DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2018

Nomor: 34
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, asas, maksud, dan tujuan, Tanggung Jawab, Tugas, Dan Fungsi Tim Fasilitasi Sengketa Pertanahan, Tata cara Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dat:r1'1'r, i'm-gka\ '• '.:,·,;ccm(lt1<1. C::,t',ai.c.,, '\'..JeT1,'t:Ru?,S, 'Ht.�a Rt.pu.'i:J.', 1 ... Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pcnyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanat-i bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Ne'gara Republik Indonesia Nomor 5280);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Le_mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MiJik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian MasaJah Hak. Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9.Peraturan Mahkamah · Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang 1-'rosectur Mecuas1 ·cu -1-'enga&.lan 7bei'ua 'hegw "- �I\.C}J�.:;:...,. Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
11.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ' (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 -· Nomor 14);
12.Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80); -3· MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASI PENYELESAlAN SENGKETA PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian !(esat� Pengertian, Definisi, dan Akronim Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Ruang lingkup fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan Tim Faseta, meliputi:
1. a.sengketa pertanahan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
2. b.sengketa pertanahan Kabupaten/Kota yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi; dan/atau
3. c.penyelesaian sengketa pertanahan aset Pemerintah Provinsi.
(2)Fasiljtasi dimaksud penyelesaian sengketa pert:anahan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme penyelesaian di luar jalur pengadilan (non litigasi) atau di luar -· jalur hukum.
(3)Apabila salah satu pihak dan/atau para pibak menempuh jaJur hukum (litigasi), maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Tim Faseta dengan tembusan pihak bersengketa dan pihak-pihak terkait lainnya.
(4)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di luar kewenangan Tim Faseta.

Pasal 3

Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan memiliki asas antara lain sebagai berikut:

a.sukarela;
b.itikad baik;
c.keterbukaan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum; f, kesetaraan;
g.saling menghargai dan saling menghormati;
h.musyawarah mufakat; dan
i.rnenghindari rnenang kalah (win-lose solution) dan mengutamakan sama-sama menang (win-win solution).

Pasal 4

Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dimaksudkan untuk:

a.mengetahui akar permasalahan yang rnenyebabkan terjadinya sengketa pertanahan;
b.membantu masyarakat dalam upaya penanganan penyclesaian sengketa pertanahan yang b'ctak ·aapar ·cuse1esaiKan u1c11 μw a pihak;
c.mencegah meluasnya dampak sengketa pertanahan;
d.mengkoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dengan instansi terkait;
e.mengupayakan penyelesaian sengketa pert.anahan secara cepat dan damai melalui musyawarah mufakat; dan
f.menghindari tirnbulnya kerugian yang lebih besar antara para pihak.

Pasal 5

Tujuan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan adalah:

a.teridentifikasinya akar masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan;
b.terselesaikannya sengketa. pertanahan masyarakat secara cepat;
c.terhindamya dampak negatif yang timbul sebagai darnpak/ekses dari sengketa pertanahan;
d.terkoordinasinya fasilitasi/penanganan penyelesaian sengketa pertanahan; dan •
e.terciptanya suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu.

Pasal 6

(1)Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah.
(2)Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penguasaan, dan tumpang tindih pemilikan.
(3)Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan untuk mcmastikan penggunaan, pemanfataan, penguasaan, dan pemilikan tanah telah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan disertai bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

'P, �".!?".��t-.lkan. 'T'im. i.:.<t.<aeJ:a. rfueJ:arμ<an. rl.ern?'.$'.l'.l- 1{{'!1"t11"'" n Gubemur.

(2)Tim Faseta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar jalur hukum (non litigasi) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagairoana dimaksud pada ayat (2), Lidak dapat dilanjutkan oleh Tim Faseta apabila salah satu pihak dan/atau para pihak yang bersengketa telah'berketetapan untuk menempuh jalur hukum (litigasi).

Pasal 8

Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengkeLa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Faseta mempunyai fungsi:

a.melakukan kajian atas objek sengketa pertanahan guna mencari penyelesaiannya sesuai kewenangan masing-masing melaJuj mekanisme penyelesaian sengketa altematif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupat.en/Kota dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari solusi dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan;
c.melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dan/atau tanah kosong lintas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.melakukan fasilitasi perencanaan penggunaan tanah lintas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
c.melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
f.melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan aset Pemerintah Provinsi;
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah; dan
h.melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
a.pengaduan masyarakat; dilakukan
b.aspirasi masyarakat melalui demonstrasi, harian/koran, dan/atau sumber-sumber lainnya; dan
c.surat-surat dari pihak-pihak terkait lainnya yang diterima dalam rangka koordinasi/klarifikasi sengketa pertanahan yang secara patut atau layak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Pengaduan dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB LLL

TATA CARA FASILITASI PENYELESAlAN SENGKETA PERTANAHAN ( 1) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan:

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sectikit memuat informasi dan data-data sebagai berikut:

a.identitas pemohon beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pihak yang diadukan;
b.alamat lengkap pengadu dan pihak yang diadukan beserta nomor handphone, telephone, dan/atau alamat e-mail yang dapat dihubungi;
c.letak objek tanah/lahan yang disengketakan;
d.uraian k:ronologis pokok permasalahan, tuntutan, dan/atau tindakan tertentu;
e.surat-surat tanah/lahan dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya; dan
f.surat kuasa apabila penanganannya diserahkan kepada pihak lainnya.

Pasal 11

(1)Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melakukan penanganan pengaduan dengan menerima berkas laporan pengaduan, mencatat, menelaah, mengkonfinnasi, mengklarifikasi, menyalurkan tindak lanjut, mengarsipkan, memantau, dan/ atau melaporkan berkas laporan yang menjadi subjek dan objek sengketa kepada 1'im Faseta.
(2)Kegiatan penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penelitian kelengkapan data dari pengadu;
2. b.mencari keterangan dari pengadu dan/atau pihak-pihak yang mengetahui pengaduen;
3. c.kl"onologis sengketa atau konflik tanah/lahan;
4. d.asal usul tanah/lahan; dan
5. e.kegiatan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan perundang undangan.
(3)Hasil kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dibuat tdaahan dan/atau dapat meminta petunjuk tindak lanjut pcnyelesaian kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra.
(4)Telaah, m sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit �· rnemu.it arahan pertimbangan: a . iden 1 .itas lengkap pengadu dan pihak yang diadukan;
1. b.lettik objek yang disengketakan;
2. c.ra111;kuman ataμ garis besar isu yang menjadi pokok r· 1 masalahan;
3. d.ntuk tuntutan pengadu; e, KU\venangan menangani; dan
4. f.�amn tl:ndak lanjut. . 9 .

Pasal 12

(1)Penanganan sengketa atau konflik pertanahan dilakukan sejak diterimanya pengaduan.
(2)Apabila laporan pengaduan diklasifikasikan bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, maka Kepala Dinas dapat membuat surat pemberitahuan kepada:
1. a.pengadu atau pelapor; dan
2. b.instansi yang berwenang menangani.

Pasal 13

(1)Tim Faseta dapat menindaklanjuti laporan pengaduan dengan mengundang rapat kepada pihak-pihak terkait.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa rapat fasilitasi dan/atau rapat koordinasi Tim Faseta.
(3)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Gubernur, Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas, dan/ atau pejabat berwenang lainnya.
(4)Rapat fasilitasi pertama bertujuan untuk verifikasi data dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
(5)Kepada para pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan harus bersikap proaktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan/atau tanpa berwakil.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…