja gaji dan tunjangan, serta langganan daya dan jasa; dan
2. b.belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
1. a.kebijakan pemerintah pusat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan;
2. b.kebutuhan mendesak yang belum tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan;
3. c.penangganan dampak atas pengelolaan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi;
4. d.kegiatan pemerintah provinsi yang apabila tidak dilaksanakan akan menganggu pelayanan masyarakat dan atau mempengaruhi kinerja pemerintah; dan f-1
5. e.penanganan KLB yang telah ditetapkan statusnya oleh pemerintah provinsi.
(5)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
1. a.penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri; dan
2. b.pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang harus dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila keduanya tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(2)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(3)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok operasi, jenis belanja tidak terduga, diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
(5)Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan pada DPA PPKD.
(6)Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

Pasal 11

(1)Penggunaan belanja tidak terduga dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan dan memberitahukan kepada DPRD. rr

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…