DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2023

Nomor: 33
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 ha (dua puluh lima hektar) atau lebih. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera Selatan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, Sistematika RAD-KSB, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pelaksanaan RAD-KSB, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat_ untuk memberi arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunif a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia A Nomor 6856); ' tt I .. �.· I �-:-"'( ...... "' ,,r: -;,.· a, '{,G
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); \ V
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \ t, ✓
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
15.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
18.Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I

: PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung pelaksanaan aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6.Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi. '\ �/ ✓
7.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8.Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10.Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar).
11.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 ha {dua puluh lima hektar) atau lebih.
12.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Qi� yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14.Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
15.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera Selatan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawi j berkelanjutan sesuai dengan kewenangan. \ �/ I
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkan dalarn bentuk 5 (lima) komponen yaitu:

a.penguatan data;
b.penguatan koordinasi dan infrastruktur;
c.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
d.pengelolaan clan pemantauan lingkungan;
e.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
f.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan
g.peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

BAB II

SISTEMATIKA RAD-KSB

Pasal 4

(1)Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 5

Strategi pembangunan Perkebunan Kelapa Berkelanjutan Provinsi, meliputi: sawit

a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberijaminan berusaha di sektor perkelapa sawiti:r �/ ✓
f.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g.membangun keterbukaan akses terbadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
b.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
1. 1.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 6

Arab kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan difokuskan kepada:

a.penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
b.pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan
c.pemantapan, yaitu peningkatan mutu turunan dan olaban. penguatan koorporasi petani, basil dan pengembangan industri

BAB IV

PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 7

(1)Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerab, yang terdiri dari:
1. a.Dinas;
2. b.Perangkat Daerah Pelaksana;
3. c.Mitra Pendukung;
4. d.Pelaku Usaha; dan
5. e.Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim pelaksana daerah yang berkedudukan di Dinas.
(4)Gubernur melaksanakan RAD-KSB melalui Dinas.
(5)Dinas melaporkan basil pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktujika diperlukan. \ V, ✓

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal :2; · �3e."'1.ber 2J2; SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN, �-3 � S.A SUPRIONO orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur m1 dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2J :1 e b3r 2 )23✓ Pj . GUBERNUR S A'E RA SELATAN BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR ;;�" LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR �3' TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN Dokumen Rencana Aksi Daerah KE LAPA SAWIT BERKELANJUTAN Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Daftar Isi GLOSARIUM ................................................................................................................................................ V BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................................... 1 1.2. Kelapa ....................................................................................................................................... 1 1.3. Keadaan Umum dan lsu Strategis .......................................................................................... 3 1.3.1. Keadaan Umum .............................................................................................................. 3 1.3.2. lsu Strategis .................................................................................................................... 9 1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ................................................ 1 1 1.5. Dasar Hukum .......................................................................................................................... 1 2 BAB 2. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................................................... 1 4 2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan lnfrastruktur .......................................................................... 14 2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun ............................................................................. 15 2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ......................................................................... 21 2.4. Tata Ketola Perkebunan dan Penanganan Sengketa ......................................................................... 23 2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit ............................................................................................................. 33 BAB 3. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI ...................................................................................... 35 3.1. Koordinasi lmplementasi RAD KSB ..................................................................................... 35 3.2. Pembiayaan ............................................................................................................................ 36 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ....................................................................................40 BAB 4. PENUTUP ....................................................................................................................................... 43 BAB 5. LAMPIRAN ...................................................................................................................................... 44 Daftar Gambar Gambar 1.1. Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017) ................................................................................................................................. 2 Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha) ............................ 4 Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan ................................. 1 1 Gambar 2.3. Perkembangan jumlah KUD penerima dana PSR di Provinsi Sumatera Selatan ....................... 16 Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 ····························································· ............................................................... 17 Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022) .... 20 Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022) .... 20 Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Sawit di Area Karhutla ............................................................................... 21 Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan ............................................................. 25 Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi lindung dan Fungsi Budidaya..................... 26 Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG ..................................................................................... 27 Gambar 2.11. Proses sertifikasi ISPO ............................................................................................................... 34 Gambar 3.1. Dasar hukum pembiayaan perkebunan kelapa sawit... ............................................................... 36 Gambar 3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui APBN dan APBD .............................................................. 37 Daftar Tabel Tabel 2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (ha)................................................... 4 Tabel 2.2. Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha) ........................... 6 Tabet 2.3. Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha) ......................................................... 7 Tabel 2.4. Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera SeIatan (ha) ................... 8 Tabel 2.5. Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan........................................................................................................ 16 Tabel 2.6. KUO penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017-2020 di Provinsi Sumatera Selatan ........................................................................................................... 1 7 Tabet 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomentasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang chipping dan tanam) kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 201 7-2022 .......... 1 8 Tabet 2.8. Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 ...................................................................................................... 1 8 Tabel 2.9. Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ........................ 19 Tabel 2.10. Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk padaArea Karhutla ............................................................. 22 Tabel 2.11. Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ................. 22 Tabel 2.12. Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit2006-2016 per Januari 2019.............. 24 Tabel 2.13. Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan ketapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020...................................................................................................... 27 Tabel 2.14. Data Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan ......................... 29 Tabel 2.15. Matriks Sinkronisasi RencanaAksi ............................................................................................... 34 Tabel 2.16. Matriks Rencana Aksi Daerah ........................................................................................................... 34 Tabel 3.1. Pilardan lndikatorTerpercaya ........................................................................................................... 40 Tabel 3.2 Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ......................................................................................................................... 41 Tabel 3.3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ..........................................42 GLOSARIUM BPDPKS : Sadan Pengelola Dana Per1<ebunan Kelapa Sawit CPO : Crude Palm Oil (minyak kelapa sawit mentah) GAP : Good Agriculture Practice (praktik pertanian yang baik} Gender : Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasar1<an cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat GGP : Green Growth Plan {Pertumbuhan Ekonomi Hijau) HGU : Hak Guna Usaha ISPO : Indonesian Sustainable Palm Oil (sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia) KUO : Koperasi Unit Desa KHG : Kawasan Hidrologis Gambut Petani plasma : Petani yang merupakan rekanan perusahaan inti sebagai bagian dari kewajiban perusahaan untuk membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan Petani swadaya : Petani yang dengan inisiatif dan biaya sendiri membuka dan mengelola lahan secara mandiri, tidak terkait dengan perusahan tertentu PDRB PMKS PSR Replanting RPPEG RTRW STDB TBS TBM TM TTM TR : Produk Domestik Regional Bruto : Pabrik Minyak Kelapa Sawit : Peremajaan Sawit Rakyat : Penanaman kembali terhadap komoditas tanaman yang sebelumnya diusahakan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut : Rencana Tata Ruang Wilayah : Surat Tanda Daftar Budidaya : Tandan Buah Segar : Tanaman Belum Menghasilkan : Tanaman Menghasilkan : Tanaman Tidak Menghasilkan : Tanaman Rusak BAB 1 ------------------------- P E N DAHULUAN • Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pu/au Sumatera (Ditjenbun, 2021). • Totalluastutupanlahankelapasawitmencapai 1,4 juta hektar, dimanaareaterbesarterdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 456.317 hektar, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 hektar. • Komitmen pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Se/atan telah tertuang dalam: (i) RPJMD, (ii) Renstra Disbun, dan (iii) Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP). Sebagai salah satu komoditas strategis wilayah, Provinsi Sumatera Selafan berkomitmen penge/olaan kebun secara Jestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Ke/apa Sawit Berke/anjutan Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027. 1.1. Latar Belakang 1.2. Kelapa Sawit Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas tutupan lahan kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 16.381.959 ha (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor yang berasal dari crude palm oil (CPO) atau dikenal dengan nama minyak sawit mentah dan ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun demikian, industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berangkat dari prinsip 5P (people, planet, prosperity, peace dan partnership). People atau manusia, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat bagi sebesar-besamya kesejahteraan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan terkait. Planet atau bumi, budidaya dan tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prosperity atau kemakmuran, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hendaknya mampu mewujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit, termasuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan keluarga petani. Peace atau perdamaian, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dapat memastikan bahwa lahan tempat budidaya kelapa sawit merupakan lahan yang benar dan sah, tidak silang sengketa, serta tidak berada pada kawasan hutan. Terakhir, partnership atau kemitraan, petani kelapa sawit yang dapat mengoptimalkan kemitraan dengan pemerintah, swasta (termasuk pabrik kelapa sawit), serta lembaga pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya membutuhkan tahapan transformasi yang melibatkan para pihak (Gambar 1 . 1 ) Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelaoa Sawit Berkelaniutan Pengawasan <Ian penit...,, unluJ< Olltgrilas �ngkungan (ccoklg,C31 m1egr,1y) Prakt1k pcngclolaan perkebunan yang batk Pem,1,1,nn peli<ebunan produkhl I I lntens,hkast produl<SI I Penyadarlaroan Program pembiakan jangka panJang Pabnk yang t.mah hngkungan Agmnom,unM proooksl yang lcblh bail< Telmotog, zero waste Penggantian kebun dcngan material superror Pcngelolaan dan Jasa lingkungan untuk perern:anaan guna lahan Sumber m,nyak allcrnat,r Gambar 1.1 Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 201 7) Terbitnya lnstruksi Presiden (lnpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 201 9-2024 merupakan momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan lnpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diintegrasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024. RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyebutkan adanya prioritas program berupa peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator pertumbuhan PDB pertanian. Selanjutnya RPJMN Tahun 2020- 2024 juga menyebutkan adanya kegiatan prioritas berupa peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir, yang indikatornya peningkatan produksi kelapa sawit. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan sektor pertanian, salah satunya adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Di tingkat daerah, lnpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Oaerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam RPJMN untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 1,4 juta ha, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 456.317 ha, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 ha. Berdasarkan statistik perkebunan, produksi kelapa sawit pada tahun 2021 dapat mencapai 4.388.731 ton. Sebagai salah satu komoditas strategis wilayah, maka Provinsi Sumatera Selatan sudah selayaknya merencanakan pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun komitmen ini tertuang ke dalam: (i) rencana pembangunan jangka menengah daerah {RPJMD) untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis, salah satunya adalah kelapa sawit, melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (ii) rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan - GGP) dengan strategi pengelolaan komoditas unggulan termasuk sawit melalui tata kelola lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi, perbaikan rantai nilai, dan pembagian manfaat yang adil; dan {iii) rencana strategis Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui intensifikasi, optimalisasi, dan stabilitas harga. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kebun yang memiliki sertifikat ISPO. Saat ini, terdapat 63 perusahaan ketapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun beberapa kebijakan terkait pengetolaan kelapa sawit berkelanjutan, salah satunya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 tentang Rencana lnduk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang disusun pada tahun 2017. Program rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau sangat selaras dan bersinergi dengan program RAN KSB yang diturunkan menjadi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar untuk budidaya merupakan langkah dini pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan. Penyusunan RAD KSB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau yang sudah dirancang Provinsi Sumatera Selatan. RAD KSB di tingkat provinsi nantinya akan dilanjutkan dengan inisiatif di tingkat kabupaten/kota. Melalui perencanaan yang sistematis dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, diharapkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menjadi gerakan yang masif dan berkesinambungan. 1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis 1.3.1. Keadaan Umum Luas ctaa persebaraa perkebunan kefapa saw;tcfiPcovinsi sumatera Sefatan Luasan tutupan perkebunan kelapa sawit secara nasional pada tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. Peningkatan luas lahan kelapa sawit juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada tahun 2016-2019 {Gambar 2.1 ). Direktorat Jenderal Perkebunan rnengklasifikasikan kebun kelapa sawit sebagai: (1) perkebunan rakyat; (2) perkebunan negara; dan (3) perkebunan swasta. Arahan program dari RAN KSB ditujukan untuk keseluruhan tata kelola perkebunan kelapa sawit, dengan titik berat pada perkebun rakyat, yang berjumlah sekitar 6.940.000 ha pada tingkat nasional. Dokurnen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan "' .... " 0 "' ■ 2016 "' "' ,...; ,-: "' m � I I 2017 2018 "' "' ,..., ..,; ,..; N N g; � N rl � I I I 2019 2020 2021 Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha) Nasional ■ Sumatera Selatan (Sumber data: BPS, 2021 (luas kelapa sawit nasional dan luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2016-2018); Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2021 (luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2019-2021)) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). Sekitar 13,34% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tutupan perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 1 .233.264 ha (Tabel 2.1 ). Dari luasan tersebut, sekitar 658.504 ha atau 54, 18% merupakan perkebunan sawit rakyat. Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, dan Banyuasin secara berturut-turut merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Sumatera Selatan. Tabel 2.1 . Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Se!atan (ha)

2.Ogan Komering llir
3.Muara Enim
4.Lahat
5.Musi Rawas
6.Musi Banyuasin
7.Banyuasin
8.Ogan Komering Ulu Selatan
9.Ogan Komering Ulu Timur
10.Ogan llir 1 1 . Empat Lawang
12.Penukal Abab Lematang llir (PALI)
13.Musi Rawas Utara
14.Palembang
15.Prabumulih
16.Pagar Alam
17.Lubuk Linggau Sumatera Selatan Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 1.223.374 1.221 .374 1.233.264 1.245.767 Permasalahan pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan cukup kompleks karena bersifat lintas sektor. Terkait data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, teridentifikasi bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki mekanisme pendataan pekebun kelapa sawit yang baku. Saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai dasar inventarisasi pekebun kelapa sawit rakyat. Namun demikian, belum semua pekebun kelapa sawit rakyat mendapat STDB karena cakupan area yang cukup luas. Selain itu, saat ini data mengenai perkebunan kelapa sawit masih terpaku pada data tabular tanpa informasi geospasial. Tidak adanya informasi keruangan, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam identifikasi area perkebunan kelapa sawit dalam tata ruang daerah, akibatnya masih terjadi alih guna lahan menjadi kelapa sawit di luar peruntukkan rencana tata ruang daerah. Saat ini, hanya ada satu sumber peta tutupan lahan kelapa sawit yang bersumber dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan peta tersebut, luasan tutupan lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan diketahui seluas 1.467.676 ha (Tabel 2.2). Terdapat perbedaan antara luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Selisih luasan tersebut mencapai 234.412 ha. Apabila ditinjau berdasarkan peruntukkan ruang dalam RTRWP, luas tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat dalam kawasan perkebunan seluas 1.005. 734 ha. Luas kebun kelapa sawit eksisting lebih tinggi dari luas tutupan lahan sawit yang terdapat pada pola ruang perkebunan. Kondisi ini mengindikasikan tutupan lahan sawitjuga terdapat pada pola ruang lain terutama pertanian (181.904 ha) dan permukiman (31.715 ha). Hal yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu keberadaan perkebunan sawit pada kawasan hutan, terutama hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan pengolahan peta kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian, tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat di kawasan hutan seluas 204.811 ha (Tabel 2.3). Adanya perbedaan data luasan perkebunan kelapa sawit turut memengaruhi persebaran perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan dan inventarisasi area perkebunan kelapa sawit dengan skala yang lebih detail. Selain itu, pemetaan luas perkebunan kelapa sawit yang berada pada area berkonflik juga perlu dilakukan sebagai dasar untuk menyusun strategi rekonsiliasi. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan i'\ O Cl) 0 - 7' QI C -g 3 (/) ct> QI ::i �- ;;o .... ct> g, � .., Q,I 7' :J ct> Q,I W )> ,:::1 7' - · (/lC -· @" o ::i Q,I ct> Tabel 2.2 Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha) 7.484 Kota Lubuk Linggau 1 2 - 1.010 1 9 Kola Pagar Alam - - - - - 30 - Kola Palembang - 14S - 6 292 Kota Prabumulih 132 - 553 704 Lahal - 2.130 3 - - - - 49.277 2.480 Muara Enim - 1.577 3.176 10.881 - 1 15 54.855 1.137 Musi Banyuasin 123 27.431 6.317 78.77'1 12.186 33 - 291.097 10.749 MusiRawas 3 3.682 21 0 1 1 .803 - 68.397 1.586 Musi Rawas Utara 10 866 942 8.190 - - 2 - 48.448 675 Ogan llir 1 1 463 3 - 18.079 1.677 Ogan Komering llir 75 454 29.184 1 1 15 6.290 175.982 5.383 Ogan Komering Ulu - 8.058 2.798 - - - 31.510 56 Ogan Komering Ulu 25 1 1 C 9 - - - 1 .627 62 Selalan Ogan Komering Ulu I -l -l -l 466 1 -l -l -I -l -I 1 1 .7841 791 Timur Penukal Abab I � � � 1.82� � 41� � � � 25.2551 11 Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 (diolah) - - - - 1.049 - 4 - - 34 - 21 - - 468 26 - - 1.415 - 512 - - 54.402 - 2.299 - - 73.941 - 28.721 - 154 456.317 - 4.407 - - 90.322 - 9.981 - - 69.122 - 2.095 - - 22.328 - 54.798 - - 272.246 - 8 - - 42.430 20 - - - 1.853 40181 1.9761 - I - I 18.443 -1 1.7691 -1 -1 29.275 0 0 A° ;,::: C Cl) 3 iii ro -0 ::, QI ;:o (I') ro QI ::, :i!; l'l__ QJ ,.. ::, OJ QJ � )> @� aio 2.0J C ro 6T iil :;) "3 Tabel 2.3 Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha) Empat Lawang Kota Lubuk Linggau - -- - -- -· - - Kota Prabumulih Lahat Muara Enim Musi Banyuasin Musi Rawas Musi Rawas Utara Ogan llir Ogan Komering llir Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang llir 12 471 8.09 2 5.10 1 2 Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan peta kawasan hutan Balai Besar Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (diolah) Perkebunan kelapa sawit di ekosistem aambut Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tanah mineral dan gambut. Berdasarkan peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tutupan lahan kelapa sawit tersebar di 30 KHG dengan luas mencapai 471.717 ha (Tabel 2.4). Tutupan lahan kelapa sawit terdapat di fungsi lindung (259.306 ha) maupun di fungsi budidaya ekosistem gambut (212.41 1 ha). Tutupan lahan kelapa sawit terutama terdapat di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (56.048 ha), KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbung (51.537 ha), dan KHG Sungai Sembilang-Sungai Lalan (46.211 ha). Pengelolaan kebun kelapa sawit di kawasan gambut perlu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik ekosistem gambut untuk mencegah kerusakan gambut seperti subsidensi, pengeringan, dan kebakaran. Salah satu pola perkebunan sawit yang disarankan untuk kawasan gambut yaitu menggunakan sistem agroforestri. Pengelolaan perkebunan sawit di kawasan gambut juga diatur melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan. Kebakaran gambut merupakan permasalahan pengelolaan gambut yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu penyebab kebakaran adalah pembukaan lahan dengan membakar oleh petani. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Setatan menjadi permasalahan berutang setiap tahun. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 310 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 5 kabupaten. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, namun turut berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sorotan pemerintah nasional karena memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi GRK sesuai Nationally Determined Contribution (NOC). Untuk mengantisipasi kebakaran gambut, pemerintah perlu meningkatkan adopsi metode penyiapan lahan tanpa bakar dalam pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tabel 2.4 Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha) Nama KHG lndikatif Fungsi lndikatif Fungsi Total Lindung E.G. Budidaya E.G. KHG Aek Musi - Sungai Upang 1 0,76� 3,85L 14,61� KHG Aek Sebatik - Aek Musi 7,651 4,60� 12,25E KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil 2,17 '. 99, 3,1m KHG Sungai Lalan - Sungai Merang 1 3,88( 17, 1 5� 31 ,03� KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan 4,487 6,42E 10,91, KHG Sungai Medak - Sungai Lalan 9,95S 6,09E 16,05� KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang 2,30C 3,52.11 5,82L KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan 20,45f 25,75: 46,2 1 1 KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan 12,16<1 6,341 1 8,50' KHG Air Banyuasin - Sungai Musi 6,492 4,96� 1 1 ,45E KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan 13,44� 17,98-< 31,42! KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan 5,34( 82� 6,16 KHG Sungai Musi - Sungai Saleh 3,86( 2,76f 6,631 KHG Air Banyuasin - Air Lalang 1 7,351 26,20( 43,55� KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur 30,051 25,99� 56,04� KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam 2,19! 2,55, 4,75( KHG Sungai Alur - Sungai Lintang 1,51� 1 ,30C 2,8H KHG Sungai Kalumpang 1,3m 363 1 ,67� KHG Sungai Musi - Sungai Rawas 2,13� 2,30E 4,44� KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas 8,46, 5,86€ 14,32f KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari 1 ,57f 5,341 6,92� Nama KHG lndikatif Fungsi lndikatif Fungsi Total Lindung E.G. Budidaya E.G. KHG Sungai Musi - Sungai Empasan 7,291 6,14t 13,43i KHG Sungai Musi -Sungai Penu 7,10i 5,75� 12,86! KHG Sungai Musi - Sungai Blidah 3,71E 1 ,80E 5,52: KHG Sungai Penu - Sungai Abah 3,481 1,42( 4,901 KHG Sungai Musi -Sungai Aek Lematang 1 1 ,08€ 2,84� 13,93: KHG Sungai Bumai - Sungai Sibumbung 39,30! 12,22� 51,53; KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba 2,85L 5,001 7,85� KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji 6,81� 5,90E 12,721 KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji 5( 85 13� Total 259,306 212,411 4 7 1 , 7 1 7 Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/ 2017 dan Peta Tutupan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian 2019 (diolah) Peningkatan kapasitas peJ<ebun swadava Demi memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan pendamping yang membantu para petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki penyuluh perkebunan yang berjumlah 14 orang dengan skerna Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP) dan 220 orang dengan skerna Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TPPP). Dikarenakan luas area kebun kelapa sawit yang cukup luas, jumlah tenaga penyuluh yang ada saat ini masih kurang untuk dapat mendampingi petani kelapa sawit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor rendahnya adopsi praktik pertanian yang baik. Selain itu, penyebaran petani kelapa sawit yang cukup jauh menyebabkan infonnasi mengenai mekanisme bantuan yang diberikan oleh pemerintah menjadi tidak merata sehingga banyak petani kelapa sawit yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Pemerintah dan perkebunan negara dapat terlibat dalam usaha sinergi untuk memberikan bimbingan, arahan, advokasi, dan pembinaan kepada pekebun swadaya dan mandiri. Salah satu program pembinaan pekebun kelapa sawit swadaya adalah program penanaman kembali (replanting) dengan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 per ha. Pembiayaan bersumber dari dana Sadan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). Program replanting pertama kali dilakukan di tahun 2017 pada lahan seluas 4.400 ha di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. 1 .3.2. lsu Strategis Permasalahan pada pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dipetakan berdasarkan kondisi eksisting dan masukan berbagai pihak (Gambar 2.2). Kemudian dilakukan diskusi dengan panel ahli untuk merumuskan isu strategis. lsu-isu strategis terkait dengan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:
1.Pembukaan lahan (/and clearing) tanpa bakar Pembukaan lahan tanpa bakar rnerupakan upaya untuk mengurangi risiko kebakaran yang sulit untuk dipadamkan serta polusi udara akibat praktik membuka lahan dengan cara membakar.
2.Ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat Salah satu praktik baik (best practice) dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah adanya ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan artinya tersedia di banyak tempat (instansi atau unit usaha pernbibitan) dan tidak harus mengantre dalam waktu yang lama.
3.Standar tata kelola dan tata budidaya - 1 0 - Perkebunan kelapa sawit agar rnenghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang optimal diperlukan pernupukan yang mernenuhi kebutuhan tanarnan kelapa sawit sesuai lahan, urnur dan topografinya. Sebelurn dilakukan pernupukan perlu dilakukan pernbersihan piringan tanarnan kelapa sawit, perlu penekanan gulrna dan perlu perawatan secara standar, untuk itu diperlukan standar tata kelola dan tata budidaya. Salah satu upaya peningkatan standar tata kelola dan budidaya adalah rnelalui sertifikasi ISPO. Saat ini, realisasi ISPO di Provinsi Surnatera Selatan baru rnencapai 63 perusahaan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO rnerupakan upaya untuk mernastikan praktik yang dilakukan oleh perkebunan dilakukan secara berkelanjutan.
4.Pembukaan kebun kelapa sawit di area kawasan hutan dan gambut Masyarakat pekebun yang rnernbuka perkebunan kelapa sawit di area kawasan hutan dan area gambut rnenjadi salah satu pemicu sengketa lahan.

s.Penanganan sengketa lahan Sengketa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit mungkin terjadi baik antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan rnasyarakat, antar rnasyarakat, antara pernerintah dengan rnasyarakat. Selain itu, terdapatpermasalahan mengenai masyarakatyang secara sengaja atau tidak sengaja rnernbangun kebun kelapa sawit di kawasan yang dilindungi misalnya hutan lindung atau hutan suaka dan kawasan lahan/hutan yang tidak dapat dikonversi. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mediasi dan rnenyelesaikan sengketa lahan/hutan untuk kemaslahatan bersama.
1. 6.Penanganan Hilirisasi Kelapa Sawit Hilirisasi rnerupakan strategi untuk meningkatkan nilai tarnbah kornoditas. Melalui proses hilirisasi, ekspor komoditas tidak hanya ditujukan untuk bahan baku atau crude palm oil (CPO), tetapi berupa barang jadi seperti minyak goreng, biodiesel, biobenzen, dan produk turunan lainnya. Untuk rnemproduksi rninyak goreng dan variasinya perlu pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menghasilkan produk antara CPO. Sementara itu, untuk rnenghasilkan biodiesel dan biobenzen diperlukan pernbangunan pabrik industri minyak tanaman untuk menghasilkan Industry Vegetable Oil (IVO). lnisiasi hilirisasi kelapa sawit dapat mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga TBS. Harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan seringkali tidak diber1akukan di lapangan karena pabrik memiliki mekanisme tersendiri dalam membeli TBS kelapa sawit. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu pendirian mini mill yang berbasis perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun. Pemanfaatan produk turunan berbasis petani kecil (smallholder) diharapkan dapat dilakukan melalui korporasi petani sawit.
2. 7.Akses Dana Penanaman Kembali (Replanting) Kebun Kelapa Sawit Para pekebun kelapa sawit mandiri dikarenakan luasan areal perkebunannya yang kecil dan terbatas, sering mengalami kesulitan pendanaan pada saat akan melakukan replanting. Hal ini masih menjadi permasalahan yang krusial bagi pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu instansi sumber pendanaan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dan perbankan untuk membuka akses pendanaan replanting kebun kelapa sawit.
3. 8.Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit Perempuan memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam pengelolaan sistem usaha tani kelapa sawit, terutama untuk perkebunan rakyat (pekebun swadaya). Berdasarkan penelitian ICRAF (2020) pada 36 desa di Sumatera Selatan, untuk sistem usaha tani rnonokultur, perempuan umurnnya terlibat pada proses pembibitan dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pemanenan. Perempuan juga tidak jarang turut andil dalam proses pembukaan dan penyiapan lahan. Pada sistem pertanian agroforestri peran perempuan lebih tinggi dibanding pada sistem pertanian monokultur. Peran perempuan dan laki-laki hampir setara pada sistem usaha tani sawit agroforestri. Walaupun perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem usaha tani sawit, pelibatan perempuan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan masih sangat minim. Kelompok perempuan - 1 1 - umumnya dilibatkan dalam pengelolaan produk turunan kelapa sawit dalam bentuk industri rumah tangga. Petani perempuan, terutama perempuan kelapa keluarga, perlu dilibatkan dalam pembinaan pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Pembinaan kelembagaan dan bantuan juga perlu dialokasikan untuk kelompok tani perempuan. Kelompok perempuan dapat dibina secara lebih intensif untuk pengelolaan sawit agroforestri melihat keterlibatan perempuan yang cenderung lebih tinggi pada sistem usaha tani sawit agroforestri dibanding sawit monokultur. PENGUATAN DATA. PENGUATAN KOOROINASI DANINFRASTRUKTUR 1 Be-lum ac!a p('l.dom;,n �rlatRan A 2 Sa.Jt ni h1ils perkebur1;1n n'o'.l",1h rrr,�ngacu dat,l staai:.�lk 3 . Per.l(lrn:.m be!urn ada dan data spas,a1 ·nas,+1 mE'riqacu pada ie1..1el n�s;o:,a -l . A'ea yang l�as ildak b1;a drangf-il� o'eh D, nas Perkebun�� Prov,ns, 5 Belum a� kecjla:.an pie-tnPtuan p�rt.s, paM eve' prov ns1
4. 6.Adany� al h oun� lahan yang t,da� scsua, cl£•'1gan perurl!ukkan RTRW 7 lntormasr mengen�u Ket)un Kelnp'-1 Sa1..·m d1 APL dan kav:as.an ma&1 h d1 keto1;t masi ng-masmg OPD ierk;J.1t Conioh. kebun ke apa 5,c-,,,',' I{ d, APL oleh D ri�s Per koo�man. k.ebt,n kelapa Si:'l'\'11 t dJ ka•uasc.'l t1uttln o!eh D,nos Kot-iutar1r:>n 8 Aks,:,s d�r, ke!run ke pat,nk cukt.p su',: rnenyeb3bkan o�gkos proouksl rnemb�ngkaf: PENGELOLMN DAN PEMANTAUAN UNGKUNGAN C Ka·.-,as,m Ekos,stem Eso,·1s•a' !KEE I d,lok<iskan hanya 1,nqkup Ar,;a Bem1 'a1 Konsacvas, T rigg, (ABKT/ 2 Pcmanfilatan tahn'l gambut un£hk. ¥en perkebw'li.1n Sa'.\it r•arus scsu�1 d�ng�n pcrL.ntukan fu ™Js·nya 3 Sekuestms1 GRK P<"lda perkeounansaw1t -l Kelompok Tan Pedlilr Ap, (KTl'Al oelun ber1alan dengDn opt• mal dalom .,,e�anqanr kebakaran d laha,1 5 Pr.:tkt1}!. merpoaka,. mash banyak d lakuka.n di perkebu�an warga 6 P('-!tn1 memanr::1atk,1n ccian daq �,s:crn �JCMnantauan hotsl)Ot agar titlak 10,deteks, pooa s1stcm Se<1s1 h un!ara data luas HGU yang 1e,catat de1gM data lapangan 8 Pencemaran 1-mbah lterutal"f'la sungr11J DUKUNGAN PERCEPATAN PElAKSANMN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PROOUK KElAPA SAWlT Petanl swadaya t:eit..m mtrTipu fTlemenu·,1 siandar untuk se1 f1 kas ISPO E
5. 2.T,dak acta k<>slacilan paclo nar<)a Ml' produk kelopa $�1.'.flt 3 Produk kel<1JW sa-.-m y�rig dii.lnggilp ltdilk eco�fr1 end17• 4 Perl ndu1qan perem;1uan dan anak-anak dalam rrs1ko panfje'oiaan kelapa s.;w11t iiiW.w?t·'ftfttil" I. Te�oaws."lya Ju-n1a1, dan kornj)elens1 s.urnber c1�,ya penyuuh
6. 2.Rendannya minm <Jon pcmahilrn�n petani le1ta19 1::e11 t,<igny,, PSR 3 Renda1riya pE:im�harnan peta., t£>ntnng me-k.ansrne bantuan dann perema1.i,,11 kelapa sa�•.it 4 Peta,, kel,,p.J sa.-11 1 sv.,adaya belwrn mtemtenlwk ketemb:1gr1an u<',ah;)tQi11 s�h 1gga pcnJua1-a•1 r1;1s1, rneloh..11 ter-igku ak (rJ ntvl usahanyf,1 Pdt1>i'mg} DTATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN , SENGKETA , Orimp�k perubr.ihan 1kl m
7. 2.Harga Jual kelapa sav11t iidok stc1b1I dan d1 ba·�·1ah stand�,
8. 3.PC.,Cftlp�n GAP bclum sc'oruhnyo d•l�kukan pt1dil petan s·�·1.=rdi1.:;1a
9. 4.Status lahan /tata kelo'a regulasr perk�buna�1
10. 5.Konf k kebtm 6 SMgk<>la lahan d k,WloSi)n hut.in
11. 7.Ker�nl�man pert-,muan Dk1 0al �l h fun.gs: a•,an Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan 1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk:
a.Memberikan arahan dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.
b.Menyediakan instrumen untuk membantu pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Tujuan penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 adalah:
a.Melaksanakan lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
b.Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.
c.Mewujudkan visi dan misi Gubemur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024, khususnya di bidang pembanguan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023- 2027 yaitu:
a.Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;
b.Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang komprehensif berkelanjutan, melalui: 1 . Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
1. 2.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
2. 3.Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
3. 4.Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
4. 5.Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. Dalam penyusunan dokumen RAD KSB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 mengacu pada beberapa prinsip yaitu:
a.lntegrasi RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.
b.Sinkronisasi RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.
c.Partisipasi RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. 1.5. Dasar Hukum Landasan hukum bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 adalah sebagai berikut: 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; - 1 3 -
4. 5.lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PembangunanNasional;
5. 6.lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan KelapaSawit Berkelanjutan Tahun 201 9 - 2024;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. 9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
9. 10.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun201 9 -2024; 1 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. 12.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
11. 13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
12. 14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2026;
13. 15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. 16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;
15. 17.Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana lndukPertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan;
16. 18.Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 438 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
17. 19.Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023- 2027. BAB 2 -------------------- INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN • Penyusunan RAD KSB Provinsi Sumatera Se/atan disusun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. • lntegrasi dilakukan dengan mengacu danlatau menghubungkan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi perkebunan dan OPD lain yang terkait. • lntegrasi program dan kegiatan terdiri dari lima bagian yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat nasional: (1) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) pengefolaan dan lingkungan; (4) tata ke/ola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5) dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk ke/apa sawit. 2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur Dalam penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur terdapat tiga unsur yang penguatan yaitu : (1) penguatan data dan pengelolaan data, (2) penguatan koordinasi dan, (3) peningkatan layanan infrastruktur. Penguatan Data dan Penae/otan Data Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. Penggunaan data yang shahih bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun tepat sasaran dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap kesulitan mengakses data yang shahih. Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Diperlukan penerapan prinsip by name by address pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa sawit juga masih minim, yakni hanya tersedia data perkebunan sawit dari Kementerian Pertanian. Provinsi belum memiliki data spasial yang diperbaharui secara berkala. Untuk mendorong penguatan pendataan perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif. Data pengelolaan kebun juga perlu diidentifikasi sehingga karakteristik pengelolaan kelapa sawit akan dapat dilakukan secara baik. Untuk itu data kategori pengelolaan oleh swasta dalam skema inti-plasma, dan swadaya perlu juga dimiliki secara valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik dilihat secara data tabular maupun secara spasial dan mestinya dapat dsiepakati antar seluruh pemangku kepentingan atau wali data. Penquataa Koordinasi Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan - 1 5 - Peningkatan Jayanan infrastruktur Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur jalan yang dapat digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Margin transportasi yang tinggi seringkali dibebankan kepada petani, sehingga harga di tingkat petani cenderung rendah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, adalah dengan mendorong kolaborasi para pelaku usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur dasar. Salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Sadan Usaha (KPBU). 2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Peninqkatan kapasitas petani dafam praktik GAP GoodAgricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (traceable) proses pengolahan dan pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (ii) peningkatan mutu hasil tanaman kelapa sawit; dan (iii) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri. Adopsi GAP di tingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan: • Minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat • Unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas • Penggunaan sarana produksi lain belum optimal • Pelaksanaan teknis budidaya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Melalui penerapan GAP, diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP juga menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan jangkauan pasar produk kelapa sawit, terutama untuk ekspansi pasar global. Peninqkatan peremaiaan tanaman kefapa sawit Program peremajaan kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2006 yang menginstruksi peremajaan tiga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Program peremajaan kelapa sawit mulanya dinamai program revitalisasi perkebunan. Program ini berupaya untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman kelapa sawit yang didukung dengan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Program ini juga melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengelolaan, dan pemasaran hasil. Sampai dengan bulan Desember 2017, jumlah dana yang disetujui untuk revitalisasi perkebunan kelapa sawit untuk kebun inti dan plasma di Provinsi Sumatera Selatan mencapai dua triliun rupiah (Tabel 2.5). Dana tersebut dialokasikan untuk 23.954 kepala keluarga pekebun kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang llir (PALI), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering llir. Jumlah peserta revitalisasi perkebunan sawit terbanyak hingga tahun 2017 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah peserta 7.676 KK. Progam revitalisasi ini didanai oleh APBN dan pendanaan dari sektor privat. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan - 1 6 - Tabet 2.5. Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan Realisasi Penanaman s/d Desember 2017 Persetujuan No. Kabupaten llllmCTiall �IERDall Ditjenbun (Rp) 1 Banyuasin 25.236,H 21.291,61 6.637,0( 751 .673.372.00( 2 Musi Banyuasin 36.383,41 1 1 .989,1� 7.676,0( 669.950.776.13l 3 PALI 8.161 ,6� 3.192,0( 4.414,0( 385.766.869.97( 4 Ogan Komering llir 6.889,3( 1 .028,5� 3.667,0( 289.857.000.00( 5 Musi Rawas ( ( 57� 12.621.071 .00( 6 Musi Rawas Utara 5.058,6� ( 76E 294.871 .000.00( 7 Ogan Komering Ulu 1 .824,7� ( 98� 127.874.000.00( Jumlah 83.553,94 37.501,34 23.954,00 2.237. 743.089.104 Sumber· Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Setelah program revitalisasi, pemerintah melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR membantu pekebun swadaya dan mandiri untuk memperbarui tanaman kelapa sawit yang sudah tua untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan sawit baru. Pemerintah nasional menargetkan peremajaan kebun sawit petani seluas 540.000 ha sampai tahun 2024, namun capaian di tahun 2022 belum mencapai setengahnya (BPDP-KS, 2022). Peremajaan dilakukan menggunakan bibit unggul dan sistem Good Agriculture Practice (GAP). Pembiayaan program PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pekebun diberikan dana sebesar 30 juta/ha untuk maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pendanaan untuk program PSR disalurkan kepada pekebun melalui Koperasi Unit Oesa (KUO). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 97 KUO yang telah menerima dana PSR di Sumatera Selatan (Gambar 2.3). 45 39 40 o 35 � 30 'g 25 ..c: 20 � 1 5 1 0 3 1 0 1 5 0 2017 2018 2019 2020 Gambar 2.3. Perl<embangan jumlah KUO penerima dana PSR d1 Provinsi Sumatera Selatan Jumlah KUO penerima dana PSR selama periode tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat. Terjadi penurunan di tahun 2019-2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, sebaran KUO penerima d� na PSR pada tahun 2019-2020 jauh lebih tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 KUO penenma dana PSR tersebar di 9 kabupaten, sedangkan pada tahun 2017-2018 dana PSR hanya disalurkan pada 3 kabupaten (Tabel 2.6). Penerimaan dana PSR kabupaten dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi teknis (Rekomtek) peremajaan. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan - 1 7 - Kabupaten dengan jumlah KUO penerima dana PSR tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin lalu disusul Kabupaten Ogan Komering llir dan Muara Enim. Penerimaan dana PSR didasarkan pada luas dan kondisi tanaman kelapa sawit. Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan kebun kelapa sawit terluas mencapai 316.484 ha pada tahun 2021 (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022). Tabel 2.6. KUO penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017 -2020 di Provinsi Sumatera Se!atan 1 . Musi Banyuasin 7 8 1 4 9 38 39,18
18. 2.Muara Enim 1 8 5 1 4 14,43
19. 3.Ogan Komering llir 2 7 1 0 1 9 19,59
20. 4.Ogan Komering Ulu 5 1 6 6,19
21. 5.MusiRawas 4 2 6 6,19
22. 6.Praburnulih 1 1 2 2,06
23. 7.Banyuasin 4 2 6 6,19
24. 8.Musi Rawas Utara 1 1 2 2,06
25. 9.Lahat 2 2 4 4,12 Jum!ah 10 1 5 39 33 97 100,00 Sumber: Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, luas areal yang menjadi target peremajaan sesuai dengan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit seluas 48.329,87 ha. Realisasi penanaman peremajaan yaitu 31.971,29 ha selama periode 2017-2021 . Rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi peremajaan seluas 6.331,32 ha-terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 1 1 .995,90 ha. Rekomendasi teknis mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7.306,39 ha. Adanya penurunan ini menunjukkan kondisi tanaman yang tidak produktif/rusak semakin sedikit (Gambar 2.4). ro .c: 0. � .3 14.UUU UU 12.00U 00 1 U l)l)U UU 8.000 00 6 . 331.32 6,000 00 4.000 00 ?,000.00 0 00 2017 1 2 . 560 14 1 1 ,995.90 10,136.11 7306.39 2018 2019 2020 2021 Gambar2.4. Luas rekomendasi teknis perernajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 Program peremajaan kelapa sawit masih difokuskan pada kabupaten yang rnenjadi sentra komoditas yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, dan Muara Enim. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan rnetode tumbang chipping 1 yang dilanjutkan dengan penanaman. Realisasi tumbang chipping mencapai 33.363,41 ha atau sebesar 69,60% dari total lahan yang direkomedasikan, sedangkan realisasi tanam seluas 31 .971,29 ha atau 66, 15% (Tabel 2.7). 1 Tumbang chipping merupakan tahapan awal dalam peremajaan kelapa sawit yang dilakukan dengan menumbangkan pohon kelapa sawit kemudian dilakukan pencacahan (chipping) untuk mempercepat proses pembusukan. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan - 1 8 - Tabel 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomentasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang chipping dan tanam) kelapa sawitrakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022
26. 3.Muara Enim
27. 4.Musi Banyuasin 16.820, 1
28. 5.Kota Prabumulih
29. 6.Musi Rawas
30. 7.Ogan Komering Ulu
31. 8.Musi Rawas Utara
32. 9.Banyuasin Jumlah 48.329,87 33.636,41 31.971,29 Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program peremajaan tetapi masih banyak pekebun yang belum memahami cara mengakses pendanaan PSR. Evaluasi utama dari program peremajaan adalah sulitnya penyaluran dana akibat legalitas lahan yang dimiliki petani belum sesuai dengan syarat pengajuan PSR. Untuk mendukung PSR pemerintah telah mendorong perkembangan produsen bibit kelapa sawit dengan tujuan agar bibit tersedia dengan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Jumlah produsen bibit kelapa sawit di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 47 unit yang terdiri dari perusahaan maupun usaha perorangan. Luas kebun bibit kelapa sawit mencapai 564,96 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Tabel 2.8). Tabel 2.8. Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 No Kabupaten Jumlah Perusahaan/Usaha Pembibitan Luas Pembibitan (ha) Persentase (%) 1 Palembang 1 1,5( 0,2, 2 Banyuasin 1€ 1 13,0( 20,0( 3 Musi Banyusin € 1 13,3E 20,0i 4 Lubuk Linggau 4 35,9i 6,3, 5 Musi Rawas 36,0� 6,3� 6 Musi Rawas Utara 1 20,0( 3,5l 7 Lahat 1 23,0( 4,0i 8 Muara Enim :: 30,41 5.3� 9 Ogan Komering llir 7 166,0� 29,4( 10 Ogan llir 2 25,6( 4.5� Jumlah 44 564.96 100,00 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa produsen bibit kelapa sawit tersebar di kabupaten yang menjadi sentra pengembangan tanaman kelapa sawit yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, Banyuasin dan tujuh kabupaten/kota lainnya. Tabel 2.9 menjabarkan lokasi pembibitan kelapa sawit di sepuluh kabupaten/kota. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan - 1 9 - Tabel 2.9. Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 1 Palembang Sukarame Sembawa Lalan, Sembawa, St Sari, Mainan Banyuasin I Prajen, Pematang Palas, Banten Banyuasin 111 Langkan 2 Banyuasin Talang Kelapa Sukajadi, Talang Buluh AirKumbang Panca Jaya Muara Padang Karang Anyar Rambutan Sungai Pinang Babat Toman BabatToman, Sugih Waras Keluang Dawas 3 Musi Banyuasin Sungai Lilin Sumber Rezeki Sekayu Soak Baru Tungkal Jaya SidoMulyo Batang Hari Leko TanahAbang Lubuk Linggau Selatan AirTemam 4 Lubuk Linggau Lb Linggau Barat II Pasar Pemeri Lb Linggau Timur II Karya Bakti Muara Beliti Muara Beliti 5 Musi Rawas Purwodadi P1 Mardiharjo Tugumulyo Wonorejo 6 Muratara Muara Lakitan 7 Lahat Kikil Hujan Mas Tanjung Agung Penyandingan 8 Muara Enim Rambang Daangku Jemenang Gunung Megang Panang Jaya Mesuji Surya Adi dan Kembang Jaya Pedamaran Pulau Geronggang/Embacang 9 OKI Mesuji Jaya SumberBaru Lempuing Cengal Sungai Jeruju Mesuji Makmur Cahaya Makmur 10 Ogan llir Tanjung Batu Burai lndralaya Utara Palem Raya Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Surnatera Selatan tahun 2022 Peningkatan kapasitas kefembagaan pekebun dafam penentuan harga Kelembagaan pekebun sawit masih belum optimal untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam hal penentuan harga. Selama kurun waktu 2015 sarnpai tahun 2022, harga TBS di tingkat petani relatif stagnan atau tidak rnengalami perubahan yang signifikan meskipun harga CPO sempat mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021. Harga TBS kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Dari tahun 2015 hingga 2022 peningkatan harga TBS hanya mencapai Rp 216 per kilogram. Berkebalikan dengan perkembangan harga TBS, tren harga CPO cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama periode tahun 2015 sampai 2017, harga CPO cenderung naik, kemudian mengalarni penurunan dan stagnan sampai tahun 2019. Pada periode 2019-2021 , harga CPO kembali mengalami kenaikan yang signifikan, namun menurun pada tahun 2022 (Gambar 2.5). Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan II ,\II� • 1 1 11(, q� 1 • IHH) I tl U{ • c,o-"' fllll l l '"lhJ, ·o.. CZ: ,.llU > ' l(III •>.llll-i) U72.71 • 1,1;79 0) )./().\ 1) 2,360.S6 1.s•;1 n 1.4�iL,Jf, l,G233S • t,<;8q�) • • • • • ... 0 2015 ,_'.IJlL• 2017 .:1.t\, 20192020 2021 2022 -· }' ,,, -e,-H81 l l f'O Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022) Perubahan harga CPO tidak serta merta berpengaruh terhadap kenaikan TBS. Stagnasi harga TBS menunjukkan belum ada atau belum berfungsinya kelembagaan yang meningkatkan daya tawar petani. Di sisi lain, harga sarana produksi seperti pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya selama 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan harga sarana produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS menyebaban daya beli petani terhadap sarana produksi semakin rendah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan pekebun dan kesulitan petani untuk mengadopsi sistem pengelolaan lahan berkelanjutan. Peninakatan Jcapasitas pekebun sawit mefalui penvufuhan dan peadampingan Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dengan mendorong kegiatan penyuluhan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan menginisiasi program pengangkatan tenaga harian lepas (THL) penyuluh perkebunan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37/Kpts/SM.040/01/2022. Program ini telah berhasil mengangkat 14 orang THL penyuluh yang disebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera khususnya pada sentra perkebunan kelapa sawit. Untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengangkat Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Pengangkatan tenaga pendamping ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/Disbun/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Sebanyak 220 orang tenaga pendamping dengan kualifikasi pendidikan S1 didapatkan dari kegiatan ini (Gambar 2.6). 30 2/4 25 22 22 Cl! Ji!� 16 0 15 1-1 [4 15 ..c 15 I [3 I "' I I 1 0 I E lO s .:; I 5 � s 5 I I I0 I I 20 �' ,, - E- E � - - :5 - 'C ,., � " � � - t- t·., - - gt < ;: .3 � � - ;:; •✓" � c � ,., ?. ;,! i: "" " C.,::' ,; :% & c � C � �.• f ,,;_ "' C C j"<C,= ;; � i--:: d � 4 -= Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 2022) Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tenaga pendamping ditugaskan pada daerah sentra perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit antara lain Ogan Komering llir, Musi Banyuasin, dan OKU Timur. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun mulai dari peningkatan produksi tanaman hingga pemasaran. Kegiatan pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk pekebun kelapa sawit. Namun, pengangkatan penyuluh harian lepas dan tenaga pendamping ternyata belum dapat mendorong peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan. Frekuensi penyuluhan pertanian khususnya kelapa sawit masih rendah, tenaga penyuluh/pendamping belum memiliki keahlian spesifik di bidang budidaya tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kuantitas jumlah penyuluh salah satunya melalui petani champion dan peningkatan kompetensi penyuluh melalui berbagai pelatihan. 2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk: (i) meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan; (ii) mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD, antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah; (iii) mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis; dan (iv) mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan. Ancaman Kebakaran Hulan, Lahan, dan Kebun Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan terbanyak. Sebagian titik berlokasi pada area perkebunan. Berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla}, pelaku usaha perkebunan memiliki kewajiban dalam usaha pengendalian karhutla. Sekitar 76,9% luasan tutupan lahan sawit di Sumatera Selatan berada di area lahan yang rawan karhutla (Gambar 2. 7). Legenda r�.i• .,u,�K(-1.apaS..111 Ktlas raw.an ilthutla S1,1m,�J _s.,,.,, ., ..... Gambar2.7. PetaTutupan Lahan Sawit diArea Karhutla Dokumen Rencana Aksi Oaerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tabel 2.10. Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk pada Area Karhutla Banyuasin
33. 2.Empat Lawang
34. 3.Kota Lubuk Linggau
35. 4.Kota Pagar Alam
36. 5.Kota Palembang
37. 6.Kota Prabumulih
38. 7.Lahat
39. 8.Muara Enim 4.431 73.941!
40. 9.Musi Banyuasin 94.48 456.3n
41. 10.MusiRawas 1.07 90.32 1 1 . Musi Rawas Utara 5 9.04 69.12
42. 12.Ogan llir 1 9 22.328
43. 13.Ogan Komering llir 88.17 272.24�
44. 14.Ogan Komering Ulu 42.43
45. 15.Ogan Komering Ulu Selatan 1.85
46. 16.Ogan Komering UluTimur Penukal Abab Lematang llir Terdapat 310 desa di Sumatera Selatan yang terindikasi potensi kebakaran dan kabut asap yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan llir, dan Ogan Komering llir. Tabel 2.11 menunjukkan lokasi kecamatan dan jumlah desa yang termasuk dalam kategori rawan kebakaran. Desa-desa rawan kebakaran ini sebagian besar berada di ekosistem gambut sehingga cenderung lebih sulit untuk dipadamkan. Tabel 2.11. Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa 1 . Banyuasin Air Kumbang Air Saleh Muara Padang Rambutan
47. 4.Ogan Komering llir Air Sugihan Cengal Jejawi Kayuagung Pampangan Pangkalan Lampam Pedamaran Pedamaran Timur i Sirah Pulau Padang i Sungai Menang Tanjung Lubuk TelukGelam Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 1 2 3 1 1 20 4 1 2 9 1 5 22 23 6 5 1 8 1 1 1 9 1 5 33 No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa
48. 5.Ogan llir lndralaya 2 lndralaya Utara 1 1 Kandis 3 Lubuk Keliat 2 Pemulutan 10 Pemulutan Selatan 2 Rantau Alai 6 Rantau Panjang 7 Sungai Pinang 7 Tanjung Raja 6 Penae1o1aaa limbah kefa.pa sawit Kegiatan pada sektor perkebunan menghasilkan limbah yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Limbah kelapa sawit SBE masuk ke dalam daftar non-B3 dengan kode limbah N108. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 19,33 ton.Pemanfaatan limbah kelapa sawit sudah mulai dilakukan di Sumatera Selatan. Setidaknya ada satu perusahaan kelapa sawit yang telah mengelola limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Selain itu, terdapat pula upaya pengelolaan limbah terintegrasi melalui program Sistem lntegrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) yang sudah mulai diterapkan oleh PT Dinamica Rimba Utama (DRU) yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin. 2.4. Tata Ketola Perkebunan dan Penanganan Sengketa Salah satu persoalan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan tata kelola perkebunan dan sengketa lahan. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengamanatkan daerah untuk mengatur setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa lahan perkebunan. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa bertujuan untuk mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat, menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, menyelesaikan status lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Selain itu, penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus dalam melaksanakan peninjauan regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Reafisasi kewaiiban perusahaan datam memfasilitasikebun kelapa sawit masyarakat Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan kelapa sawit termasuk perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kurun tahun 2006-2015, terdapat 23 perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang sudah melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat. Pada tahun 2006-2015, total areal kebun kelapa sawit masyarakat yang telah difasilitasi oleh perusahaan mencapai 43.893,96 ha. Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak yang memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat dengan luasan mencapai 1 1 .500, 10 ha. Berdasarkan data realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, sisa target pembangunan kebun kelapa sawit yang belum tercapai seluas 10.468,14 ha. Dari 12 kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit, baru perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang terdata (Tabel 2.12). Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemangku kepentingan di sektor perkebunan untuk meningkatkan angka realisasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat. Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tabel 2.12. Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019 BANYUASIN 42.593,68 16.201,14 544,38 1.278,72 2.017,16 2.900,96 314,88 1.610,00 436,00 1.123,00 1 PT. CIPTA LESTARI SAWIT 5.000,00 4.964,00 44,38 941,72 385,76 1.371 ,86 2 PT. SWADAYA INDO PALMA 6.130,00 3.200,00 500,00 337,00 265,00 984,00 310,00 131,00 392,00 281,00 3.200,00 3 PT. ANDIRA AGRO 7.000,00 2.1 35,00 1.056,16 1.033,08 46,00 2. 135,24 4 PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tbk 7.818,00 2.989,14 310,24 883,88 268,88 1.154,00 49,00 2.666,00 5 PT. HINDOLI (Cargill Group) 8.500,00 413,00 146,00 256,00 402,00 6 PT. SRI ANDAL LESTARI 8.145,68 2.500,00 731,00 754,00 240,00 1.725,00 II MUSI BANYUASIN 40.730,00 18.548,00 24,00 1.804,20 2.200,80 2.279,60 4.299,40 1.830,66 1.002,75 854,20 244,00 14.539,61 7 PTP. MITRA OGAN I 4.000,00 2.900,00 1.371 ,60 1.528,40 2.900,00 8 PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA 12.579,00 2.000,00 1.71 5,20 284,80 2.000,00 9 PT. HAMITA UTAMA KARSA 2.550,00 3.392,00 24,00 89,00 295,00 50,00 277,00 735,00 1 0 PT. MENTARI SUBUR ABADI 12.000,00 5.742,00 1.621,00 858,00 2.494,00 479,00 16,00 30,00 244,00 5.742,00 1 1 PTP. MITRA OGAN II 1.300,00 2.500,00 409,66 249,75 224,20 883,61 1 2 PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAMAS 8.301,00 1.792,00 942,00 250,00 600,00 1.792,00 1 3 PT. PELANGI INTI PERTIWI 0,00 222,00 222,00 222,00 14 PT. INTIMEGAH BESTARI PERTIWI 265,00 265,00 265,00 Ill PALI 9.846,00 9.106,00 768,00 920,00 886,00 675,00 2.605,52 1.012,29 1.092,83 49,90 330,00 0,00 8.339,54 15 PT. GLODEN BLOSSOM SUMATRA 7.985,00 7.327,00 768,00 920,00 886,00 675,00 1.897,00 925,50 673,40 49,90 330,00 7.124,80 1 6 PT. LARAS KARYA KAHURIPAN 1.861,00 1.779,00 708,52 86,79 419,43 1.214,74 IV OGAN KOMERING ILIR 9.196,54 6.985,00 351,00 186,00 708,00 1.549,44 972,67 182,00 719,58 455,31 315,60 53,80 5.493,40 17 PT. PERSADA SAWIT MAS 4.200,00 1.245,00 351,00 186,00 708,00 1.245,00 1 8 PT. TELAGA HIKMAH 2.220,00 2.000,00 786, 10 182,00 620,00 358,90 1.947,00 1 9 PT. MUTIARA BUNDA JAVA 2.776,54 3.000,00 1.549,44 186,57 99,58 1 1 , 1 1 1.846,70;:,<:: c:: (t) 3 20 PT. GUNUNG TUA ABADI 0,00 740,00 85,30 315,60 53,80 454,70- (t) {l ::::, V MUSIRAWAS 0,00 521,96 0,00 0,00 514,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,29 a, � (/) (t) 21 PT. DJUANDA SAWIT LESTARI 0,00 521,96 514,29 514,29a, ::::, � n VI MURATARA 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 1 1 6,00 725,00 61 5,00 0,00 1.531 ,00__ QJ ..... ::::, OJ QJ 22 PT. BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA 8.000,00 5.000,00 75,00 1 1 6,00 725,00 61 5,00 1.531 ,00 (t) )> VI OGAN KOMERING ULU 3.000,00 718,66 52,92 100,00 0,00 1.976,02... .,_ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,44 [ !!1. 23 PTP. MITRA OGAN Ill 3.000,00 3.000,00 1 . 1 04,44 718,66 52,92 100,00 1.976,02 gi 0 ...... a, C (1) !if @ ::::, '::1' Penyelesaian Lahan Ketapa saw;t yang Terindikasi di dalam Kawasan Hutan Keterlanjuran lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan menjadi salah satu persoalan di Provinsi Sumatra Selatan. Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan permasalahan, antara lain ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sengketa lahan, dan potensi degradasi kawasan hutan. ,..,..,,... C-,M:.. •>::a.('lltt� ,'£.tt• ".:. r_1..c.>·11t•..- •••C•IJ• Jlue1;,r,.l-laLM � ....,. .....�..•I •,-r ·,uo-1l �••.,.,. ---- ..,:,........ ---�-.....:-. -,..a�"- :;.11·"t'IIC .-r. i::...;).•.:,1•.•· Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan Berdasarkan hasil overlay peta tutupan lahan kelapa sawit tahun 2019 dari Kementerian Pertanian dan peta RTRW Provinsi Sumatera Selatan, tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan sebagian besar berada di Hutan Produksi seluas 137.526 ha (mencakup 66% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan perlu diverifikasi lebih lanjut karena adanya perbedaan nilai dengan data hasil inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 berlaku. Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 1 1 tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:
a.Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan
b.Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan
c.Verifikasi permohonan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
d.Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR)
e.Pelunasan PSDH dan DR
f.Penerbitan:
1. 1.Persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi
2. 2.Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…