DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan yang berkualitas terus berkembang dan menuntut adanya penyesuruan regulasi, sehingga diperlukan pengaturan yang menjamin penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan keselamatan pasien;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat ( 1) Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan penyesuaian dan penataan terhadap Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan penyesuaian dan penataan kembali terhadap Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Badan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); -
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kade Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
23.Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 44);
24.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
25.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 20); I I MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 21 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Dae rah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Pemilik adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
11.Representasi Pemilik adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Siti Fatimah.
12.Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang selanjutnya disebut RSUD Siti Fatimah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
13.Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
14.Tata Kelola Rumah Sakit adalah aturan dasar atau aturan Internal rumah sakit yang merupakan konstitusi (Anggaran Rumah Tangga) yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
15.Tata Kelola Korporasi adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi terselenggara dengan baik melalui hubungan antara pemilik, pengelola dan komite medik di Rumah Sakit.
16.Tata Kelola Staf Medis aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme kelompok staf medis di Rumah Sakit.
17.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
19.J abatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi rumah sakit yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
20.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21.Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur sebagai Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
22.Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
23.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
24.Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. I -
25.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Siti Fatimah.
26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
28.Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter gigi subspesialis dan dokter gigi spesialis yang merupakan Staf Medis fungsional.
29.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah dokter umum, dokter gigi, dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter gigi subspesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasinya.
30.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
31.Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
32.Manajer Pelayanan Pasien adalah staf fungsional yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh direktur untuk membantu direktur dalam mengkoordinasikan, mengawasi serta melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mutu dan keselamatan pasien.
33.Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
34.Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
35.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing- masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
36.Surat Izin Praktik medis dan paramedis yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis maupun Surat Tugas untuk melakukan praktik kedokteran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
37.Surat Ijin Praktik Khusus Rumah Sakit Pendidikan adalah Surat Ijin Praktik yang dikeluarkan oleh Rumah Sak.it Pusat Pendidikan Utama dan berlaku pula di Rumah Sakit Pendidikan Jejaring RSUD Siti Fatimah, begitu juga sebaliknya dari Rumah Sakit Pendidikan Jejaring RSUD Siti Fatimah ke Rumah Sakit Pendidikan Utama.
38.Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
39.Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
40.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
41.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
42.Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
43.Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompentensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
44.Tenaga administrasi adalah orang a tau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran atau administrasi pelayanan guna menunjang pelaksanaan tugas- tugas pelayanan.
45.Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. -
46.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. 4 7. Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah Dokter peserta didik Spesialisasi dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dimana Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut yang sedang melaksanakan praktik di Rumah Sakit.
48.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitasi pelayanan kesehatan.
49.Infection Prevention and Control Nurse yang selanjutnya disingkat IPCN adalah tenaga profesional dan praktisi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
50.Infection Prevention and Control Link Nurse yang selanjutnya disingkat IPCLN adalah perawat pelaksana harian atau penghubung dengan IPCN.
51.Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
52.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit.
53.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
54.Kelompok Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit dengan keanggotaan yang berasal dari unit kerja dan atau instalasi lingkup Rumah Sakit.
55.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
56.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
57.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
58.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
59.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
60.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t :

Pasal 7

(1)Identitas Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
1. a.nama Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. b.kelas RSUD Siti Fatimah yaitu Kelas A;
3. c.alamat RSUD Siti Fatimah adalah Jalan Kol. H Burlian KM 6 Palembang; dan
4. d.logo RSUD Siti Fatimah adalah Logo RSUD Siti Fatimah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. -
(2)Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
(3)Lagu MARS RSUD Siti Fatimah adalah Lagu MARS RSUD Siti Fatimah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
(4)Jenis RSUD Siti Fatimah yaitu Rumah Sakit Umum.

3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

( 1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas unsur:

a.1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan perumahsakitan;
b.1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
c.1 (satu) orang unsur asosiasi perumahsakitan dan/ atau organisasi profesi tenaga kesehatan.

(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas unsur:
1. a.1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan perumahsakitan;
2. b.1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.1 (satu) orang unsur asosiasi perumahsakitan dan/ atau organisasi profesi tenaga kesehatan;
4. d.1 (satu) orang tokoh masyarakat yang merupakan tenaga ahli dibidang kebijakan pimpinan kegiatan perumahsakitan; dan
5. e.1 (satu) orang tokoh profesional lainnya yang merupakan tenaga ahli dibidang regulasi kebutuhan kegiatan perumahsakitan.
(3)Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengawas diatur dan dituangkan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t: -

Pasal 36

(1)Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2)Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan rentang kendali dan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
(4)Stuktur organisasi BLUD RSUD Siti Fatimah terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
  1. 1.bidang Pelayanan Medik, membawahi: a) seksi Pelayanan Medik Operatif dan Khusus; dan b) seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
  2. 2.bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi: a) seksi Rawat Inap; dan b) seksi Rawat Khusus.
  3. 3.bidang Pelayanan Kefarmasian: a) seksi Pelayanan Farmasi Klinik; dan b) seksi Pengelolaan Obat dan BMHP.
3. c.wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:
  1. 1.bagian Umum, membawahi: a) subbagian Tata Usaha dan Hukum; b) subbagian Pusat Data dan Informasi; dan c) subbagian Rumah Tangga.
  2. 2.bagian Keuangan, membawahi: a) subbagian Pendapatan; b) subbagian Verifikasi Belanja; dan c) subbagian Akuntansi.
  3. 3.bagian Perencanaan, membawahi: a) subbagian Perencanaan dan Program; b) subbagian Anggaran; dan c) subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  4. 4.bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi: a) subbagian Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; d. b) subbagian Pengendalian Barang Milik Daerah; dan c) subbagian Pelaporan dan Evaluasi Barang Milik Daerah. wakil Direktur sumber daya manus1a dan Organisasi, membawahi:
  5. 1.bagian sumber daya manusia, membawahi: a) subbagian Administrasi sumber daya manusia; b) subbagian Pembinaan sumber daya manusia; dan c) subbagian Pengembangan dan Mutasi sumber daya manusia.
  6. 2.bagian Humas, Protokol, Pemasaran dan Kemitraan, membawahi: a) su bbagian Humas; b) subbagian Protokol; dan c) subbagian Pemasaran dan Kemitraan.
  7. 3.bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, membawahi: a) subbagian Pendidikan; b) subbagian Pelatihan; dan c) subbagian Penelitian.
  8. 4.bagian Organisasi, membawahi: a) subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b) subbagian Pelayanan Publik; dan c) subbagian Pengelolaan Inovasi.
4. e.wakil Direktur Penunjang, membawahi:
  1. 1.bidang Penunjang Medik, membawahi: a) seksi Penunjang Diagnosa; dan b) seksi Penunjang Terapi.
  2. 2.bidang Penunjang Rekam Medik Promosi dan Edukasi, membawahi: a) seksi Rekam Medik; dan b) seksi Promosi dan Edukasi Kesehatan.
  3. 3.bidang Sarana Prasarana Medik dan Non Medik, membawahi: a) seksi Sarana Prasarana Medik dan b) seksi Sarana Prasarana Non Medik.
5. f.Dewan Pengawas;
6. g.Komite;
7. h.Satuan Pengawas Internal;
8. i.instalasi; J. kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. k.kelompok J abatan Pelaksana.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, dan ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pejabat Pengelola RSUD Siti Fatimah meliputi:
1. a.Direktur selaku pemimpin BLUD;
2. b.wakil Direktur pelayanan;
3. c.wakil Direktur umum dan keuangan;
4. d.wakil Direktur sumber daya manusia dan organisasi; dan
5. e.wakil Direktur penunjang.
(2)Pejabat pengelola RSUD Siti Fatimah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. a.direksi badan usaha milik negara;
2. b.direksi pada rumah sakit swasta; dan
3. c.dihapus.
(3)Susunan Pejabat Pengelola RSUD Siti Fatimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
(4)Perubahan susunan Pejabat Pengelola RSUD Siti Fatimah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubemur.
(5)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
(6)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keahlian · berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya.
(7)Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
(8)Pejabat pengelola RSUD Siti Fatimah diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur. I I -

6.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan S2 (Strata 2) bidang kesehatan; dan
b.berstatus Pegawai ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
1. 7.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan S2 (Strata 2); dan
b.berstatus Pegawai ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
1. 8.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Direktur sumber daya manusia dan Organisasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan S2 (Strata 2); dan
b.berstatus Pegawai ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
1. 9.Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Direktur Penunjang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan S2 (Strata 2) bidang kesehatan; dan
b.berstatus Pegawai ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
1. 10.Judul Paragraf 6 Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku t:
2. 11.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Tugas pokok Wakil Direktur Pelayanan membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan kefarmasian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan dan pengajuan rencana program kerja, kegiatan dan rencana anggaran di Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan serta Bidang Pelayanan Kefarmasian;
2. b.perencanaan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan serta Bidang Pelayanan Kefarmasian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. c.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan kefarmasian;
4. d.perencanaan, mengkoordinasikan, memonitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Waldl Direktur Pelayanan;
5. e.pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pada bawahan;
6. f.pemberian saran dan pertimbangan pada Direktur;
7. g.pelaksanaan pendistribusian tugas serta arahan kepada bawahan sesuai dengan tupoksi; dan
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.
(3)Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. I I

12.Judul Paragraf 7 Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 42A

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 18

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 42A

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022