DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2022

Nomor: 36
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daera.11. Provinsi Sumatera Selatan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan keuangan daerah. penganggaran, pelaksanaan, pertanggung-jawaban dan
7.Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direnca.i.'1.akan sebesar Rpl0.744.536.321.400,00 (sepuluh triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.608.776.752.400,00 (lima triliun enam ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.227.594.873,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.439.441.509,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah); dan
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus ernpat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh duajuta rupiah) yang terdiri atas:

a.Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rpl.077.123.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah);
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rpl.095.156.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah);
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rpl.305.110.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar seratus sepuluh juta rupiah);
d.Pajak Air Permukaan sebesar Rp13.368.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapanjuta rupiah); dan
e.Pajak Rokok sebesar Rp658.605.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus limajuta rupiah).

Pasal 6

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rpl.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah) yang terdiri atas :

a.Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar RpS.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
b.Jasa Giro sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
c.Pendapatan Bunga sebesar Rp204.896.242.815,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah);
d.TPTGR sebesar RplS.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
e.Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp672.677.428.400,00 (enarn ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
f.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp262.759.365.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
g.Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rpl 18.299.679.803,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 7

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.132.219.569.000,00 (lima triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rpl0.511.755.061.412,00 (sepuluh triliun lima ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari :

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 10

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar RpS.419.098.902.515,00 (lima triliun empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl6.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. e.Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7. g.Belanja Pegawai BOS; dan
8. h.Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.571.037.535.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(4)Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.052.055.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh duajuta lima puluh lima ribu rupiah).
(6)Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp299.023.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilanjuta dua puluh tiga ribu rupiah).
(7)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.166.110.000,00 (lima miliar seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
(8)Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.277.238.000,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(9)Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rpl0.965.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…